PBB di Bone Sulsel Melonjak 300 Persen, Ribuan Orang Gelar Demo di Kantor Bupati

Liputan6.com, Bone - Ribuan massa mulai memadati jalanan yang berada di depan Kantor Bupati Bone, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan pada Selasa (19/8/2025). Aksi itu dilakukan untuk menolak kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang disebut melonjak hingga 300 persen.

Jenderal Lapangan Aliansi Rakyat Bone, Rafli Fasyah, menyebutkan bahwa sekitar 2.000 massa gabungan dari 15 aliansi organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan serta warga Kabupaten Bone hadir untuk mengikuti aksi unjuk rasa tersebut.

"Aksi di Kantor Bupati Bone. Perkiraan akumulasi riil sementara adalah 2.000 massa. Ada sekitar 15 aliansi gabungan. Setiap kecamatan juga ada perwakilan dari warga," kata Rafli, Selasa (19/8/2025).

Sementara itu, Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Bone, Zulkifli mengatakan bahwa aksi gabungan tersebut akan membawa beberapa tuntutan, termasuk penolakan kenaikan PBB-P2 di Kabupaten Bone.

"Ada dua tuntutan yang akan dibacakan pada saat aksi nanti," kata Zulkifli.

Zulkifli menyebut bahwa berbagai organisasi yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Bone Bersatu sudah mulai memadati jalanan di depan Kantor Bupati Bone untuk menyuarakan tuntutan mereka.

"Sementara ini pengumpulan massa. Aksinya akan dilakukan di pemda," ujarnya.

Terpisah, Kapolres Bone, AKBP Sugeng Setyo Budhi menjelaskan bahwa sedikitnya 1.000 personel gabungan TNI, Polri dan Satpol PP dikerahkan untuk mengamankan aksi unjuk rasa tersebut.

"1.000 personel kami turunkan dari TNI dan Polri untuk mengamankan jalannya aksi demo," ujar Sugeng, Selasa (19/8/2025).

Ia berharap aksi tersebut bisa berlangsung aman dan damai.

"Harapan saya masyarakat silakan menyuarakan aspirasi tetapi tidak melakukan tindakan anarkis. Kami berharap, meski kami sudah siap begini agar tetap aman dan kondusif, jangan ada korban," katanya.

Berdasarkan pantauan Liputan6.com, pihak kepolisian juga telah melakukan pemasangan pagar kawat berduri di sekitar Kantor Bupati Bone terkait pengamanan unjuk rasa mahasiswa dan masyarakat soal kenaikan pajak tersebut.

Selain itu, sejumlah kendaraan taktis seperti mobil Barracuda dan mobil water cannon juga disiagakan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.

Sebelumnya, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman telah menanggapi keluhan masyarakat terkait kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang melonjak hingga 300 persen di Kabupaten Bone, sehingga masyarakat dan mahasiswa melakukan aksi protes.

Menurutnya, persoalan ini masih dalam tahap koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) serta menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Pada prinsipnya, ini masih kita koordinasikan dengan Kemendagri karena memang ada juga temuan dari BPK. Selama ini banyak tanah yang dipajaki hanya sebatas tanah, padahal di atasnya sudah berdiri rumah-rumah mewah. Bahkan ada yang satu surat tanah, tapi bangunannya empat atau lima rumah, namun PBB yang dibayar hanya tanahnya saja," kata Andi Sudirman, Minggu (17/8/2025).

Dia juga menyebut kondisi tersebut saat ini menjadi dilema, karena selama puluhan tahun masyarakat Kabupaten Bone hanya membayar pajak tanah, sementara bangunannya tidak terhitung.

"Padahal, nilai bangunan cukup signifikan dan seharusnya masuk dalam objek pajak," ujarnya.

Meski demikian, kata Andi Sudirman memastikan bahwa pemerintah provinsi akan mengkaji kembali kebijakan tersebut dengan berpedoman pada arahan pemerintah pusat.

"Kita akan koordinasi lagi, bagaimana arahan pusat, tentu kita ikut," tuturnya.

Menanggapi rencana aksi demo terkait kenaikan PBB, Gubernur Sulsel menilai hal itu sebagai bentuk dinamika masyarakat yang wajar. Ia menyebut hampir setiap kebijakan publik selalu ada respons berupa aksi protes.

"Kalau demo, semua kasus ada demonya. Kemarin ada demo MBG, ada demo ojol, dan sekarang pajak. Justru ini bagus karena ada respons yang bisa menjadi bahan pemerintah untuk mereview kembali kebijakan. Itu tidak ada masalah," katanya menambahkan.