Apa Isi Pidato Dedi Mulyadi yang Bikin Fraksi PDIP Jabar Walk Out Paripurna?

Liputan6.com, Bandung - Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) lakukan aksi walk out saat rapat paripurna DPRD Jawa Barat (Jabar), Jumat, 16 Mei 2025. Perwakilan fraksi menilai Gubernur Dedi Mulyadi telah merendahkan anggota dewan lewat pernyataannya saat hadiri Musrenbang di Cirebon pekan lalu (7/2/2025).

Diketahui, dalam Musrenbang di Cirebon, Dedi Mulyadi sempat menyampaikan pidato terbuka yang juga disiarkan ulang melalui akun YouTube Lembur Pakuan Channel.

Berdasarkan pantauan ulang Liputan6.com atas siaran tersebut, dalam penggalan pidatonya, Dedi Mulyadi memang sempat menyebut-nyebut DPRD dalam beberapa konteks, contohnya tentang penertiban bangunan di daerah aliran sungai. 

“Kalau saya bongkar bangunan di pinggir sungai, kebayang kalau saya diskusi dulu sama DPRD, tidak akan pernah terbongkar, Pak,” kata Dedi.

“Karena DPRD ada konstituennya di situ, ada Partai A, Partai B, Partai C, diskusinya berhari-hari, nanti aspirasi berkembang, bangunan tidak dibongkar, ribut tidak berhenti. Makanya saya pilih bongkar sendiri, kenapa? Agar Bapak tidak cacat, tidak pusing menghadapi konstituen,” imbuh dia.

Dalam kesempatan itu, Dedi Mulyadi mengatakan, ada kebijakan yang dilakukan secara orkestrasi bersama pihak lain, tapi ada pula yang harus sesegera mungkin dikerjakan secara mandiri. Penertiban bangunan tersebut merupakan contoh pelaksanaan yang dinilai mesti dilakukan sendiri.

“Pak Ketua DPRD, ada hal yang yang harus terorkestrasi, ada hal yang harus dilakukan sendiri,” katanya.

Upaya Evakuasi 8 Pekerja Terjebak di Lubang Tambang, ESDM Turunkan Alat Canggih

Sementara, lanjut Dedi, hal yang mesti terorkestrasi antara lain soal anggaran seperti perencanaan APBD. Kendati, di sisi lain, Dedi Mulyadi juga mengaku kerap bergerak cair, mengerjakan sesuatu tanpa berpikir soal patok-patok anggaran.

“Kalau saya bergerak saya tidak pernah berpikir anggaran Pak, yang penting harus berjalan, yang penting terlaksana, duit mah nuturkeun (mengikuti), rezeki mah nuturkeun (mengikuti), karena saya punya keyakinan, memimpin tidak harus selalu ada duit. Kenapa? Para raja dulu tidak menyusun APBD. VOC itu membangun gedung negara di Cirebon ini tidak ada persetujuan DPRD-nya, bagus, Pak,” katanya.

“Yang ada persetujuan DPRD-nya, kita sudah beberapa kali, SD juga raruntuh Pak, kenapa itu terjadi? Karena kita kolaborasi hanya dimaknai berkumpul bersama untuk memutuskan, bukan rasa dan cinta,” imbuh dia.

Kolaborasi dan Wacana Perencanaan 

Dedi Mulyadi juga menyoroti makna kolaborasi yang kerap diartikan terbatas sebagai pembicaraan bersama dalam suatu rapat.

“Kolaborasi itu tidak harus mesti dimaknai kalau kita rapat, bahwa kita ini berkumpul membahas pleno 1, pleno 2, pleno 3, kolaborasi adalah ketika ada tindakan darurat untuk kemanusian untuk keadilan, untuk rakyat, maka semua berkolaborasi dengan apa? minimal mendoakan, atau minimal diam, atau kalau mau ngomong silakan ngomong sepuas hati anda, itu perlu, pemerintah perlu otokritik, saya selama ini dikritik tidak pernah habis,“ katanya.

