BEI Bentuk Tim Khusus Dampingi Emiten Penuhi Aturan Free Float 15%

Liputan6.com, Jakarta - Bursa Efek Indonesia (BEI) menyiapkan tim khusus serta membuka layanan hot desk guna mendampingi emiten dalam menghadapi penerapan ketentuan batas minimal saham beredar di publik (free float) sebesar 15 persen. Langkah ini diambil seiring rencana peningkatan ambang batas free float yang sebelumnya berada di level 7,5 persen. 

Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sekaligus Pengganti Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon, Hasan Fawzi, menyampaikan bahwa dukungan atas kebijakan tersebut disuarakan langsung oleh Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) dan mendapat respons positif dalam pertemuan bersama Self-Regulatory Organization (SRO) di Gedung BEI, Jakarta, Rabu, 4 Februari 2026.

"Tim khusus nanti akan mendampingi kawan-kawan di asosiasi emiten Indonesia dan setiap individu emiten yang tercatat di Bursa kita untuk betul-betul memandu dan memastikan kesiapan mereka dalam proses mereka menyesuaikan dengan kebijakan yang baru ini," ucap Hasan kepada wartawan di Gedung BEI, Rabu, 4 Februari 2026.

Pendampingan tersebut diharapkan membuat emiten lebih memahami tahapan pelaksanaan kebijakan free float secara terstruktur dan penuh kehati-hatian, sekaligus menekan potensi gangguan terhadap stabilitas pasar.

Terkait kebijakan free float, OJK, lanjut Hasan, juga menampung berbagai masukan mengenai peningkatan transparansi kepemilikan saham, termasuk pengungkapan Ultimate Beneficial Ownership (UBO) serta reklasifikasi investor demi memperkuat kualitas basis investor di pasar modal.

Sebelumnya, rencana Bursa Efek Indonesia (BEI) menaikkan batas minimal free float menjadi 15% menempatkan ratusan emiten dalam posisi rawan. Jika aturan tersebut resmi diberlakukan, setidaknya 267 perusahaan tercatat terancam belum memenuhi persyaratan kepemilikan saham publik.

Direktur Penilaian Perusahaan BEI, I Gede Nyoman Yetna, mengatakan bagi emiten yang tidak kunjung memenuhi ketentuan free float 15%, ancaman sanksi hingga penghapusan pencatatan saham (delisting) mulai membayangi. Ketentuan tersebut tercantum dalam rancangan perubahan peraturan Bursa, yang memuat tahapan sanksi mulai dari denda, suspensi, sampai delisting.

BEI menetapkan waktu maksimal 24 bulan sebagai kesempatan terakhir bagi emiten untuk memperbaiki struktur kepemilikan saham publiknya. Jika dalam periode tersebut tidak ada perbaikan, proses delisting dapat dijalankan dan perusahaan diwajibkan melindungi investor melalui aksi pembelian kembali saham.

"Kita kasih waktu 24 bulan. Kalau memang tidak juga melakukan hal-hal yang mesti direspon, sudah cukup periodenya, dikenain sanksi dan lain-lain. Terus disuspensi. Nah pada saat itulah kita meminta mereka melakukan delisting dengan tetap menjaga proteksi kepada investor. Apa? buyback gitu," ujarnya Nyoman di Gedung BEI, Rabu (4/2/2026)

Nyoman mengungkapkan ada 267 emiten yang tidak memenuhi ketentuan free float 15%. Kemudian 49 emiten di antaranya tercatat memiliki kapitalisasi pasar yang besar. 

Kelompok 49 emiten berkapitalisasi besar itu akan menjadi prioritas pengawasan sekaligus proyek percontohan dalam proses penyesuaian aturan. Sementara itu, ratusan emiten lain dengan free float di bawah ambang batas baru juga dituntut menyiapkan langkah korporasi agar tidak tersingkir dari bursa.

"Kalau kita zooming lagi nih 267 itu, ada 49 di dalamnya yang sudah memberikan kontribusi 90% dari total market cap. Jadi, kita coba sasar dulu nih yang 49 ini walaupun seluruhnya 267 harus memenuhi gitu kan ya," ungkap .

Nyoman menuturkan, 49 emiten dengan kapitalisasi pasar terbesar ini berasal dari berbagai sektor. BEI juga akan mendorong 49 emiten ini sebagai proyek percontohan (pilot project).

"Kami di Bursa dan OJK tadi Pak Hasan (Fawzi) juga menyampaikan men-support rencana-rencana mereka dan kita akan upayakan yang terbaik termasuk mapping tindakan korporasi apa yang mereka dapat lakukan," pungkasnya.