Ratusan Guru Sekolah Rakyat Mengundurkan Diri, Apa Dampaknya?

3 weeks ago 20

Liputan6.com, Jakarta - Pertengahan Agustus 2025 ini, Kemensos memastikan sebanyak 100 titik Sekolah Rakyat tahap pertama siap beroperasi di berbagai daerah di Indonesia. Mensos Saifullah Yusuf saat kesempatan bertemu wartawan beberapa waktu lalu mengatakan, dari total 100 titik, 63 di antaranya bahkan telah mulai beroperasi pada Juli, sementara 37 lainnya akan menyusul pada awal dan pertengahan Agustus ini.

Tiga titik yang sudah mulai beroperasi pada 1 Agustus, yakni di Kabupaten Lebak, Kabupaten Ponorogo, dan Kota Pasuruan, disusul lima titik lagi pada 5 Agustus dan 29 titik sisanya akan aktif pada 15 Agustus.

Saifullah Yusuf juga mengungkapkan, keterlambatan sebagian titik disebabkan oleh proses renovasi bangunan sekolah dan asrama yang masih dalam penyelesaian oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

"Namun guru, seluruh tenaga pendidik dan siswa sudah siap untuk proses belajar mengajar, meskipun memang ada guru dan siswa yang mengundurkan diri, sekarang semua sudah ada penggantinya," katanya.

Dirinya tidak menampik ada siswa Sekolah Rakyat yang mengundurkan diri sebanyak 115 orang atau 1,4 persen dari jumlah total, yang paling banyak di Sulawesi dan Jawa sebanyak 35 orang siswa.

Selain itu, menurut dia, sekolah lainnya yang berjalan sudah menyelesaikan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) dan kini siswa memasuki tahap matrikulasi atau penyetaraan yang berlangsung selama tiga bulan ke depan.

Adapun matrikulasi ini mencakup pemahaman dasar mata pelajaran, seperti Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, matematika, dan seterusnya, serta bertujuan menyamakan pemahaman siswa sebelum memasuki pembelajaran formal.

Kemensos juga sedang menjadwalkan rencana pembekalan dari Presiden Prabowo Subianto kepada seluruh kepala sekolah dan guru Sekolah Rakyat setelah peringatan Hari Kemerdekaan RI 17 Agustus 2025, sebagai bentuk dukungan terhadap transformasi pendidikan terhadap mereka yang masih berada dalam tingkat kesejahteraan terendah itu.

"Insya Allah ya, setelah selesai 17 Agustus untuk pembekalan ini," ucap Mensos Saifullah Yusuf.

Tidak Menjadi Masalah

Sementara itu, terkait banyak guru Sekolah Rakyat yang mengundurkan diri di beberapa daerah, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menegaskan, pengunduran diri seratusan guru Sekolah Rakyat bukan karena masalah upah atau insentif melainkan alasan domisili yang terlalu jauh.

"Kalau kemarin yang disampaikan itu sebagian karena domisilinya jauh. Kemudian yang kedua, ya mungkin ada alasan-alasan lain yang membuat mereka mengundurkan diri," kata Mendikdasmen Abdul Mu'ti dalam satu kesempatan di hadapan wartawan beberapa waktu lalu.

Lebih lanjut Mendikdasmen menyebutkan pihaknya juga sudah melaporkan perihal pengunduran diri para guru Sekolah Rakyat tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto.

Ia juga menjelaskan bahwa masalah pengunduran diri tersebut sudah terselesaikan dan dia memastikan sudah ada penggantinya.

"Soal guru itu kemarin sudah dilaporkan ke Pak Presiden. Soal guru yang mengundurkan diri disampaikan ke kami juga, sudah ada penggantinya, dan sudah dilaporkan Pak Menteri Sosial kepada Pak Presiden. Insya Allah tidak ada masalah," ungkap Abdul Mu'ti.

Apalagi ada 50.000 lebih guru yang telah mengikuti proses pendidikan profesi guru yang belum mendapatkan penempatan.

Berdasarkan data terakhir yang diterimanya, sebanyak 140 guru Sekolah Rakyat tercatat mengundurkan diri setelah melalui proses seleksi dan penempatan di berbagai titik.

Ia menjelaskan dari total lebih dari 1.500 guru yang telah ditempatkan di Sekolah Rakyat, sebanyak 140 di antaranya memilih mengundurkan diri dengan alasan utama jarak lokasi tugas yang terlalu jauh dari domisili.

Pihaknya telah menyiapkan pengganti dari kalangan guru yang belum mendapatkan penempatan.

Langkah Antisipasi

Langkah antisipatif dilakukan Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan Bali, untuk menambal kurangnya tenaga pendidik alias guru Sekolah Rakyat, karena ada yang mengundurkan diri.

Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan I Putu Jaya Negara di Kediri, Kabupaten Tabanan, Bali, Senin (4/8/2025) mengatakan, kebutuhan guru disekolahnya berjumlah 15 orang, namun ada yang mengundurkan diri sehingga kekurangan.

"Seharusnya 15 orang guru tapi ada yang mundur atau tidak mendaftar ulang," katanya.

Sekolah yang setara SMP itu merupakan sekolah rakyat satu-satunya saat ini ada di Pulau Dewata yang berada di Sentra Mahatmiya Bali yang dikelola oleh Kementerian Sosial.

Saat ini pihaknya kekurangan tiga guru masing-masing untuk mata pelajaran agama Hindu, Katolik dan Bimbingan Konseling (BK).

Pihaknya telah berkonsultasi dengan Kementerian Sosial dan Kementerian Agama untuk formasi tiga guru tersebut.

Saat ini, sekolah tersebut dilengkapi 12 orang guru serta satu orang kepala sekolah dan dibantu dua orang wali asrama dan delapan orang wali asuh.

Selain membutuhkan tambahan tenaga pendidik, pihaknya juga belum memiliki petugas kebersihan yang idealnya membutuhkan dua orang serta kekurangan juru masak yang saat ini baru ada satu orang atau masih kurang tiga orang.

Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan memiliki 75 orang siswa dan siswi yang berasal dari keluarga tidak mampu di Bali, yang terbagi dalam tiga kelas.

Mereka terdiri atas 36 perempuan dan laki-laki 39 orang, masing-masing dari Kabupaten Tabanan ada 61 orang, Kabupaten Buleleng (7), Denpasar (4), dan Kabupaten Badung (3) orang.

Peserta didik tersebut tinggal di asrama dalam kawasan itu selama menempuh pendidikan.

Saat ini, para pelajar tersebut telah melewati masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) pada 14 Juli 2025 dan saat ini sudah memasuki kurikulum persiapan yang dijadwalkan berlangsung selama dua bulan.

Beberapa materi yang diajarkan pada masa persiapan itu di antaranya pendidikan karakter, kedisiplinan hingga materi terkait kewirausahaan.

Setelah persiapan, pelajar tersebut akan memasuki belajar dengan kurikulum nasional yang diperkirakan pada Oktober 2025.