Sekolah Swasta Tunda MPLS karena Kekurangan Siswa, Disdik Jabar: Silakan

Liputan6.com, Bandung - Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Barat, Purwanto mengaku tak masalah apabila sekolah swasta menunda penyelenggaraan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS).

Sebagaimana diketahui, pelaksanaan MPLS untuk siswa SMA/SMK di Jawa Barat akan dimulai pada Senin, 14 Juli 2025. Meski demikian, Purwanto menyebut pelaksanaan MPLS merupakan kewenangan masing-masing sekolah.

"Iya gak apa-apa. Penyesuaian aja, tergantung satuan pendidikannya masing-masing kan," katanya di Bandung pada Kamis, 10 Juli 2025.

Apabila alasan penundaan MPLS karena menunggu terpenuhinya kuota peserta didik, Purwanto juga mempersilakan.

"Otonomi sekolah gitu lah. Kalau mereka mau nunggu MPLS-nya sampai 30 (siswa), ya enggak apa-apa. Silakan, gimana mereka, mau integrasi pembelajaran juga enggak apa-apa," kata dia.

Ritual Watu Peninisan dalam Purbalingga Carnival Vaganza

Sebelumnya, sejumlah sekolah swasta di Jawa Barat mengeluhkan kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi terkait penambahan rombongan belajar (rombel) di sekolah negeri untuk tahun ajaran 2025/2026.

Meski kuota rombel ditambah, Dedi Mulyadi mengeklaim sekolah swasta tidak akan kekurangan siswa. Sebab, masih ada ratusan ribu siswa yang tidak dapat ditampung di sekolah negeri.

"Apakah sekolah swasta tidak akan kebagian murid? Masih ada 400.000 lebih yang tidak bisa ditampung di sekolah negeri. Jadi masih banyak siswanya. Apalagi sekolah swasta favorit, sudah full, mereka sudah tidak buka pendaftaran lagi," kata Dedi, dikutip pada Jumat, 11 Juli 2025.

Dedi lantas menyoroti penerimaan siswa di SMA Negeri 1 Ciasem, Kabupaten Subang. "Kayak kemarin kasus yang di SMA Negeri 1 Ciasem. Kan sayang jumlah yang mendaftarnya 258, yang diterimanya 250. Kan sayang yang 8," tutur dia.

Maka dari itu, Dedi menyebut kebijakan untuk menambah rombel di sekolah negeri bertujuan untuk menampung para siswa tersebut.

"Ya sudah daripada yang 8 kemudian tidak diterima, ya sudah diterima saja," tandasnya.

Di sisi lain, Dedi mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat juga telah menyiapkan anggaran untuk mendukung kebijakan itu. Adapun terkait jumlah siswa, mantan Bupati Purwakarta ini menyebut tidak semua kelas akan diisi oleh 50 siswa.

"Kemudian nanti di perubahan anggaran ini saya sudah menghitung berapa kebutuhan kursi, berapa kebutuhan jumlah bangunan. Jadi yang nanti muridnya 50 itu nanti ditambah bangunannya, sehingga nanti ada 35, ada 30, ada 25, rasionya seperti itu," dia menjelaskan.

Penulis: Arby Salim