Bongkar Bangunan Bantaran Sungai dan Tutup Tambang Ilegal, Dedi Mulyadi Sebut Demi Anak Cucu

Liputan6.com, Bandung - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengklaim, pembongkaran bangunan di daerah aliran sungai dan penutupan tambang-tambang ilegal ialah upaya pemulihan kondisi ekologi, bukan hanya kepentingan perorangan tapi masyarakat banyak termasuk anak-cucu kelak. 

“Pembersihan daerah-daerah aliran sungai, membongkar bangunan itu semuanya untuk kepentingan masa depan,” kata dia lewat media sosial, Sabtu, 21 Juni 2025.

Meski Dedi mengaku kesulitan memberikan kompensasi bagi semua warga terdampak penggusuran. Jika jumlah warga masih dalam batas kemampuannya, aku Dedi, ia akan memberikan kompensasi dari saku pribadi.

“Tapi kalau jumlahnya ratusan, saya pasti mencari mitra untuk memberikan bantuan, di antaranya dari Bank Jabar Peduli atau Baznas. Untuk meringankan mereka yang mengalami perubahan pola hidup dari bantaran sungai, biasanya digeser ke tempat-tempat kontrakan,” katanya.

Sebelumnya, Dedi menyebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga berencana melaksanakan program penanaman pohon kelapa secara masif di daerah aliran sungai (DAS) di Jabar.

Hal tersebut disampaikannya saat rapat bersama Menteri Kehutanan RI, Raja Juli Antoni, di Jakarta, 17 Juni 2025 lalu.

“Ditanami 1 juta pohon kelapa atau 2 juta (pohon) seluruh daerah aliran sungai,” kata dia.

Dia menjelaskan, rencana ini dilakukan dalam rangka menjaga daerah aliran sungai agar bebas bangunan. Saat ini, Gubernur dengan landihan Bapak Aing itu mengklaim akan gencar membongkar bangunan-bangunan yang berdiri di DAS secara masif. “Saya lagi bongkar semua (bangunan) di daerah aliran sungai,” katanya.

Selain itu, Dedi berharap, penanaman pohon kelapa di DAS ini dapat bernilai ekonomi bagi masyarakat di kemudian hari. “Ini akan menjadi ekosistem ekonomi ke depan,” tandasnya.

Hilang 2 Hari di Gunung Slamet, Naomi Selamat usai Bertahan Hidup dengan Roti

Kebijakan lain yang menuai penolakan dari sejumlah pihak adalah penutupan tambang-tambang ilegal. Kebijakan itu dinilai bisa memicu pengangguran.

“Banyak juga yang berteriak-teriak bahwa penutupan tambang menimbulkan pengangguran, kami menderita,” katanya. 

“Lupa ya, tambang ilegal itu merusak jalan, merugikan negara ratusan miliar bahkan triliunan? Dan lupa juga, tambang-tambang yang Anda keruk itu menimbulkan sedimentasi sungai, pencemaran?” katanya.

Dedi mengklaim, kalangan petani kerap menjadi korban dari kerusakan alam akibat aktivitas penambangan. Namun, selama ini, kebanyakan mereka yang tak bersuara.

“Sudah berapa banyak petani yang kehilangan waktu untuk bercocok tanam karena sungainya kering, karena sawahnya kering? Cuman bedanya, mereka diam, tidak punya akses, tidak berteriak-teriak,” sebut Dedi.

Karenanya, penutupan tambang-tambang ilegal, diaku demi kelestarian alam dan para petani. Dedi mengaku tidak takut jika mesti berhadapan dengan para orang besar yang membekingi tambang.

“Siapa pun yang sering menjadi backup-backup tambang ilegal, saya tidak akan pernah takut menghadapi siapa pun. Saya akan terus bergerak mengembalikkan alam Jawa Barat menjadi alam yang indah. Bukan milik perorangan, tapi milik seluruh rakyat, bukan hanya untuk kita, tetapi untuk anak cucu kita ke depan,” aku Dedi.