Liputan6.com, Jakarta Sebuah forum resmi yang berlangsung akhir Juli 2025 mendadak mencair saat Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih, menyampaikan keluhan panjang lebar kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.
Dengan nada serius namun diselingi candaan getir, Endah menggambarkan dua persoalan pelik yang kini dihadapi petani di wilayahnya.
"Bapak Menteri, kami ini sudah bingung. Lahan kami luas, potensi produksi tinggi, tapi air belum tersedia optimal, dan monyet malah makin cerdas. Sudah sampai masuk rumah warga, merusak genteng masjid, dan melempari jalan pakai jagung," kata Endah dalam paparannya, Rabu (30/7).
Endah mengungkapkan, pada tahun 2023 Presiden Prabowo Subianto mencanangkan pembangunan 57 titik sumur pertanian di Kabupaten Gunungkidul. Proyek ini menjadi harapan besar bagi petani, mengingat sebagian besar wilayah Gunungkidul merupakan daerah karst yang rentan kekeringan.
Pada 3 Juni 2024, Presiden juga meresmikan 15 dari 57 titik sumur tersebut. Menurut Endah, 15 titik itu kini telah beroperasi dan mampu mengairi sekitar 6.254 hektare lahan pertanian.
Namun 37 titik lainnya, yang rencananya akan mengairi sekitar 5.029 hektare, belum dilanjutkan pengerjaannya.
"Kami sudah mencoba menjalin komunikasi dengan Universitas Pertahanan sebagai mitra pelaksana, dan bahkan sudah menyampaikan langsung melalui Pak Menteri. Tapi hingga sekarang belum ada kabar," ujarnya.
Gunungkidul sendiri saat ini memiliki luas lahan pertanian siap panen untuk padi sebesar 35.351 hektare. Lahan sawah dilindungi mencapai 31.560 hektare atau 43% dari total LSD (Lahan Sawah Dilindungi) di DIY. Kabupaten ini juga tengah menghadapi musim panen jagung dengan hasil Januari–April mencapai 258.416 ton pipilan kering.
“Kami ini punya potensi luar biasa, Pak Menteri. Tapi bagaimana mau maksimal kalau irigasinya tidak tuntas?” imbuhnya.
Jika persoalan sumur bisa ditunggu, maka beda cerita dengan kawanan monyet ekor panjang yang kini kian meresahkan warga. Endah menggambarkan bagaimana monyet-monyet itu tak hanya merusak ladang jagung dan kacang, tapi juga mencuri makanan di dapur warga, memanjat rumah, hingga merusak atap masjid.
"Mereka ini seperti manusia, Pak Menteri. Kami sampai mikir, mungkin Darwin benar. Karena sekarang mereka bisa membedakan hari: Jumat datang ke tempat pasar, Senin sampai Kamis balik lagi rusak ladang," ucapnya.
Berbagai upaya sudah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Mulai dari menanam tembakau di sekitar habitat monyet (yang justru dicabuti dan dibuang ke jalan oleh kawanan tersebut), hingga menggandeng komunitas adat Baduy untuk pendekatan budaya.
Bahkan sempat dilakukan program kompensasi dengan menembak monyet liar, namun berujung pada penahanan seorang warga karena melanggar aturan perlindungan satwa. Hal tersebut terjadi karena warga kurang mendapat pemahaman soal perlindungan satwa.
"Yang membantu petani malah ditangkap, ditahan tiga bulan. Kami sudah tidak tahu lagi harus bagaimana. Ada usulan agar populasi dikendalikan lewat makanan yang dicampur formula tertentu, tapi lembaga riset di DIY tak bisa bantu, dan disarankan ke Jawa Barat," ungkapnya.
Endah menambahkan, saking putus asanya, warga sempat menggantung bangkai monyet di ladang untuk menakut-nakuti kelompok lainnya. Namun bukan takut, monyet malah melemparkan jagung ke jalan aspal sebagai bentuk 'protes'.
"Saking parahnya, kami dituduh Bupati Bantul, katanya monyet-monyet kami hijrah ke sana. Tapi kami juga tidak bisa memastikan karena mereka tidak punya KTP," ucap Endah, yang disambut gelak tawa forum.
Respons Mentan Amran
Menanggapi curahan hati Bupati Endah, Amran yang menjadi menteri kesayangan Prabowo ini menyampaikan apresiasinya atas keterusterangan tersebut. Ia menilai apa yang terjadi di Gunungkidul mencerminkan tantangan nyata di lapangan yang harus segera ditangani.
“Kami sudah catat semua. Soal sumur akan segera kami koordinasikan dengan pihak terkait, termasuk Universitas Pertahanan dan jajaran teknis di pusat. Ini tidak bisa dibiarkan karena menyangkut produktivitas petani,” tegas Amran.
Terkait gangguan monyet liar, Amran mengakui bahwa persoalan tersebut membutuhkan pendekatan lintas sektor. Ia berjanji akan melibatkan kementerian dan lembaga yang berwenang di bidang lingkungan dan konservasi.
Amran juga memastikan bahwa Gunungkidul tetap menjadi salah satu prioritas dalam strategi ketahanan pangan nasional, mengingat potensi lahan dan hasil pertaniannya yang besar di wilayah selatan Jawa.
“Ini bukan sekadar soal pertanian, tapi juga konservasi, sosial, dan keamanan warga. Perlu sinergi antar kementerian. Kami akan dorong perumusan solusi terpadu, termasuk edukasi bagi masyarakat,” Amran memungkasi.