Selain itu, dia juga tampak mengkritisi pihak yang hanya melakukan kajian, sibuk dengan wacana, tanpa diimbuhi implementasi nyata, termasuk membuat perencanaan-perencanaan yang hanya didasarkan pada keuntungan dan penyelewengan, bukan hendak mengadakan perbaikan di masyarakat.

“Perubahan harus kita lakukan, lama kita ini habis pada seminar, pada perecanaan, pada kajian. Silakan cek di Provinsi Jawa Barat dalam 5 tahun ada berapa ribu kajian, silakan di kabupaten kota ada berapa ribu perencanaan, karena di pemerintah ini ada proyek perencanaan, proyek perencanaan, perencanaana aya, duitna diserap, proyekna mah eweuh (tidak ada),” katanya.

Sebelumnya, aksi walk out pada rapat paripurna tersebut disuarakan oleh dua anggota fraksi PDIP yakni Doni Maradona Hutabarat dan Memo Hermawan. Mereka menyampaikan interupsi ketika Wakil Ketua DPRD Jabar, Iwan Suryawan, hendak memulai rapat. 

“Interupsi pimpinan. Doni Maradona Hutabarat, Fraksi PDI Perjuangan,” sela Doni saat rapat. “9 hari yang lalu, Gubernur di acara yang saya anggap sakral, di acara Musrenbang, ada pernyataan Gubernur yang menurut saya ini perlu kita sikapi bahwa saya berpikiran beliau mendiskreditkan lembaga DPRD Provinsi Jawa Barat dan mungkin menurut saya juga mendiskreditkan masing-masing anggota DPRD Provinsi”.

Acara Musrenbang yang dimaskud Doni yakni yang dilangsungkan di Cirebon pada 7 Mei 2025 lalu. Saat itu, Gubernur Dedi Mulyadi hadir dan menyampaikan pidato. Dalam interupsinya, Doni tidak menjelaskan secara lebih eksplisit pernyataan Dedi Mulyadi yang dinilai merendahkan tersebut.

“Saya menyimpulkan dari pernyataan itu Gubernur ini sepertinya tidak membutuhkan pendapat dari teman-teman anggota DPRD,” katanya.

Doni meminta agar Dedi Mulyadi menyampaikan klarifikasi khususnya kepada anggota dewan di Jawa Barat. Lebih dari itu, Doni menegaskan, pihak eksekutif maupun legislatif harus saling menghargai satu sama lain demi kemajuan Jawa Barat. 

“Saya secara pribadi dan secara fraksi kami meminta ada klarifikasi dari Gubernur di rapat DPRD Provinsi Jabar. Kenapa? karena negara ini dibentuk ada trias politika. dia tidak bisa berjalan sendiri,” jelas Doni. “Karena bagaimanapun antara lembaga harus ada etika, saling menghargai, kita tidak ada yang super-man yang berjalan sendiri,” imbuh dia.

Pernyataan Doni kemudian diperkuat oleh interupsi yang disampaikan oleh Memo Hermawan. Dia secara langsung menyerukan agar seluruh anggota Fraksi PDIP untuk walk out, termasuk Wakil Ketua Ono Surono. 

“Izin pimpinan. Saya melihat seharusnya legislatif dan eksekutif berbarengan lah, saling isi mengisi, saling meperkuat, tapi beberapa bulan ini ada suara-suara yang kurang enak juga, kita saling merendahkan, saya meminta perbaiki kehormatan marwah DPRD ini supaya hubungan yang harmonis,” katanya.

“Saya meminta sebagai kehormatan dan marwah DPRD ini untuk rapat paripurna hari ini, saya meminta seluruh Fraksi PDI Perjuangan untuk tidak ikut atau walk out, termasuk Bapak Ono Surono”.

Seruan Memo itu kemudian direspons oleh seluruh anggota Fraksi PDI Perjuangan yang hadir, mereka berdiri dan segera meninggalkan ruangan. Diketahui, rapat tersebut tampak diwakili oleh Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan.