Literasi Pasar Modal Warga Indonesia Masih Rendah, Cuma 17 Persen

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat tingkat literasi pasar modal di Indonesia masih cukup rendah. Padahal, literasi keuangan secara keseluruhan sudah menunjukkan tren yang cukup baik.

Staf Ahli Bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal Kemenkeu, Arief Wibisono menuturkan literasi atau pemahaman masyarakat menjadi penting. Secara umum, tingkat literasi keuangan masyarakat RI sebesar 66 persen. Pemahaman pasar modal masih jauh kebih rendah dengan 17 persen.

"Kita masih lihat bahwa literasi keuangan pasar modal Indonesia masih sangat rendah, hanya 17 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pekerjaan rumah kita masih sangat besar," ungkap Arief dalam Capital Market Seminar 2026, di Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Kamis (5/2/2026).

Dia memandang, upaya untuk meningkatkan angka itu bukan pekerjaan satu pihak. Melainkan diperlukan kerja sama dari berbagai pihak, termasuk pelaku pasar modal di Tanah Air.

"Kita perlu bekerjasama hand in hand untuk meningkatkan tingkat literasi pasar modal masyarakat, sehingga masyarakat mengetahui mengenai pasar modal dan manfaatnya," ujarnya.

Sebelumnya, pemerintah percepat reformasi pasar modal lewat demutualisasi bursa dan kenaikan free float 15% untuk perkuat transparansi dan integritas perdagangan saham.

Pemerintah memastikan reformasi pasar modal nasional tetap berjalan untuk memperkuat transparansi dan integritas perdagangan di bursa. Langkah ini menjadi bagian dari arahan langsung Presiden Prabowo Subianto kepada jajaran ekonomi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Presiden telah memberikan instruksi khusus agar pembenahan struktur pasar modal dipercepat, termasuk melalui reformasi kelembagaan bursa.

Ia menjelaskan, salah satu agenda utama adalah mendorong demutualisasi bursa serta peningkatan likuiditas perdagangan saham di pasar.

“Bapak Presiden memerintahkan percepatan reformasi integritas pasar, antara lain melalui demutualisasi bursa dan peningkatan likuiditas dengan menaikkan minimum free float menjadi 15% sesuai standar global,” kata Airlangga di Wisma Danantara, Sabtu (31/1/2026).

Menurut Airlangga, kebijakan kenaikan porsi saham beredar di publik (free float) akan membuat lebih banyak saham tersedia di pasar. Kondisi ini diharapkan mendorong transparansi, memperdalam likuiditas, serta meningkatkan kualitas tata kelola pasar modal Indonesia.

Selain itu, pemerintah juga akan memperketat pengaturan terkait beneficial ownership atau kepemilikan akhir saham. Tujuannya agar struktur kepemilikan perusahaan tercatat semakin terbuka dan mudah ditelusuri.

“Peningkatan transparansi kepemilikan dan kejelasan afiliasi pemegang saham menjadi bagian penting agar pasar modal kita sejajar dengan bursa modern internasional,” jelasnya.