Liputan6.com, Purwakarta Pemkab Purwakarta melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) saat ini tengah mengoptimalkan anggaran yang ada untuk percepatan pembangunan wilayah ini, terutama yang berkaitan dengan infrastruktur layak bagi masyarakat.
Mengingat, hasil dari pendataan hingga akhir 2024 kemarin di daerah ini ada sekitar 150 kilometer dari total panjang jalan kabupaten yang mencapai 776,39 kilometer dalam kondisi rusak berat. Untuk itu, sesuai arahan dari Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzein (Om Zein), persoalan infrastruktur ditargetkan bisa selesai dalam tiga tahun ke depan.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Purwakarta, Didi Garnadi menjelaskan, pihaknya tak menampik sejak empat tahun terakhir terjadi penurunan kemantapan jalan di wilayahnya. Sehingga, kata dia, ini menjadi PR jajarannya untuk melakukan penanganan saat ini.
"Kami akui kemantapan jalan terus menurun. Saat ini, di angka 76 persen atau turun 8 persen dari tahun sebelumnya yang sempat berada di angka 84 persen," ujar Didi kepada Liputan6.com, Rabu (3/9/2025).
Didi pun merinci, dari data yang ada saat ini jalan kategori mantap itu tercatat sepanjang 596 kilometer dari total panjang jalan kabupaten. Kemudian, jalan tidak mantap ada sepanjang 30 kilometer. Selanjutnya, jalan dengan kategori kritis itu ada sepanjang 150,340 kilometer.
"Jalan kritis ini, kategori rusak berat," jelas dia.
Selain kerusakan berat, ada sekitar 289,06 kilometer atau 37,23 persen jalan berada dalam kondisi rusak sedang. Sementara itu, 30 kilometer atau 3,86 persen masuk kategori rusak ringan. Sisanya dalam kondisi baik.
Untuk itu, mulai tahun ini pihaknya telah merumuskan anggaran untuk program pembangunan infrastruktur. Untuk penanganan jalan sendiri, akan dilakukan secara bertahap dan diprioritaskan untuk jalan-jalan yang paling berdampak pada aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat.
Infrastruktur Jadi Program Priorität
Sejauh ini, kata dia, pemerintah daerah terus mengupayakan untuk memberikan pelayanan maksimal yang berkaitan dengan infrastruktur. Kendati, untuk menuntaskan pembangunan infrastruktur tersebut membutuhkan anggaran cukup besar.
Adapun kebutuhan anggaran untuk penanganan jalan kabupaten ini, kata dia, itu mencapai Rp 935 miliar. Menurut hitungannya, dengan alokasi sebesar itu persoalan infrastruktur dipastikan bisa selesai.
"Kita perkuat juga dari anggaran pemeliharaannya. Karena, yang sulit itu mempertahankan yang sudah ada," seloroh dia.
Minimalnya, kata dia, dengan anggaran yang tersedia saat ini bisa mengganti penurunan kemantapan jalan tersebut. Minimalnya, kemantapan jalan di Kabupaten Purwakarta bisa kembali di angka 90 persen.
"Target kami, tiga tahun kedepan kemantapan jalan angkanya bisa kembali naik," tambah dia.
Sementara itu, Bupati Purwakarta, Saeful Bahri Binzein beberapa waktu lalu menegaskan, pihaknya menargetkan jalan yang kondisinya rusak berat bisa diperbaiki bertahap selama tiga tahun kedepan.
"Pokoknya tidak ada alasan, semua jalan rusak berat harus mulus dalam tiga tahun ke depan," tegas pria yang lebih karib disapa Om Zein itu.
Menurut dia, Pemkab Purwakarta akan mengoptimalkan berbagai sumber anggaran, termasuk potensi bantuan dari pemerintah provinsi maupun pusat, guna mempercepat realisasi target tersebut.
Om Zein menegaskan, perbaikan infrastruktur merupakan salah satu program prioritas masa kepemimpinannya demi mendorong pertumbuhan wilayah dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.