Tiba-Tiba Datang Bakar Ban, 3 Pria di Medan Ditangkap dan Dicap Penyusup Demo

Liputan6.com, Medan - Ratusan pengemudi ojek online (ojol) yang tergabung dalam Gabungan Ojek Roda Dua Medan Sekitar (Godams) menggelar unjuk rasa di depan Markas Polda Sumatera Utara (Mapolda Sumut), di Jalan SM Raja KM 10,5, Kota Medan, Senin (1/9/2025).

Aksi lanjutan itu menuntut pertanggungjawaban atas tewasnya rekan mereka, Affan Kurniawan, yang terlindas mobil taktis Brimob di Jakarta.

Demo hari ini di Medan mendapat pengawalan ketat dari pihak kepolisian. Di tengah unjuk rasa, suasana sempat memanas ketika tiga orang tak dikenal tiba-tiba membakar ban bekas di dekat massa. 

Petugas dan massa yang melihat insiden tersebut dengan sigap mengamankan ketiga pemuda tersebut.

Sempat terjadi adu mulut, namun aksi pembakaran ban berhasil dipadamkan dengan cepat. Ketiga orang itu langsung dibawa ke Mapolda Sumut untuk diproses lebih lanjut.

Ketua Umum Godams, Agam Zubir menyampaikan, aksi ini diikuti sekitar 300 ojol yang merupakan perwakilan dari berbagai komunitas. 

"Tuntutan utama kami permohonan maaf dari Kapolda Sumut Irjen Whisnu Hermawan Februanto atas insiden yang menimpa rekan kami di Jakarta," ucapnya.

Massa ojol juga meminta Kapolda untuk mengingatkan anggotanya agar tidak menggunakan kekerasan terhadap demonstran. 

Tuntutan lain juga diarahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang dinilai sebagai biang kerok kerusuhan yang terjadi.

"Kami meminta tanggung jawab total DPR sebagai biang kerok kerusuhan saat ini. Kami juga meminta semua pejabat publik dari unsur pemimpin bangsa di pemerintahan dan legislatif serta tokoh lintas agama bertanggung jawab dan hadir bersama menenangkan masyarakat," Agam menandaskan.

Aksi unjuk rasa masih terjadi di Kota Medan, Sumatera Utara (Sumut). Kali ini demo di Medan digelar Koalisi Akumulasi Kemarahan Buruh dan Rakyat Sumatera Utara.

Mereka menggelar aksi unjuk rasa di persimpangan Jalan SM Raja dan Jalan Pelangi, Kota Medan, Senin (1/9/2025). Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap serangkaian kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan rakyat.

"Kami menilai mulai dari era Presiden Joko Widodo hingga rezim saat ini, kami menganggap negara telah gagal dalam menjamin kesejahteraan dan keamanan warganya," ucap seorang massa aksi.

Massa aksi menyoroti berbagai isu, termasuk Omnibus Law, pelemahan KPK, proyek Food Estate, hingga manipulasi regulasi untuk melanggengkan dinasti politik. 

Kekacauan ini, menurut mereka, berlanjut di bawah pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden yang baru, dengan kebijakan yang dinilai gegabah, seperti Kabinet gemuk, kenaikan PPN, serta pengesahan UU TNI dan RUU Polri yang menjadikan institusi tersebut super power.

Keadaan ironi antara kesulitan ekonomi rakyat dengan kemewahan yang dinikmati anggota DPR RI juga menjadi pemicu lainnya. Mereka menyebut DPR sebagai lembaga yang mengabaikan penderitaan rakyat, sementara para wakil rakyat hidup bergelimang fasilitas mewah yang dibiayai dari pajak. 

"Di tengah gelombang protes, anggota DPR justru menghina tuntutan rakyat dengan menyebut rakyat tolol, rakyat jelata," bunyi pernyataan tersebut.

Kemarahan para demonstran semakin memuncak dengan adanya insiden kekerasan yang menimpa demonstran, khususnya kematian Affan dan Kheza. 

Massa aksi menegaskan bahwa mereka tidak akan diam dan akan menjadikan peristiwa ini sebagai momentum untuk bubarkan DPR dan merebut kedaulatan rakyat. Mereka menuntut negara mengusut tuntas pelaku dan mengadili seluruh aparat keamanan yang terlibat.

Berikut 7 tuntutan utama dalam demo hari ini di Medan:

• Bubarkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Partai Politik, serta membentuk Dewan Rakyat.
• Batalkan semua kenaikan pajak dan alihkan anggaran untuk kebutuhan dasar rakyat, yaitu Pendidikan dan Kesehatan.
• Lakukan evaluasi dan reformasi menyeluruh terhadap Institusi Kepolisian.Usut tuntas pelaku yang menewaskan Affan.
• Tolak upah murah buruh dan berikan jaminan kesejahteraan bagi pekerja.
• Hentikan perampasan ruang hidup rakyat.
• Hentikan brutalitas kepolisian dan bebaskan seluruh demonstran yang ditahan.
• Tolak Multifungsi TNI dan cabut UU TNI Nomor 2 Tahun 2025.

Di akhir unjuk rasa, massa aksi juga meminta masyarakat untuk tidak terpecah belah, dan menyadari bahwa musuh bersama mereka adalah pemerintah yang dianggap telah merampas hak-hak rakyat. 

"Kami menyerukan solidaritas sesama warga untuk saling membantu dan melindungi, khususnya warga minoritas," ucap salah seorang orator aksi.

Dalam aksi ini mereka juga membakar ban bekas di persimpangan Jalan dan dalam aksi tersebut juga mendapat pengawalan dari pihak kepolisian.