Amankan Investasi, Polda Jabar Komit Berantas Premanisme

Liputan6.com, Bandung - Polda Jawa Barat (Jabar) berkomitmen memberantas premanisme di Jawa Barat untuk menjaga keamanan secara umum, juga dalam rangka menjamin kelangsungan investasi.  Pada pelaksanaannya, kepolisian disebut akan menjalin koordinasi dengan TNI dan Pemprov Jabar. 

Kapolda Jabar, Irjen Pol. Rudi Setiawan menyampaikan, kondisi aman itu harus berlangsung di semua wilayah. Diketahui, Polda Jabar turut dalam rapat koordinasi bidang keamanan bersama Pemprov Jabar di Gedung Pakuan Bandung, Jumat (16/05/2025)

“Kami sudah bicarakan bersama Pak Gubernur (Dedi Mulyadi), bupati dan wali kota di Jabar serta seluruh kapolres. Kita berkomitmen memberantas premanisme dan kita jamin investasi di Jabar aman. Kami minta keamanan itu bagian kami dan akan kami segera selesaikan,” katanya dikutip dalam keterangan tertulis.

Rudi Setiawan menegaskan, pemberantasan premanisme tidak hanya difokuskan pada kawasan industri, tetapi juga mencakup area yang menjadi keresahan masyarakat, seperti perumahan dan pasar.

Dia menjelaskan, teknis pengamanan yang akan dilakukan mencakup patroli bersama TNI dan Satpol PP, serta pembangunan pos-pos pengamanan di berbagai lokasi, termasuk kawasan industri, permukiman, pasar, dan proyek pembangunan rumah.

Di samping itu, Kapolda Jabar menyatakan dukungannya terhadap pengiriman preman bermasalah ke barak militer untuk dididik dan dibina. Langkah-langkah tegas ini diharapkan dapat menciptakan iklim investasi yang aman dan kondusif di Jawa Barat, serta memberikan rasa aman bagi seluruh masyarakat.

Sebelumnya, Polda Jabar telah menangkap sebanyak 145 pelaku premanisme yang dinilai mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat. Ratusan preman itu terjaring Operasi Pekat II Lodaya 2025 yang dijalankan sejak 1 Mei 2025.  

Kapolda Jabar, Irjen Pol. Rudi Setiawan, menyampaikan, 36 orang di antaranya telah masuk dalam daftar target operasi. Sementara, 109 orang lainnya adalah pelaku non-target yang baru terjaring dalam operasi.

Jumlah tersebut, katanya, merupakan hasil pengungkapan dari 99 kasus dengan jumlah korban secara keseluruhan mencapai 98 orang. Tindak premanisme terjadi di sejumlah kawasan rawan seperti terminal, pasar tradisional, proyek pembangunan, hingga kawasan sengketa tanah dan hiburan malam.

“Operasi melibatkan 935 personel dan menyasar berbagai lokasi rawan premanisme. Barang bukti yang disita beragam, termasuk senjata tajam, kendaraan, ponsel, dokumen, dan uang tunai,” katanya dalam keterangan tertulis, Jumat, 9 mei 2025.

Beragam barang bukti berhasil disita antara lain 42 bilah senjata tajam, 1 airsoft gun, 15 sepeda motor, 4 mobil, 8 ponsel, 46 dokumen, dan uang tunai sebesar Rp 1.320.500.

Kapolda Jabar menegaskan bahwa operasi ini merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam menjamin rasa aman bagi masyarakat.

“Polda Jabar serius dan konsisten dalam menindak segala bentuk premanisme yang meresahkan warga. Operasi ini tidak hanya untuk penindakan, tetapi juga sebagai bentuk pencegahan melalui kegiatan intelijen dan pembinaan masyarakat. Kami juga menyasar pelaku-pelaku yang beroperasi secara digital.” katanya.

“Polda Jabar optimistis dapat menuntaskan operasi ini dengan hasil maksimal, menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif dan mendukung pertumbuhan investasi di Jawa Barat,” ungkapnya.

Disampaikan, operasi tersebut mengungkap berbagai modus pemerasan dan pungli, seperti pungli di Pasar Caringin Bandung, penjualan minuman paksa, kekerasan di Pasar Ramadan Ciamis.

