Pemprov DKI Jakarta Ingin Bongkar Tiang Monorel Mangkrak, Ini Respons Adhi Karya

Liputan6.com, Jakarta - Manajemen PT Adhi Karya Tbk (ADHI) buka suara mengenai rencana Pemprov DKI Jakarta untuk membongkar struktur proyek monorel mangkrak di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan.

Mengutip keterbukaan informasi ke Bursa Efek Indonesia (BEI), ditulis Senin (27/10/2025), Sekretaris Perusahaan PT Adhi Karya Tbk Rozi Sparta menuturkan, pihaknya telah bertemu dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membahas langkah pendampingan hukum atas rencana pembersihan dan pembongkaran tiang eks monorail yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Skema final atas mekanisme pelaksanaan dan atau kegiatan tersebut saat ini masih dalam tahap pembahasan lanjutan bersama para pemangku kepentingan terkait, agar pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Rozi.

Rozi menyebutkan, aset eks tiang monorel tercatat pada pos aset tidak lancar lainnya bagian persediaan jangka panjang pada laporan keuangan Adhi Karya.

“Terkait keseluruhan aset yang akan dilakukan impairment saat ini masih dalam proses kajian internal perseroan sambil menunggu skema final atas pelaksanaan kegiatan tersebut yang masih dibahas lebih lanjut bersama para pemangku kepentingan terkait sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku,” ujar Rozi.

Seiring rencana pembongkaran yang akan dilakukan Pemprov DKI Jakarta, Rozi menuturkan, hal itu tidak berdampak material terhadap kelangsungan usaha maupun harga saham perseroan secara keseluruhan.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung telah memasang target untuk membongkar struktur proyek monorel mangkrak di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan (Jaksel) agar dapat dimulai pada Januari 2026.

Menurut Pramono, pembahasan dengan pihak PT Adhi Karya Tbk pun telah dilakukan. Pramono menyebut, pihaknya juga telah memberikan batas waktu penyelesaian pembongkaran tiang monorel yang mangkrak.

"Tentunya kami sudah berbicara dengan Adhi Karya, tetapi nanti apa hasil pembicaraannya, silakan tanyakan kepada Adhi Karya. Tetapi, kami sudah merencanakan, kemarin dalam rapat paripurna DKI Jakarta, saya sudah memberikan batas waktu. Mudah-mudahan Januari segera bisa kita mulai dan tahun 2026 bisa selesai," kata Pramono Anung di Kantor Wali Kota Jakarta Timur, Selasa (21/10/2025).

Ia berharap pembongkaran proyek mangkrak sejak lama itu nantinya dapat mempercantik kawasan Rasuna Said dan mempercepat penataan wilayah Jakarta.

"Membuat Jakarta, terutama di wilayah di daerah Rasuna Said menjadi lebih baik," terang Pramono.

Pasalnya, kata dia, Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta saat ini tengah fokus membangun Jakarta, termasuk melakukan penataan di bawah kolong-kolong jalan tol.

"Sekarang daerah-daerah, kalau dilihat termasuk ketika tadi datang ke tempat ini, kolong-kolong jalan tol. Kemudian di bawahnya, saya sudah minta untuk dilakukan perbaikan, termasuk dibuatkan grafiti, mural, taman-taman yang ada," tutup Pramono.

Sebelumnya, Pramono memimpin langsung audiensi Pemprov DKI Jakarta dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih, Kamis 16 Ojtober 2025.

Pramono menyampaikan, pertemuan tersebut membahas tiga hal utama, yakni penyelesaian proyek monorel mangkrak di Jalan HR Rasuna Said, pemanfaatan lahan Rumah Sakit Sumber Waras, serta kerja sama pencegahan korupsi di lingkungan Pemprov DKI.

"Hal yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah beberapa hal yang pertama berkaitan dengan keinginan pemerintah Jakarta untuk segera melakukan pembersihan ataupun menyelesaikan persoalan monorel yang ada di sepanjang jalan Rasuna Said ini," terang dia.

Pramono menyebut, tiang monorel yang mangkrak itu seringkali menimbulkan kemacetan. Pemprov DKI Jakarta akan segera melakukan penataan dan ditargetkan selesai pada 2026.

Selain itu, Pramono juga membahas lahan Rumah Sakit Sumber Waras yang telah terbengkalai sejak 2014. Ia mengatakan, pemerintah daerah telah menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengadaan lahan tersebut.

"Yang kedua dalam kesempatan ini kami juga membahas mengenai Tanah di Rumah Sakit Sumber Waras, yang sudah terbengkalai dari tahun 2014, dan pada waktu itu dari hasil temuan BPK tentunya pemerintah Jakarta memenuhi apa yang menjadi temuan BPK untuk ditindaklanjuti," papar dia.

Selain dua isu tersebut, Pramono mengatakan pertemuan itu juga membahas kerja sama antara Pemprov DKI dan KPK dalam bidang pencegahan korupsi. Pemprov DKI ingin bekerja sama dengan KPK dalam hal yang berkaitan dengan tindakan preventif hukum hingga pencegahan korupsi di Balai Kota.

"Kami tentunya membuka diri seluas-luasnya untuk kerja sama di bidang pencegahan korupsi, dan untuk itu kami akan mengadakan hal bersama misalnya dalam hal pelatihan dan sebagainya," tandas Pramono.