Mending Bangun Rumah Rakyat Miskin, Dedi Mulyadi Minta Pemda Istikamah Tak Rapat di Hotel

Liputan6.com, Bandung - Seluruh bupati dan wali kota, beserta jajarannya, di seluruh Jawa Barat, diminta istikamah alias konsisten untuk efisien dalam memakai anggaran. Antaranya, tidak menggelar rapat di hotel-hotel. 

Pernyataan tersebut kembali ditegaskan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, Kamis, 12 Juni 2025. Demi memangkas biaya yang tak perlu, dia meminta agar aparat pemerintah daerah tetap menggelar rapat di kantor-kantor milik sendiri.

“Pemerintah Provinsi Jawa Barat tetap memutuskan dan meminta seluruh bupati dan wali kota, kita rapat menggunakan kantor-kantor kita yang ada,” katanya.

Menurut Dedi, kantor milik pemerintah sudah cukup memadai untuk digelarnya rapat. Lagi pula, sambungnya, keputusan pemerintah tetap bisa diambil di ruang kerja masing-masing.

Anggaran pemerintah lebih baik digunakan untuk hal yang lebih prioritas, seperti membangun rumah bagi rakyat miskin, membangun infrastruktur, atau menyelesaikan problem publik Jawa Barat yang krusial.

“Hutang BPJS kita masih 300 miliar lebih, 360 miliar, infrastruktur belum selesai semua, anak-anak harus bisa sekolah sampai SMA, jaringan irigasi harus terbangun dengan baik, sanitasi lingkungan harus tertata, rumah rakyat miskin harus terbangun,” tegasnya.

Dedi juga menegaskan, seluruh kebutuhan dasar bagi masyarakat itu bisa terpenuhi jika ditunjang dengan sikap aparat pemerintah yang efisien.

“Jadi saya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sebagai gubernur, meminta seluruh bupati wali kota tetap menjalankan pemerintahan dengan menggunakan fasilitas gedung kantor yang kita miliki,” katanya.

Industri perhotelan di Kota Bandung diaku tengah lesu. Hotel bintang 3 menjadi segmen yang paling signifikan alami penurunan okupansi, pemerintah kota pun akan suntikan insentif. 

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menyebut hotel bintang 3 banyak mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dan menjadi kelompok yang paling rentan, padahal harga sewanya cenderung lebih rendah dibandingkan hotel bintang 4 atau 5. 

“Kondisi mereka paling memprihatinkan,” katanya dalam keterangan pers beberapa waktu lalu, (10/6/2025).

Penurunan itu teramati saat momen libur panjang Idul Adha, tanggal 6-9 Mei lalu. Farhan mengatakan, hanya satu hari yang menunjukkan tingkat hunian 100 persen, yaitu pada Sabtu, sehari setelah Idul Adha.

“Sisanya langsung turun tajam. Hari Minggu dan Senin hanya 50 persen. Ini sangat memprihatinkan,” ungkap Farhan.

Ia menilai kondisi ini menjadi sinyal kuat bahwa pelaku industri pariwisata di Bandung membutuhkan insentif maupun program strategis untuk menarik wisatawan. Pemkot Bandung akan menyelenggarakan kegiatan MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition) di hotel-hotel di kota Bandung khususnya hotel bintang 3.

“Saatnya kita berikan insentif pada pelaku industri pariwisata. Ini penting agar sektor ini bisa bertahan,” tuturnya.

Sektor perhotelan, kata Farhan, merupakan salah satu industri terbesar yang menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan juga menyediakan lapangan pekerjaan.

“Kita harus memastikan APBD bisa menggerakkan ekonomi, salah satunya melalui kegiatan MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition),”katanya.

Pemkot Bandung akan memberikan berbagai bentuk insentif kepada hotel bintang 3, namun dengan syarat tertentu. Salah satunya, hotel penerima insentif tidak boleh melakukan PHK terhadap karyawannya. 

Dukungan ini, menurut Farhan, bukan sekadar formalitas. Ia ingin memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar menyentuh kebutuhan industri perhotelan secara langsung. 

“Bukan setengah hidup lagi. Kita dukung habis-habisan industri hotel di Bandung,” tambahnya.