Jelang Demo Akbar Depan Kantor Bupati Pati, Polisi Imbau Toko Tutup dan CCTV Diaktifkan

Liputan6.com, Jakarta- Polresta Pati terus mematangkan persiapan menjelang demo 13 Agustus di Alun alun Kota Pati. Aparat pun meminta para pemilik pertokoan dan perkantoran di sekitar lokasi unjuk rasa untuk mengaktifkan CCTV dan menutup tempat usaha mereka demi keamanan.

Kapolresta Pati melalui Kasatbinmas Polresta Pati, Kompol Sunar mengatakan, partisipasi masyarakat untuk menjaga keamanan dan kenyamanan saat unjuk rasa 13 Agustus Rabu besok.

Sunar juga mengimbau agar sejumlah pelaku usaha di sekitar lokasi unjuk rasa untuk mengoptimalkan penggunaan kamera pengawas.

”Pastikan CCTV selalu aktif, terutama saat toko atau usaha tutup. Rekaman CCTV sangat membantu jika sewaktu-waktu diperlukan. Dengan langkah pencegahan yang tepat, kita bisa menghadapi momen 13 Agustus tanpa gangguan berarti,” pinta Sunar, Selasa (12/8/2025).

Sunar menegaskan, keterlibatan aktif warga sangat menentukan stabilitas situasi. Dengan kepedulian dan kewaspadaan masyarakat, potensi kericuhan semakin mengecil.

Dia mengaku bahwa kepolisian akan terus memantau perkembangan situasi menjelang aksi demo 13 Agustus di kawasan Simpang 5 Pati.

Sunar juga sudah mendatangi para pemilik usaha dan pertokoan di kawasan Alun alun Simpang Lima Pati pada Senin (11/8/2025) lalu. Pihaknya mengapresiasi respons positif para pelaku usaha di Simpang Lima Pati.

Selain itu, 22 sekolah di Pati Kota, juga diiminta melakukan kegiatan belajar mengajar (KBM) secara daring atau online. Hal Itu dilakukan sebagai tindak lanjut dari surat Polresta Pati terkait adanya demo 13 Agustus.

Dalam surat edaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Pati yang ditandatangani Plt Kepala Disdikbud Kabupaten Pati Andrik Sulaksono, Selasa (12/8/2025) ada 22 sekolah dari tingkat Taman Kanak-Kanak hingga SMP yang diminta untuk belajar secara daring.

”Menindaklanjuti Surat Polresta Pati Nomor B/1898/VIII/OPS.4.5/2025 Tanggal 11 Agustus 2025 dengan ini kami sampaikan untuk satuan pendidikan berikut pada Hari Rabu 13 Agustus 2025 agar melaksanakan kegiatan pembelajaran secara daring,” tulis Andrik.

Belasan sekolah yang berada di dekat lokasi unjuk rasa yakni TK Kanisius Pati, TK Pertiwi 01 Pati, TK Pertiwi 02 Pati, TK Islam 02 Pati, TK Karunia Pati dan TK Aisyiyah Pati.

Selanjutjnya KB TK Terang Bagi Bangsa, SD Kanisius, SDN Pati Lor 1, SDN Pati Lor 2, SDN Pati Lor 5, SDN Pati Wetan 1, SDN Pati Kidul 1, SD Islam Kauman.

Kemudian ada SMPN 1 Pati, SMPN 2 Pati, SMPN 3 Pati, SMPN 4 Pati, SMPN 5 Pati, SMPN 8 Pati, SMP Kanisius Pati dan SMP Muhammadiyah 1 Pati.

Penggagas aksi demo 13 Agustus, Supriyono menegaskan, tuntutan utama unjuk rasa 13 Agustus 2025 adalah melengserkan Bupati Pati Sudewo. Isu ini berubah, usai Bupati Sudewo menyatakan pembatalan kenaikan PBB sebesar 250 Persen, yang semula menjadi isu besar dalam unjuk rasa itu.

”Tuntutannya Bapak Bupati Pati Sudewo harus mengundurkan diri secara ksatria atau dilengserkan secara paksa oleh masyarakat Kabupaten Pati,” cetus warga Kecamatan Pucakwangi Pati ini.

