Investor Dinilai Masih Ragu Masuk Pasar Modal Indonesia

Liputan6.com, Jakarta - Staf Ahli Bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Arief Wibisono menilai investor masih ragu untuk masuk ke pasar modal Indonesia. Likuiditas menjadi salah satu pertimbangannya. Dia menjelaskan, likuiditas pasar menjadi salah satu pertimbangan investor. Aspek ini juga yang turut menjadi perhatian investor ke pasar modal Indonesia.

"Dalam pertemuan dengan berbagai kalangan, salah satu hal yang penting, yang perlu kita catat adalah investor masih ragu untuk masuk ke pasar modal Indonesia. Karena masih ada kekhawatiran akan mengalami kesulitan jika ingin keluar," ungkap Arief di Capital Market Seminar, di Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Kamis (5/2/2026).

Melihat kondisi tersebut, Arief menilai kalau likuiditas menjadi arra penting yang perlu ditingkatkan. Hal ini disebut mampu meningkatkan kepercayaan investor ke pasar modal RI.

"Hal ini akan mempermudah masuk dan keluarnya investor, dan meningkatkan daya tarik dan daya saing pasar modal kita," katanya.

Arief juga mencatat, kapitalisasi pasar modal Indonesia menjadi yang terbesar secara nominal di antara negara ASEAN. "Namun, jika kita melihat kapitalisasinya, pasar modal secara free vote adjusted, yaitu berdasarkan saham yang berada di publik, peringkat pasar modal Indonesia turun," ujar dia.

Peran Pasar Modal ke Ekonomi Indonesia

Dia menjelaskan lagi, peran pasar modal ke perekonomian Indonesia masih terbatas. Ini terlihat dari indikator kapitalisasi pasar saham terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), yang masih stagnan pada kisaran 40-50 persen.

"Padahal, jika dibandingkan dengan negara peers kita, sebagian besar sudah berada pada lebih dari 60 persen, bahkan beberapa sudah lebih dari 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kita perlu mengakselerasi penembangan pasar modal Indonesia," tuturnya.

Di sisi lain, dia menjelaskan, instrumen pasar modal RI masih perlu ditingkatkan, meski instrumen saham terpantau sudah cukup berkembang. Tapi, instrumen selain saham, seperti obligasi korporasi, maupun instrumen derivatif, masih relatif terbatas, baik dari segi jumlah instrumennya, maupun dari jenis instrumennya.

"Peningkatan variasi ini diperlukan agar investor, seperti teman-teman sekalian, memiliki alternatif yang luas dan dapat memilih instrumen yang sesuai dengan kebutuhannya masing-masing," beber dia.

Sebelumnya, Pemerintah Indonesia terus menegaskan komitmennya untuk melanjutkan reformasi pasar modal Indonesia serta bertindak tegas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat meningkatkan kepercayaan investor.  Selain itu, langkah tersebut ditempuh Pemerintah sebagai bagian dari upaya menjaga integritas pasar dan memperkuat fondasi ekonomi Indonesia.

Sejalan dengan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat wawancara bersama South China Morning Post, Selasa, 3 Februari 2026, Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto juga menegaskan, tindakan reformasi yang dilakukan Pemerintah tidak hanya didorong oleh dinamika penilaian lembaga indeks global, melainkan merupakan amanat Undang-Undang yang harus dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan.

"Ini bukan hanya tentang pasar modal. Integritas pasar adalah cerminan dari seluruh perekonomian, oleh karena itu sebabnya Pemerintah mengambil tindakan cepat dan terukur dalam merespons perkembangan terkini pasar modal saat ini,” ujar Juru Bicara Haryo, dikutip dari laman ekon.go.id, Rabu (4/2/2026).

Sebelumnya Pemerintah telah mengumumkan serangkaian langkah reformasi, antara lain rencana peningkatan porsi saham beredar bebas (free float) minimum menjadi 15%, penguatan transparansi, serta optimalisasi peran investor institusional domestik, termasuk dana pensiun dan perusahaan asuransi dalam pasar modal. Pemerintah juga membuka opsi keterlibatan Danantara sebagai sovereign wealth fund untuk membantu menjaga stabilitas pasar.

Dalam rangka memperkuat tata kelola, Pemerintah juga akan memperketat regulasi pasar modal guna menyingkirkan berbagai praktik yang merusak kepercayaan investor. 

Penegakan hukum akan dilakukan kepada setiap pihak yang terbukti melanggar peraturan perundang-undangan, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian, kepastian hukum, dan proses yang objektif.