Indonesia vs Tetangga: Siapa Jawara Likuiditas Usai Free Float Naik Jadi 15%?

Liputan6.com, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan regulasi terkait peningkatan porsi saham beredar di publik (free float) dapat resmi diterbitkan paling lambat Maret 2026. Target waktu tersebut menjadi penanda keseriusan otoritas pasar modal Indonesia dalam mempercepat agenda reformasi struktur pasar modal.

Anggota Dewan Komisioner OJK sekaligus Pengganti Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi mengatakan proses penyusunan aturan kini memasuki tahap penting, seiring rencana publikasi draf perubahan peraturan pencatatan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI).

Ia menjelaskan, setelah tahapan konsultasi publik selesai, OJK akan menunggu pengajuan resmi perubahan peraturan dari BEI untuk kemudian dilakukan proses evaluasi dan penyempurnaan sebelum aturan diberlakukan.

Free float merupakan porsi saham yang dimiliki investor publik dan dapat diperdagangkan secara bebas di pasar reguler. Semakin besar porsi ini, semakin tinggi potensi likuiditas saham serta daya tariknya bagi investor institusional global yang menggunakan parameter free float adjusted market capitalization dalam strategi investasinya.

Jika Indonesia resmi menerapkan free float 15 persen bagaimana posisinya dengan beberapa negara tetangga? Simak ulasannya di sini:

Di kawasan ASEAN, Malaysia dikenal menerapkan standar penyebaran kepemilikan saham publik yang relatif tinggi. Malaysia tercatat sebagai negara dengan persyaratan porsi kepemilikan saham publik (free float) paling besar di kawasan ASEAN, dengan ambang minimum mencapai 25 persen.

Pendekatan ini bertujuan memastikan saham yang beredar cukup luas sehingga perdagangan lebih aktif dan partisipasi investor ritel maupun institusi lebih merata.

Sementara itu, Singapore Exchange (SGX) menetapkan bahwa emiten harus menjaga setidaknya sekitar 10 persen saham berada di tangan publik agar tetap memenuhi persyaratan pencatatan.

Jika porsi saham publik turun di bawah ambang tersebut, bursa dapat meminta perusahaan melakukan penyesuaian dalam jangka waktu tertentu atau menghadapi tindakan lanjutan dari otoritas bursa.

Aturan ini menunjukkan bahwa meski Singapura merupakan pusat keuangan besar, ambang free float minimumnya justru lebih rendah dibanding target baru Indonesia.

Di Filipina, meskipun aturan free float yang persis bisa sangat tergantung pada kategori IPO dan papan pencatatan, rata-rata pasar di kawasan mempraktikkan persyaratan sekitar kurang lebih 10% saham publik dan seringkali lebih tinggi pada indeks utama dan kelas emiten besar.

Di Thailand, Stock Exchange of Thailand (SET) mensyaratkan emiten mempertahankan free float minimal sekitar 15 persen dari modal disetor, disertai jumlah minimum pemegang saham publik.

Jika porsi saham publik turun di bawah ketentuan, bursa dapat memberikan penandaan khusus hingga meminta langkah perbaikan dari emiten. Ketentuan ini membuat Thailand sejajar dengan target baru Indonesia dalam hal ambang batas free float minimum.

Untuk Vietnam, kajian pasar modal oleh lembaga internasional menunjukkan porsi saham publik pada perusahaan tercatat umumnya berada di kisaran 10 hingga 15 persen, meski ketentuan detail dapat berbeda antar papan pencatatan dan jenis perusahaan.