Menkomdigi Pantau Program Siswa Masuk Barak: Tak Terlalu Menyimpang, Jika Baik Kita 'Scale Up'

Liputan6.com, Bandung - Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) turut membuka peluang perluasan program siswa masuk barak yang kini dilakukan di sejumlah kabupaten kota di Jawa Barat. Kementerian diaku bakal mempelajari hasil kajian program yang disebut Pendidikan Karakter, Disiplin, dan Bela Negara Kekhususan itu.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid mengaku tengah memantau inisiatif yang telah dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. 

“Inisiatif ini kami pantau dari pusat, kalau memang ini baik tadi saya sampaikan, tidak ada salahnya kita scale up,” kata dia kepada wartawan, saat kunjungan kerja di Purwakarta, Rabu, 14 Mei 2025.

Menurut Meutya, program tersebut tidak terlalu ‘menyimpang’ karena pada dasarnya turut mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.

“Menurut saya idenya tidak terlalu menyimpang juga, karena meang sudah ada aturan yang mengatur bela negara,” katanya.

“Bahwa kerangka bersarnya itu adalah terkait tentang bela negara, tapi di Jawa Barat memang ada kekhususan untuk anak-anak yang memang punya adiksi, punya masalah-masalah, dan ini sukarela,” katanya.

Meutya menegaskan, Kemkomdigi memiliki misi untuk berupaya membuat anak-anak Indonesia kembali sehat, termasuk pada konteks pola perilaku anak pada ruang digital.

“Kami kan konsennya bagaimana mengembalikan anak Indonesia sehat, kuat, baik mental dan fisik, yang kita lihat dari mengatur prilaku anak di ruang digital, termasuk potensi kecanduan, potensi kehilangan fokus konsentrasi,” kata Meutya.

Sebelumnya diketahui, Dedi Mulyadi mengklaim, sejumlah siswa yang masuk ke barak antara lain karena masalah kecanduan game online sehingga berdampak pada pola tidur.

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, termasuk yang mendukung program siswa masuk barak di Jawa Barat. 

Menurut dia, hal itu tidak melanggar HAM. Alasannya, kegiatan di barak tidak ada tindakan yang bersifat corporal punishment atau hukuman secara fisik. Maka dari itu, jika kebijakan Dedi Mulyadi berhasil maka hal itu patut ditiru daerah lainnya.

"Kalau itu berlangsung uji coba pertama ini bagus ya kami meminta Menteri Dikdasmen (Mendikdasmen) untuk mengeluarkan sebuah peraturan supaya ini bisa dijalankan secara masif di seluruh Indonesia, kalau bagus," kata Pigai di Kantor Kementerian HAM Jakarta, Selasa (6/5/2025).

Pigai mewanti, meski dikirim ke barak militer jangan sampai pendidikan mereka terlupa dan tidak ada aturan yang ditabrak, khususnya perihal HAM. 

Pigai pun berharap, usai pelajar bermasalah pulang dari barak militer, mereka lebih terdidik dalam hal karakter, mental, disiplin, dan tanggung jawab yang lebih baik.

"Untuk itu, 10 tahun ke depan itu 2025 sampai 2035 itu kita harus go internasional dan mempersiapkan transformasi termasuk juga menyiapkan SDM andaikan 2035 itu SDM Indonesia itu mindset-nya mindset HAM mindset demokrasi mindset tentang keadilan sosial perdamaian, kepedulian,"  Pigai menandasi.

Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka juga menyoroti program pendidikan karakter di barak militer untuk anak-anak berperilaku nakal yang digagas Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

"Mungkin ada gubernur yang, Gubernur Jawa Barat yang mengirim anak-anak bandel ke barak," kata Gibran dalam pidato saat penutupan Muktamar Persatuan Umat Islam (PUI) yang disiarkan kanal YouTube Wakil Presiden RI pada Kamis, 15 Mei 2025.

Pernyataan itu dilontarkan Gibran untuk merespons Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution yang mengeluhkan tingginya angka penyalahgunaan narkoba di provinsi tersebut.

Menurut Gibran, organisasi kemasyarakatan seperti PUI dapat diajak bekerja sama untuk mengatasi persoalan tersebut.

Putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo ini menyarankan kemungkinan untuk melibatkan pondok pesantren yang dinaungi PUI untuk rehabilitasi narkoba di Sumatera Utara.

"Ini bisa dikirim ke pondok-pondok pesantrennya PUI mungkin," lanjut Gibran.

Foto Pilihan