Kasus Pidana Menimpa Emiten, BEI Perketat Ketentuan IPO

Liputan6.com, Jakarta - Bursa Efek Indonesia (BEI) mengetatkan persyaratan Initial Public Offering (IPO) usai kasus pidana pasar modal menjerat PT Multi Makmur Lemindo Tbk (PIPA) yang saat ini sedang ditangani Bareskrim Polri. Langkah ini dilakukan untuk mendorong peningkatan kualitas emiten yang melantai di pasar modal.

Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna menyampaikan pengetatan ketentuan IPO tersebut sudah tercantum dalam draft perubahan peraturan bursa yang sedang dalam tahap sosialisasi. Revisi aturan itu menyoroti empat aspek utama, yaitu kondisi keuangan, tata kelola perusahaan, model bisnis, serta prospek pertumbuhan.

"Kami menunjukkan upaya untuk meningkatkan kualitas. Apa yang akan dilihat teman-teman, kalau dilihat dari draft peraturan? Yang pertama mengenai persyaratan untuk bisa masuk," ungkap Nyoman di Gedung BEI, Jakarta Selatan, Rabu (4/2/2026).

Ia juga menjelaskan,peningkatan standar persyaratan akan berlaku pada papan akselerasi sehingga setara dengan papan pengembangan saat ini. Sementara itu, kriteria pada papan pengembangan juga akan dinaikkan hingga menyamai papan utama.

"Apa yang kita tingkatkan? Finansial test, persyaratan keuangannya. Terus kemudian kedua governance-nya, terus kemudian ketiga bisnisnya, terus keempat growth opportunity-nya. Itu kita perhatikan banget di draft kita," pungkasnya.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merespons langkah penegakan hukum yang dilakukan aparat penegak hukum di sektor pasar modal. OJK menegaskan dukungannya terhadap proses hukum yang berjalan sebagai bagian dari upaya menjaga integritas industri keuangan.

Anggota Dewan Komisioner Pengganti Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi menyampaikan bahwa penegakan hukum memiliki peran penting dalam memperkuat kepercayaan publik terhadap pasar modal.

"OJK menghormati langkah-langkah penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Hasan dalam keterangannya, Selasa (4/2/2026).

Hasan menjelaskan hal ini sejalan dengan percepatan Reformasi Integritas Pasar Modal, penegakan hukum merupakan bagian dari upaya menjaga integritas dan kepercayaan terhadap pasar modal agar dapat berjalan secara sehat, adil, dan berkelanjutan.

Ia menambahkan, OJK terus memperkuat fungsi pengawasan sekaligus membuka ruang koordinasi dengan berbagai pihak dalam menjaga tata kelola pasar yang baik.

"Sebagaimana yang telah kami sampaikan sebelumnya, OJK memberikan perhatian serius terhadap penguatan pengawasan dan integritas pasar modal, serta siap bekerja sama dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan semua pihak terkait, sesuai dengan kewenangannya,” pungkasnya.

Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri terus membongkar praktik curang di pasar modal. Terbaru, tiga orang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan manipulasi dan insider trading yang melibatkan PT Minna Padi Aset Manajemen.

Direktur Tipideksus Bareskrim Polri Brigjen Pol Ade Safri Simanjuntak mengungkapkan, perkara Minna Padi kini sudah masuk tahap penyidikan. Hasilnya, saham yang dijadikan underlying asset produk reksadana diduga berasal dari transaksi pasar nego dan pasar reguler dengan pola transaksi terafiliasi.

Penyidik juga menemukan transaksi dilakukan menggunakan rekening reksadana dengan lawan transaksi antara lain ESO, yang tercatat sebagai pemegang saham di PT Minna Padi Aset Manajemen, PT Minna Padi Investama, serta PT Sanurhasta Mitra. Dalam jaringan yang sama, turut terlibat ESI, adik ESO, serta perusahaan afiliasi PT MPAM.

"Di mana saudara ESO ini merupakan pemegang saham di PT Minna Padi Aset Manajemen, juga pemegang saham di PT Minna Padi Investama, dan PT Sanurhasta Mitra. Dan saudara ESI, ini juga merupakan adik dari ESO. Berikut perusahaan afiliasi yaitu PT MPAM," ucap dia kepada wartawan, Selada (3/2/2026).

Dalam praktik manipulasi yang dijalankn, para pelaku menjalankan modus dengan memanfaatkan PT MPAM selaku manajer investasi untuk membeli saham afiliasi dengan harga murah, lalu menjual kembali ke produk reksadana lain dengan harga lebih tinggi.

Dalam perkara ini, penyidik telah memeriksa 44 saksi, memintai keterangan ahli pidana dan ahli pasar modal, serta menetapkan tiga tersangka. Mereka masing-masing DJ selaku Direktur Utama PT MPAM, ESO sebagai pemegang saham, dan EL yang merupakan istri ESO.

"Jadi ada tiga tersangka yang telah ditetapkan dalam penyidikan perkara a quo," ujar dia.

Dia mengatakan, pihaknya juga melakukan pemblokiran terhadap 14 sub-rekening efek milik PT MPAM dan afiliasinya. Dari jumlah itu, enam sub-rekening reksadana berisi aset saham dengan nilai sekitar Rp467 miliar, berdasarkan harga efek per 15 Desember 2025.

"Ya. Jadi ada 14 sub-rekening efek yang kita sudah blokir gitu ya. Di mana dari 6 sub-rekening efek itu, dari 14 itu, senilai Rp467 Miliar itu terhitung di harga per tanggal 15 Desember 2025. (Periodenya insider trading-nya) 2024, 2025 ya. Oke ya nanti kita update lagi kembali," ucap dia.