Jumlah Investor Pasar Modal Tembus 19,67 Juta, Terjadi Lonjakan Tinggi di 2025

Liputan6.com, Jakarta - Jumlah investor pasar modal Indonesia terus mengalami pertumbuhan signifikan sepanjang 2025. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Inarno Djajadi, menegaskan perkembangan ini menjadi indikator semakin kuatnya partisipasi masyarakat dalam industri keuangan.

“Dengan perkembangan tersebut secara year-to-date jumlah investor di pasar modal meningkat sebesar 4,80 juta menjadi 19,67 juta atau tumbuh sebesar 32,29%,” kata Inarno dalam Konferensi Pers Asesmen Sektor Jasa Keuangan dan Kebijakan OJK Hasil RDKB November 2025, Kamis (11/12/2025).

Ia menyampaikan penambahan investor baru pada November 2025 saja mencapai 476 ribu, menunjukkan minat berinvestasi yang tetap tinggi meski kondisi global penuh ketidakpastian.

Lonjakan jumlah investor ini juga sejalan dengan meningkatnya aktivitas transaksi. Rata-rata nilai transaksi harian (RNTH) pada November mencatat rekor baru Rp 23,14 triliun. Pertumbuhan tersebut didorong dominasi investor individu yang semakin aktif di pasar saham domestik.

“Likuiditas transaksi di pasar saham domestik meningkat di semester 2 2025, didorong oleh meningkatnya peran aktif investor individu domestik,” tutur Inarno.

Inarno menambahkan, kondisi ini dinilai memperkuat ekosistem pasar modal yang lebih inklusif dan partisipatif. Secara keseluruhan, peningkatan jumlah investor ini berada dalam tren jangka panjang yang positif, seiring berkembangnya literasi keuangan, kemudahan akses digital, dan stabilitas pasar. OJK menilai pertumbuhan signifikan ini menjadi salah satu pilar penguatan pasar modal Indonesia di 2025.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong dukungan insentif di berbagai level untuk pasar modal Indonesia. Seiring hal tersebut, OJK meminta Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk mempertimbangkan dan mengkaji terkait permintaan insentif berupa keringanan pajak.

"Pimpinan Bapak/Ibu Anggota Komisi XI mohon juga dapat dipertimbangkan untuk nanti membahas atau mendiskusikan mengenai insentif yang mungkin diperlukan bagi meningkatkan hal ini, termasuk di dalamnya insentif pajak,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dalam Rapat Kerja OJK dan BEI bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Rabu, 3 Desember 2025, dikutip dari Antara, ditulis Kamis (4/12/2025).

Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi menyatakan, pentingnya dukungan insentif di berbagai level bagi pasar modal Indonesia.

"Insentif ini penting sekali dan compliance. Insentif terkait dengan biaya emisi di OJK dan di Bursa,” kata dia.

Inarno menuturkan, permintaan insentif tersebut juga mencakup penyesuaian biaya tahunan dan biaya awal pencatatan saham untuk emiten.

"Itu perlu untuk mendukung dari free float. Insentif annual listing fee dan initial listing fee. Itu di Bursa ya,” kata Inarno.

Ia menyoroti perlu skema insentif pajak yang tidak hanya berhenti pada satu level, tetapi dibuat bertingkat sesuai capaian free float saham emiten.

Saat ini, emiten dengan free float saham minimal 40% mendapatkan potongan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 5%. “Lalu juga yang penting juga adalah kalau bisa itu adanya usulan tiering tax free float. Bapak/Ibu yang saya hormati, saat ini apa namanya untuk insentifnya itu hanya satu posisi. Kalau emiten itu telah mencapai free float sebesar 40 persen ada pengurangan 5 persen dari PPh," ujar Inarno.

Dalam kesempatan ini, OJK mengusulkan agar insentif diberikan mulai dari free float yang lebih rendah, sehingga dapat mendorong lebih banyak emiten meningkatkan kepemilikan publik.

"Kami mengusulkan ada tiering. Kalau bisa memang dari 25 persen itu sudah ada misalnya 2-3 persen, atau bahkan mungkin supaya mendorong daripada orang untuk free float lebih banyak lagi. Mungkin bisa juga diusulkan apa namanya untuk insentifnya lebih daripada 5 persen,” ujarnya.

Inarno melanjutkan, perlunya memperkuat aspek kepatuhan melalui penegakan sanksi bagi emiten yang tidak memenuhi aturan free float, yaitu berupa denda hingga tindakan ekstrem seperti suspensi dan delisting.

"Dan tentunya yang terakhir adalah compliance berupa sanksi, denda, penurunan papan di bursa, suspensi, bahkan delisting. Kalau dia tidak memenuhi free float tersebut,” ujarnya.

Dalam kesempatan ini, OJK dan BEI bersama Komisi XI DPR melakukan pembahasan mengenai upaya meningkatkan batas saham free float di pasar modal Indonesia, yang saat ini berada di level 7,5% dengan potensi dapat dinaikkan mencapai 10-15%.