Rp205 Miliar untuk Irigasi DIY dan Jateng, DPD Dorong Asta Cita Ketahanan Pangan

Liputan6.com, Jakarta - Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menegaskan komitmennya mengawal pelaksanaan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya pada pemerataan pembangunan ekonomi dan penguatan ketahanan pangan melalui percepatan pembangunan infrastruktur di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Jawa bagian selatan.

Wakil Ketua DPD RI, GKR Hemas, mengatakan pembangunan infrastruktur menjadi syarat utama untuk mengangkat potensi wilayah selatan Pulau Jawa yang selama ini tertinggal dalam konektivitas dan distribusi hasil pertanian.

"DPD RI sebagai representasi daerah berkewajiban memastikan pembangunan di wilayah selatan, khususnya DIY dan Jawa Tengah bagian selatan, mendapat perhatian serius demi mendukung visi Presiden Prabowo dalam mewujudkan ketahanan pangan dan pemerataan ekonomi," tegas GKR Hemas dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Infrastruktur bersama Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (13/8/2025).

GKR Hemas menambahkan, pembangunan jalur tol dan kereta api yang menghubungkan kawasan selatan ke wilayah utara penting untuk mempercepat akses logistik hasil pertanian, perikanan, dan UMKM. "Produk pertanian yang melimpah di selatan harus bisa cepat dipasarkan, dan itu hanya bisa dilakukan jika infrastrukturnya mendukung," ujarnya.

Dia menilai Asta Cita poin ke-2 dan ke-6, ketahanan pangan dan pemerataan ekonomi perlu diterjemahkan menjadi kebijakan konkret yang menjawab kebutuhan wilayah. DPD RI, lanjutnya, memiliki ruang strategis dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah dan panjang nasional agar aspirasi daerah terakomodasi.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meninjau langsung sejumlah titik lokasi irigasi sawah yang terkena dampak normalisasi sungai Beringin di Semarang.

Dalam forum yang dihadiri kepala daerah dari DIY dan Jawa Tengah selatan, GKR Hemas juga mendorong model pembangunan kolaboratif berbasis wilayah melalui musrenbang khusus yang melibatkan kementerian, pemda, akademisi, dan pelaku usaha.

"Kami ingin ada model yang sistematis, terfokus, dan tertopang data serta aspirasi masyarakat," ungkapnya.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, AHY, menyampaikan pemerintah pusat terbuka terhadap inisiatif daerah dan dukungan DPD RI dalam mengawal infrastruktur prioritas. "Konektivitas wilayah selatan menjadi perhatian utama karena menyangkut akses distribusi hasil pertanian dan perikanan yang mendukung swasembada pangan," jelas AHY.

AHY menambahkan, pembangunan infrastruktur tidak hanya bertumpu pada APBN, tetapi juga memerlukan keterlibatan swasta dan inovasi pembiayaan. Ia menyebut Inpres Nomor 2 Tahun 2025 mengalokasikan Rp205 miliar untuk jaringan irigasi di DIY dan Jawa Tengah guna mendukung swasembada pangan nasional.

Menurut AHY, dengan potensi pertumbuhan ekonomi DIY sebesar 5,49 persen dan Jawa Tengah 5,24 persen, dukungan infrastruktur memadai akan mengoptimalkan sektor konstruksi, pertanian, kehutanan, perikanan, serta pariwisata di wilayah tersebut. "Dengan dukungan penuh DPD RI, pemerintah daerah, dan sektor swasta, kita optimis wilayah selatan Jawa akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru," pungkasnya.