Selain itu, kasus pengamanan mahasiswa pembawa senjata tajam di unjuk rasa May Day Bandung, pengrusakan mobil patroli di Kiaracondong, pungli di kawasan industri Subang, pungli di Pasar Bogor, dan pungli parkir liar di Bogor.

Secara nasional, Operasi Kepolisian Kewilayahan serentak yang digelar Polri sejak 1 Mei 2025 telah berhasil menyelesaikan 3.326 perkara premanisme. Operasi ini diaku jadi komitmen Polri dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan iklim investasi nasional.  

Kadivhumas Polri, Irjen Pol Sandi Nugroho, menegaskan operasi ini sebagai upaya konkret memberantas premanisme yang mengganggu keamanan dan menghambat investasi. 

“Kami tidak akan mentolerir aksi-aksi intimidatif, pemerasan, maupun kekerasan,” tegas Irjen Sandi dikutip dalam siaran pers laman resmi milik Polri, Tribrata News. 

Operasi menyasar berbagai kejahatan seperti pemerasan, pungli, pengancaman, pengrusakan, pengeroyokan, penganiayaan, penghasutan, pencemaran nama baik, penyebaran berita bohong, ujaran kebencian, hingga penculikan.

“Premanisme dalam bentuk apa pun tidak bisa dibiarkan,” tegasnya. 

Sejumlah kasus menonjol berhasil diungkap, antara lain pengamanan sembilan pelaku premanisme di Subang, penangkapan 85 preman di Tangerang, pengamanan 146 pelaku di Banten, pemanggilan Ketua Grib Kalteng terkait penutupan PT BAP di Kalteng, dan pengamanan 10 orang yang membawa sajam dan senjata api di Jakarta Selatan.

Polri mengambil langkah strategis seperti penyelidikan dan penegakan hukum terhadap ormas yang melakukan tindak pidana, razia pungli dan premanisme, pengecekan legalitas ormas, koordinasi dengan ahli dan pemangku kepentingan, hingga rekomendasi pembekuan izin ormas yang terbukti melakukan tindak pidana.

Sinergi dengan TNI, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya juga dilakukan untuk menciptakan stabilitas keamanan berkelanjutan di seluruh Indonesia. Operasi ini menunjukkan komitmen Polri dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi masyarakat dan dunia usaha.

Diketahui, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pun menegaskan komitmennya dalam memberantas premanisme di Indonesia. Dalam acara Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Baharkam dan Korbrimob Polri di Jakarta, Sigit menekankan bahwa Polri akan menindak tegas siapapun yang meresahkan masyarakat tanpa pandang bulu.

“Saya kira kaitannya dengan aksi premanisme, Polri tidak melihat ini dari kelompok mana, jadi kalau mereka terindikasi menggunakan simbol-simbol tertentu, buat kita yang kita lihat adalah tindakannya. Kalau meresahkan masyarakat kita tindak tegas. Apakah ini kelompok dalam tanda kutip ataupun siapapun itu sepanjang mereseahkan masyarakat kita tidak kompromi dan kita tindak tegas,” kata dia dikutip lewat laman resmi Polri, Tribrata, (17/5/2025).

Polri telah melaksanakan Operasi Penyakit Masyarakat (Pekat) di seluruh Indonesia sejak 1 Mei 2025 untuk memberantas premanisme, judi online, narkoba, dan terorisme.

“Kita memiliki tugas pokok yang memerlukan kehadiran Polri, masalah aksi premanisme, masalah gangguan di wilayah perindustrian, isu debt collector, narkoba, judi online, penyelundupan, TPPO dan terorisme tentunya ini menjadi tugas yang dititipkan oleh Bapak Presiden,” ujar Sigit.

Sigit mengungkapkan beberapa strategi pemberantasan premanisme, termasuk koordinasi dengan pemerintah daerah dan stakeholder terkait. Pemberantasan premanisme ini juga berkaitan dengan mengawal program pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan investasi.

“Apalagi terkait masalah pertumbuhan ekonomi dan investasi. Kami Polri konsen masalah itu dan kita akan kawal program-progeam tersebut. Dan ini menjadi komitmen kita bersmaa untuk menjaga dan mengawal pertumbuhan ekonomi dan investasi yang ada. Di satu sisi kita carikan solusi terhadap masalah ini,” ucap Sigit.