Liputan6.com, Jakarta - Kepastian pemberian insentif untuk motor listrik untuk tahun ini, ternyata masih terus dikoordinasikan Kementerian Perindustrian. Padahal sebelumnya dikabarkan, jika subsidi untuk kendaraan roda dua bertenaga baterai ini, bakal keluar pada Agustus 2025.
Dijelaskan Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan (IMATAP) Kemenperin, Mahardi Tunggul Wicaksono, terkait perpanjangan insentif motor listrik, masih terus dikoordinasikan dengan kementerian atau lembaga terkait.
"Kita masih proses koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait," jelas Tunggul, disitat dari Antara, Selasa (26/8/2025).
Adapun pada tahun lalu, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp1,75 triliun untuk memberikan subsidi dalam pembelian 200 ribu unit motor listrik baru dan 50 ribu unit motor konversi, dengan pemberian diskon pembelian motor listrik baru sebesar Rp7 juta per unit.
Disampaikan Tunggul, pihaknya mengharapkan insentif tersebut berlanjut, karena sudah menjadi kebutuhan masyarakat.
"Harapannya memang kita coba koordinasikan dengan kementerian atau lembaga terkait," katanya.
Saat ini pihaknya mencatat ada 66 perusahaan domestik yang memproduksi kendaraan listrik roda dua dan roda tiga, dengan kapasitas produksi mencapai 2,37 juta unit per tahun dan total investasi Rp1,15 triliun.
Periklindo Berharap Ada Kepastian Soal Insentif Motor Listrik
Rencana pemberian insentif untuk motor listrik, resmi diumumkan untuk ditunda akibat kondisi global. Padahal, dengan adanya subsidi terkait pembelian roda dua listrik ini, penjualan bisa meningkat.
Ketua Umum Perhimpunan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo) Moeldoko berharap, kepastian terkait insentif motor listrik dari pemerintah ini bisa segera diputuskan.
"Ya itu, kita berharap ya tetap subsidi dalam bentuk yang seperti kemarin. Direct ya (langsung), Rp 7,5 juta dan Rp 10 juta untuk konversi," jelas Moeldoko, saat pembukaan PEVS 2025, di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (29/4/2025).
Namun, Moeldoko mengatakan, jika pemerintah memiliki skema lain terkait insentif motor listrik, maka pihak asosiasi kendaraan bertenaga listrik ini juga akan menerima keputusan yang diambil oleh pemerintah.
"Kita juga terima, mungkin dialihkan ke PPN, bisa diterima. Yang penting segera ada kepastian, dunia usaha menunggu itu," jelas Moeldoko.
Sementara itu, saat ditanya terkait diskusi dengan pemerintah, pihak Periklindo memang menyatakan belum dilibatkan.
"Kita tunggu, khususnya kita menunggu karena ini masih dibicarakan di internal pemerintah," pungkasnya.