Liputan6.com, Bandung - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menegaskan warga sipil tak boleh lagi terlibat dalam proses pemusnahan amunisi usang milik TNI.
Pernyataan ini dilontarkan Dedi usai terjadinya insiden ledakan amunisi di Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat yang memakan belasan korban jiwa pada Senin, 12 Mei 2025.
"Ke depannya, akan menjadi perhatian utama. Kalau saya sih cenderung nanti warga sipil yang di Garut tidak boleh lagi terlibat dalam kegiatan-kegiatan itu karena memiliki risiko tinggi," kata Dedi pada Rabu, 14 Mei 2025.
Proses pemusnahan amunisi, tegas Dedi, seharusnya bukan menjadi ranah warga sipil. "Bukan orang yang terlatih, walaupun dia mengatakan saya terlatih, tapi kan pekerjaannya bukan ranah sipil," ucapnya.
Dedi mengungkap, warga mengaku dipekerjakan untuk membantu para anggota TNI dalam proses pemusnahan amunisi usang tersebut.
"Kalau pengakuan dari kemarin, orang yang kebetulan sudah 10 tahun bekerja di situ, mereka posisi di situnya bekerja membantu temen-temen anggota yang ada di situ," tuturnya.
Terkait itu, Dedi mengaku tak bisa memberikan penilaiannya. Dia pun menyerahkan hal tersebut sepenuhnya kepada otoritas militer.
"Apakah itu diperbolehkan atau tidak, biarkan itu Mabes TNI yang menjelaskan, ranah saya hanya ranah sosial dan ranah penanganan ketika saat ini sudah terjadi," pungkasnya.
Janji Tanggung Biaya Hidup Anak Korban Ledakan Amunisi
Sebelumnya, Dedi Mulyadi berjanji akan menanggung biaya hidup seluruh anak dari korban ledakan amunisi di Garut. Termasuk biaya pendidikan hingga perguruan tinggi.
”Seluruh anak-anak dari keluarga korban itu biaya hidup dan sekolahnya sampai kuliah saya tanggung jawab,” ucap Dedi Mulyadi kepada keluarga korban pada Selasa, 13 Mei 2025.
Selain itu, Dedi memastikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat akan memberikan santunan kepada keluarga korban sebesar Rp50 juta. Santunan tersebut diberikan untuk pemulasaraan jenazah dan kegiatan lainnya yang biasa dilakukan keluarga.
"Dan nanti saya menyampaikan, satu keluarga Rp50 juta ya," tutur dia.
Menurut Dedi, tugasnya sebagai kepala daerah adalah memastikan pendidikan dan kehidupan yang terjamin bagi anak-anak keluarga korban.
"Tugas gubernur adalah ngurusin anak-anak yang ditinggalkannya agar tidak terlantar pendidikannya, tidak terlantar kehidupannya. Semua anak-anaknya yang belum berkeluarga, semuanya menjadi tanggung jawab saya," ucapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Dedi juga mengucapkan duka cita atas peristiwa ledakan yang menewaskan belasan orang tersebut.
"Musibah ini sudah terjadi, karena bekerja di situ. Ini bagian dari risiko pekerjaan, ya mungkin memang harus ditanggung ya. Mudah-mudahan peristiwa ini tidak terjadi lagi," tandasnya.
Penulis: Arby Salim