Demo Tolak Kenaikan PBB di Bone Berujung Ricuh, Sejumlah Orang Ditangkap

Liputan6.com, Bone - Unjuk rasa Aliansi Bone Bersatu untuk menolak kenaikan PBB-P2 sebesar 300 persen pada Selasa (19/8/2025) berakhir ricuh. Massa yang tadinya berhasil menjebol pagar Kantor Bupati Bone dan meringsek masuk terpaksa dipukul mundur aparat keamanan menggunakan mobil water cannon dan tembakan gas air mata.

Mulanya, ratusan massa yang berhasil masuk ke halaman kantor bupati terlihat santai duduk bersila sambil berdiskusi dengan sejumlah pejabat Pemkab Bone. Namun diskusi tersebut tak berbuah hasil.

Massa kemudian enggan mundur dan membubarkan diri meski telah mendapatkan penjelasan dari pihak Pemkab Bone. Mereka juga tetap meminta Bupati Bone Andi Asman Sulaiman dan Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasaluddin untuk hadir menemui massa.

Aparat gabungan pun memutuskan untuk memukul mundur demonstran dari halaman kantor bupati dengan menggunakan mobil water cannon dan tembakan gas air mata.

"Mobil water cannon ke kanan dan ke kiri. Pasukan persiapan, maju!," ucap petugas kepolisian dengan pengeras suara.

Kericuhan pun tak terelakkan, sejumlah massa berusaha menyelamatkan diri, sementata yang lainnya membalas dengan melemparkan batu ke dalam areal Kantor Bupati Bone. Akibatnya salah seorang anggota Satpol PP Bone terluka di bagian dahi.

Dari informasi yang diterima Liputan6.com, sejumlah pengunjuk rasa juga diamankan oleh aparat kepolisian berpakai preman.

Kadiskominfo Pemkab Bone Anwar sempat keluar menemui pengunjuk rasa. Ia menjelaskan bahwa saat ini Bupati dan Wakil Bupati Bone sedang tak berada di tempat.

"Pertama saya jelaskan bahwa Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati tidak ada di Bone kota," ungkap Anwar.

Ia juga menegaskan bahwa PBB-P2 di Bone tidak naik sebesar 300 persen. Yang ada hanyalah penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sesuai Zona Nilai Tanah (ZNT).

"Saya jelaskan bahwa kebijakan kenaikan PBB 300 persen itu tidak benar, hanya ada penyesuaian dan naik 65 persen. Pada tahun 2024 itu targetnya Rp30 miliar, tahun 2025 targetnya Rp50 miliar, jadi cuma 65 persen," ucap Anwar kepada massa aksi.

Sebelumnya, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman telah menanggapi keluhan masyarakat terkait kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang melonjak hingga 300 persen di Kabupaten Bone, sehingga masyarakat dan mahasiswa melakukan aksi protes.

Menurutnya, persoalan ini masih dalam tahap koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) serta menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Pada prinsipnya, ini masih kita koordinasikan dengan Kemendagri karena memang ada juga temuan dari BPK. Selama ini banyak tanah yang dipajaki hanya sebatas tanah, padahal di atasnya sudah berdiri rumah-rumah mewah. Bahkan ada yang satu surat tanah, tapi bangunannya empat atau lima rumah, namun PBB yang dibayar hanya tanahnya saja," kata Andi Sudirman, Minggu (17/8).

Dia juga menyebut kondisi tersebut saat ini menjadi dilema, karena selama puluhan tahun masyarakat Kabupaten Bone hanya membayar pajak tanah, sementara bangunannya tidak terhitung.

"Padahal, nilai bangunan cukup signifikan dan seharusnya masuk dalam objek pajak," ujarnya.

Meski demikian, kata Andi Sudirman memastikan bahwa pemerintah provinsi akan mengkaji kembali kebijakan tersebut dengan berpedoman pada arahan pemerintah pusat.

"Kita akan koordinasi lagi, bagaimana arahan pusat, tentu kita ikut," tuturnya.

Menanggapi rencana aksi demo terkait kenaikan PBB, Gubernur Sulsel menilai hal itu sebagai bentuk dinamika masyarakat yang wajar. Ia menyebut hampir setiap kebijakan publik selalu ada respons berupa aksi protes.

"Kalau demo, semua kasus ada demonya. Kemarin ada demo MBG, ada demo ojol, dan sekarang pajak. Justru ini bagus karena ada respons yang bisa menjadi bahan pemerintah untuk mereview kembali kebijakan. Itu tidak ada masalah," dia memungkasi.