Rombel Ditambah, Dedi Mulyadi Klaim Sekolah Swasta di Jabar Tak Bakal Kekurangan Siswa

Liputan6.com, Bandung - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi buka suara soal keluhan sejumlah sekolah swasta terkait kebijakan penambahan rombongan belajar (rombel) di sekolah negeri untuk tahun ajaran 2025/2026.

Meski kuota rombel ditambah, Dedi mengeklaim sekolah swasta tidak akan kekurangan siswa. Sebab, masih ada ratusan ribu siswa yang tidak dapat ditampung di sekolah negeri.

"Apakah sekolah swasta tidak akan kebagian murid? Masih ada 400.000 lebih yang tidak bisa ditampung di sekolah negeri. Jadi masih banyak siswanya. Apalagi sekolah swasta favorit, sudah full, mereka sudah tidak buka pendaftaran lagi," kata Dedi, dikutip pada Jumat, 11 Juli 2025.

Dedi lantas menyoroti penerimaan siswa di SMA Negeri 1 Ciasem, Kabupaten Subang. "Kayak kemarin kasus yang di SMA Negeri 1 Ciasem. Kan sayang jumlah yang mendaftarnya 258, yang diterimanya 250. Kan sayang yang 8," tutur dia.

Maka dari itu, Dedi menyebut kebijakan untuk menambah rombel di sekolah negeri bertujuan untuk menampung para siswa tersebut.

"Ya sudah daripada yang 8 kemudian tidak diterima, ya sudah diterima saja," tandasnya.

Di sisi lain, Dedi mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat juga telah menyiapkan anggaran untuk mendukung kebijakan itu. Adapun terkait jumlah siswa, mantan Bupati Purwakarta ini menyebut tidak semua kelas akan diisi oleh 50 siswa.

"Kemudian nanti di perubahan anggaran ini saya sudah menghitung berapa kebutuhan kursi, berapa kebutuhan jumlah bangunan. Jadi yang nanti muridnya 50 itu nanti ditambah bangunannya, sehingga nanti ada 35, ada 30, ada 25, rasionya seperti itu," pungkasnya.

Perjuangan Tim SAR Gabungan Sedot Air dari Sumur Tambang Emas yang Jebak 8 Pekerja di Banyumas

Sebelumnya, Dedi Mulyadi mengungkap alasannya mengeluarkan kebijakan satu kelas di sekolah maksimal 50 siswa. Menurut Dedi, Jawa Barat merupakan salah satu provinsi dengan tingkat putus sekolah yang cukup tinggi.

"Jawa Barat merupakan provinsi dengan angka putus sekolah yang sangat tinggi, sehingga kebijakan Gubernur Jawa Barat untuk menerima siswa maksimal 50 orang," ucap Dedi dalam unggahan di akun Instagram @dedimulyadi71 pada Kamis, 3 Juli 2025.

Dengan adanya kebijakan tersebut, mantan Bupati Purwakarta ini berharap angka putus sekolah di Jawa Barat dapat ditekan. Sebab, pendidikan merupakan hak bagi seluruh rakyat.

"Kalau jumlah pendaftarnya sangat tinggi dan kemudian siswanya sekolah ke sekolah lain itu jaraknya jauh, ongkosnya mahal, maka sekolah negeri harus mau menampung siswa yang mendaftar demi mencegah putus sekolah," pungkasnya.

Adapun sekolah yang wajib menerima siswa tersebut, kata Dedi, merupakan sekolah tingkat SMA dan SMK negeri di Jawa Barat.

"Sekolah negeri yang dimaksud adalah SMA dan SMK negeri, yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat," tutur dia.

Di sisi lain, Dedi menilai kebijakan tersebut perlu diterapkan ketimbang membiarkan anak-anak usia sekolah tak mengenyenam pendidikan sama sekali.

"Semoga kebijakan ini bisa mencegah masyarakat Jawa Barat untuk tidak putus sekolah, lebih baik bersekolah walaupun sederhana dibanding tidak sekolah sama sekali," tandasnya.

Penulis: Arby Salim