Kota Bandung Masih Rawan Rentenir, dari 30 ada 14 Kecamatan Punya Satgas Antirentenir

Liputan6.com, Bandung - Pemerintah Kota Bandung mengakui satgas antirentenir belum terbentuk di semua kecamatan. Hal tersebut menjadi PR yang harus diselesaikan guna memperkuat komitmen dalam melindungi masyarakat dari bahaya jeratan rentenir dan pinjaman online (pinjol) ilegal. 

“Tahun ini sudah ada 14 kecamatan yang didampingi. Tahun depan, kita targetkan 7 kecamatan tambahan. Pada 2026 nanti, seluruh kecamatan akan memiliki pendamping Satgas,” kata  Plt. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandung, Tatang Muhtar, dalam keterangan pers dikutip (8/7/2025).

Dia mengklaim, Satgas Antirentenir Bandung adalah satu-satunya yang sudah terbentuk secara resmi di tingkat kota di Indonesia. Satgas terdiri dari berbagai unsur dan memiliki fungsi advokasi dan pemberdayaan. 

“Satgas ini mitra strategis kita. Tujuannya mengurangi praktik rentenir dengan pendekatan edukatif dan advokatif,” ujar Tatang. 

Sementara, Wakil Wali Kota Bandung, Erwin mengatakan, di tengah pertumbuhan ekonomi kota, masih banyak warga yang terjebak dalam tekanan finansial karena keterbatasan akses permodalan yang aman dan terpercaya.

“Di balik geliat pembangunan, masih ada kelompok masyarakat yang hidup dalam tekanan ekonomi. Ironisnya, justru mereka menjadi sasaran empuk praktik rentenir dan pinjol ilegal,” ujar Erwin.

Ia menyebutkan, para pelaku UMKM, ibu rumah tangga, hingga anak muda banyak yang terjebak utang berbunga tinggi, bukan karena malas, tapi karena tidak adanya akses keuangan yang mudah dan adil.

Menurutnya, satgas ini hadir untuk mengedukasi, melindungi, dan memberdayakan masyarakat agar terbebas dari praktik pinjaman ilegal.

“Masalah rentenir ini bukan sekadar urusan ekonomi, tapi juga menyentuh sisi sosial, psikologis, bahkan moralitas. Banyak yang kehilangan usaha, rumah tangga retak, bahkan timbul konflik sosial hanya karena utang,” jelasnya.

Erwin menegaskan, pentingnya pendekatan komprehensif, bukan sekadar reaktif. Satgas tidak hanya bertugas menindak, tapi juga membangun sinergi lintas sektor dan mengedukasi masyarakat. 

Erwin menyampaikan, tiga strategi besar yang dijalankan Pemkot Bandung, pertama penyediaan akses permodalan formal. Kerja sama dilakukan dengan bank daerah, koperasi, dan lembaga keuangan mikro untuk memberikan pembiayaan yang ramah, mudah, dan cepat kepada pelaku UMKM.

Kedua, pemberdayaan melalui literasi keuangan. Masyarakat diberi pemahaman tentang pengelolaan keuangan, risiko pinjaman, serta pentingnya menabung. Edukasi dilakukan secara aktif di tingkat RW melalui program inklusi ekonomi.

Ketiga, penguatan ekosistem koperasi dan ekonomi komunitas. Koperasi berbasis komunitas masjid dan kelurahan akan dijadikan pusat akses keuangan alternatif. Pemkot akan membantu dari sisi legalitas, manajemen, hingga pemanfaatan teknologi.

“Saya ingin satgas ini bergerak dengan data, strategi, dan keberanian. Kita juga perlu sistem pendataan akurat dan layanan aduan, konseling keuangan, serta advokasi hukum bagi korban rentenir dan pinjol ilegal,” tuturnya.

Sebelumnya, Ketua Harian Satgas Anti Rentenir Kota Bandung, Saji Sonjaya menyampaikan, dalam setahun terakhir, timnya menerima 500 laporan warga yang terjerat rentenir.  

“Dalam 1 tahun itu 500 laporan yang datang by name by address. Kita saring lagi itu apakah pinjam ke rentenir atau bukan,” katanya dalam keterangan tertulis di Bandung, Rabu, 4 Juni 2025. 

“Kita sudah mulai dari Sukajadi dan Ujungberung sebagai proyek percontohan,” tuturnya. 

Saji mengaku sangat siap agar koordinasi setiap kecamatan lebih masif. 

“Kita effort-nya tinggi. Seorang anggota satgas, satu minggu menangani dua orang korban. Kita bagi per wilayah. Maka dengan adanya satgas per kecamatan lebih efektif,” ungkapnya. 

Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, mengaku akan membicarakan pembentukan satgas rentenir ini dengan Wali Kota Bandung, dianggap penting untuk melindungi masyarakat.

Kehadiran satgas juga dinilai akan membantu pengawasan praktik-praktik pinjaman yang merugikan, serta menyosialisasikan solusi yang lebih aman bagi warga.

“Saya akan bicarakan dengan Pak Wali agar di tiap kecamatan ada perwakilan Satgas Anti Rentenir. Ini penting supaya masyarakat merasa tenang dan terlindungi," ujar Erwin.

Erwin mengatakan, tak sedikit warga tergiur rentenir karena proses pinjaman yang mudah, tapi abai pada risiko bunga yang sangat tinggi. 

Selain pengawasan, kata Erwin, Satgas juga akan berkolaborasi dengan berbagai program pemberdayaan sesuai dengan visi misi Bandung Utama, seperti UMKM Center, pusat kuliner, dan inkubasi bisnis yang akan hadir di 30 kecamatan.

“Ini bisa kita kolaborasikan dengan program yang kita rencanakan ini berjalan,” katanya.