Supriyono memaparkan jumlah peserta unjuk rasa yang sudah terkonfirmasi sebanyak 50 ribu lebih. Massa siap datang memenuhi kawasan Alun-alun Pati pada Rabu 13 Agustus 2025. Dia mengklaim bahwa jumlah massa tersebut melebihi tantangan Bupati Pati, Sudewo.

Sementara itu, Nimerodi Gulo, selaku kuasa hukum Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menegaskan, aksi unjuk rasa tidak akan dibatalkan pada Rabu besok.

“Kami minta agar kebijakan-kebijakan semacam ini (kontroversial) dikaji ulang. Aksi 13 Agustus 2025 adalah respons atas pernyataan terbuka Bupati Pati yang dianggap menganggap dirinya sebagai raja,” tegas Nimerodi.

Karena itu, Nimerodi mendesak Bupati Sudewo agar menghentikan sikap arogan serta lebih mengutamakan kepentingan rakyat.

Sudewo menjadi perbincangan netizen di media sosial usai menantang warganya sendiri untuk demo ke kantor Pemkab bila menolak aturan tarif PBB-P2 naik sebesar 250 persen pada tahun 2025.

"Siapa yang akan melakukan penolakan? Silakan lakukan, jangan hanya 5.000 orang, 50 ribu orang suruh ngerahkan, saya tidak akan gentar, saya tidak akan mengubah keputusan," kata Sudewo dalam video diunggah @folkjog dikutip Liputan6.com, Selasa (5/8/2025).

Tantangan Bupati Pati Sudewo direspons cepat oleh warga Pati. Gerakan Pati Bersatu resmi melayangkan surat izin demo 13-14 Agustus 2025 dengan target massa 50 ribu.

Dalam video di akun yang sama, warga Pati berbondong-bondong mengumpulkan logistik. Sebuah truk boks berbendera one piece terparkir di pinggir jalan. Truk tersebut berisi ratusan dus air mineral.

Dus-dus itu lantas dicat dengan beragam tulisan protes seperti 'Bupati Arogan', 'Bupati Pembohong' sampai 'Bupati Penipu'. Ada pula coretan-coretan di dinding yang mendesak Bupati menurunkan PBB-P2.

Setelah memicu kemarahan warga, Sudewo berubah pikiran. Dia mencabut aturan kenaikan PBB-P2 yang menyebabkan gaduh dengan warga Pati.

Sudewo menjelaskan alasan membatalkan kebijakan kenaikan PBB-P2 iu setelah mencermati perkembangan situasi dan aspirasi masyarakat Kabupaten Pati. Tarif PBB-P2 segera dikembalikan seperti semula, yakni sama dengan tahun 2024.

Pengumuman tersebut disampaikan oleh Sudewo di Pendopo Kabupaten Pati, Jumat (8/8/2025). Orang nomor satu di Kabupaten Pati ini didampingi Kajari, Dandim 0718 Pati, dan Kapolresta Pati.

“Bagi yang sudah terlanjur membayar (PBB P2), selisihnya akan dikembalikan oleh pemerintah, teknisnya akan diatur oleh BPKAD bersama kepala desa,” jelasnya.

Sudewo mengakui, pembatalan kenaikan PBB-P2 ini dilakukan demi menciptakan situasi yang aman dan kondusif. Selain itu, mendukung kelancaran perekonomian serta pembangunan daerah.

Politikus Gerindra ini menjelaskan, pembatalan kenaikan PBB-P2 250 persen itu memicu dampak pada tertundanya beberapa rencana pembangunan yang masuk dalam perubahan anggaran tahun 2025.

Sejumlah rencana pekerjaan infrastruktur jalan, permintaan dari kepala desa, hingga perbaikan plafon RSUD Suwondo yang rusak terpaksa ditunda.

"Termasuk rencana penataan alun-alun, yang semula akan dibuat lebih nyaman dan estetis, juga batal dikerjakan tahun ini,” tukasnya.

Sudewo menegaskan, pembenahan Alun-alun Kembang Joyo murni untuk perbaikan fasilitas, bukan untuk kepentingan politik. "Ini bukan karya saya, ini tinggalan lama. Tidak ada motivasi politik, murni pembenahan," tegasnya.

Dia juga meluruskan “Pati Mutiara” hanyalah tema Hari Jadi Pati. Sedangkan slogan resmi Kabupaten Pati tetap “Bumi Mina Tani.”

"Yang penting kita tetap kompak, solid, dan gotong royong membangun Pati demi Pati yang maju," tutupnya.