Ormas Mahasiswa Papua Suarakan Keresahan Rakyat ke Legislatif

Liputan6.com, Jakarta - Kelompok Cipayung Plus menggelar aksi di DPR Papua dan Mapolda Papua, Senin (1/9/2025). Unjuk rasa menyuarakan keprihatinan atas berbagai tindakan represif yang terjadi di sejumlah daerah, termasuk dugaan kekerasan oleh aparat yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa.

“Kami datang ke sini (DPRP) bukan untuk bertemu polisi atau TNI, tapi untuk menyampaikan keluh kesah rakyat Papua kepada DPR Papua,” kata Ketua Umum HMI Cabang Jayapura, Rison Zul Akbar.

Dalam aksinya, massa membawa spanduk yang bertuliskan “Turunkan gaji DPR, Naikkan Gaji Guru.”

Ketua DPR Papua Denny Henrry Bonai bersama Wakil Ketua I Herlin Beatrix Monim, Wakil Ketua III Supriadi Laling, serta sejumlah anggota DPR Papua lainnya menerima pendemo.

“Kami (DPR Papua) berkomitmen mengawal dan menindaklanjuti semua aspirasi yang disampaikan,” ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, pimpinan mahasiswa menyampaikan 11 tuntutan utama yang dibacakan oleh Ketua Umum HMI Cabang Jayapura, Rison Zul Akbar.

11 Tuntutan

1. Turut berduka cita dengan semua tangisan yang mengalir, tulang yang patah, darah yang tumpah dan nyawa yang telah bilang atas semua rentetan peristiwa kebangsaan yang terjadi.

2. Mengutuk keras tindakan represif, kriminalisasi dan penghilangan nyawa yang dilakukan oleh aparat negara dalam menghadapi aspirasi mahasiswa, masyarakat, perempuan dan semua pejuang yang berada di NKRI, khusus yang berada di Tanah Papua.

3. Meminta pihak DPR Papua ikut mendorong investigasi dan penyelidikan yang transparan, profesional dan akuntabel terhadap segala peristiwa represif, kriminalisasi dan terkhususnya pembunuhan yang dilakukan oleh aparat keamanan di NKRI maupun di Tanah Papua.

4. Meminta Pihak DPR Papua dan Kapolda Provinsi Papua melakukan evaluasi, pemberdayaan, peningkatan kapasitas terhadap institusi aparat keamanan mengenai penanganan aksi dalam antisipasi tentang aksi demonstrasi kedepannya,

5. Pihak DPR Papua bersama pemerintah daerah harus mendorong upaya-upaya agar tindakan represif oleh militer di tanah Papua yang makin menguat dapat dicegah dan dihilangkan dengan melakukan pendekatan harmonis dan berkesesuaian dengan kebudayaan setempat.

6. Pihak DPR Papua juga harus ikut mendorong atas evaluasi dan peninjauan kembali berkenaan dengan naiknya gaji dan tunjangan DPR, berhubungan dengan situasi kenegaraan yang defisit dan angka kemiskinan yang sangat tinggi.

7. DPR Papua juga harus ikut terlibat mendorong disahkannya RUU Perampasan Aset dan RUU Masyarakat Adat.

8. Gerakan Cipayung Plus Kota Jayapura bersama dengan Pemuda Katolik dan Badko IMI Th Papua Provinsi Papua mendesak kepada Menteri ESDM menghentikan operasi eksploitasi sumber daya alam yang merugikan masyarakat adat dan wilayah adat di Tanah Papua yakni, PSN Provinsi Papua Selatan, Blok Wabu Papua Tengah, Nikel di Raja Ampat)

9. Gerakan Cipayung Plus Kota Jayapura bersama dengan Pemuda Katolik dan Badko HMI Tanah Papua Provinsi Papua menuntut kepada Kapolri dan Panglima TNI untuk segera menghentikan pendroppan dan operasi militer di seluruh Tanah Papua.

10. Membebaskan semua massa aksi yang ditangkap secara nasional maupun lokal

11. Melihat situasi kebangsaan saat ini, maka dari itu pemerintah daerah, Kapolda Papua, DPR Papua maupun tingkatan kota beserta seluruh elemen mendorong bersama-sama dengan Cipayung Jayapura, mahasiswa, masyarakat, perempuan, tokoh agama, tokoh adat, paguyuban dan seluruh lapisan elemen masyarakat.

Di Mapolda Papua, aksi massa disambut aparat kepolisian di depan pintu masuk. Tak lama, massa akhirnya diperkenankan masuk ke pelataran Polda Papua dan diterima oleh Wakapolda Papua, Brigjen Pol Faizal Ramadhani.

“Semuanya berlangsung baik, massa juga sudah meninggalkan Polda dan akan diantar ke poskonya. Insya Allah, kondisinya aman,” jelasnya.

Polda Papua juga tetap mengantisipasi aksi unjuk rasa susulan yang besok akan dilakukan oleh mahasiswa.

“Tentunya kami akan terus mengamankan kondisi ini (keamanan) dan status Siaga Satu masih berlaku di Papua,” ujarnya.