Pemerintah Jabar Bakal Percepat Pembentukan Koperasi Merah Putih

Liputan6.com, Bandung - Pemerintah Jawa Barat (Jabar) bakal mengakselerasi pembentukan Koperasi Merah Putih di 5.957 desa dan kelurahan yang ada.

Namun, kata Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jabar Herman Suryatman, tersisa 63 desa dan kelurahan di Kota Depok belum membentuk Koperasi Merah Putih.

"Insya Allah, hari Kamis semua desa kelurahan di Jawa Barat yang berjumlah 5.957 selesai melaksanakan Musdes dan Muskel, serta bulan ini semuanya akan berbadan hukum. Kita harus bahu-membahu menyukseskan Koperasi Merah Putih, Jawa Barat harus terdepan," ujar Herman usai Musyawarah Pembentukan Koperasi Merah Putih di Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, ditulis Rabu (11/6/2025).

Herman mengatakan berbagai bidang usaha yang akan dilakoni Koperasi Merah Putih di Jabar antara lain mulai dari apotek, klinik, pengadaan sembako, simpan pinjam, pergudangan, dan bidang usaha lainnya menyesuaikan dengan karakteristik dan potensi yang dimiliki masing-masing desa dan kelurahan.

Herman berharap lewat pembentukan Koperasi Merah Putih, ekonomi pedesaan akan semakin maju dan berdaya saing sehingga cita-cita terwujudnya masyarakat yang sejahtera akan semakin cepat dicapai.

"Ujungnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa," kata Herman.

Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri RI Bima Arya Sugiarto berujar bahwa pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang digaungkan Presiden RI Prabowo Subianto juga merupakan salah satu upaya pemerataan ekonomi di Indonesia.

"Supaya uang tidak berputar di Jakarta saja karena itu beliau (Presiden Prabowo) punya timeline," ucap Bima.

"Targetnya jelas, pada Mei 2025 musyawarah desa/kelurahan selesai semua, lalu Juni kelembagaannya selesai, setelah itu 12 Juli rencananya launching serentak. Setelah itu bergerak dan dibentuklah nanti ekosistemnya," imbuhnya.

Dilansir kanal News, Liputan6, Bima mengatakan siap memberikan bimbingan teknis (Bimtek) bagi kepala desa dan pengurus Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih di Provinsi Lampung.

Bima menjelaskan, Bimtek tersebut akan membantu meningkatkan keterampilan dan pengetahuan dalam menjalankan fungsi Kopdeskel Merah Putih di wilayah masing-masing.

"Kemendagri ini punya Balai Pemerintahan Desa di Lampung, ada, nanti di situ kita bisa adakan Bimtek, pelatihan, bimbingan bagi kepala desa dan juga bagi pengurus Kopdeskel, insyaallah," katanya dalam Peluncuran dan Dialog Percepatan Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus (Musdesus) Pembentukan Kopdeskel Merah Putih Provinsi Lampung. Kegiatan ini berlangsung di Graha Adora, Kabupaten Pesawaran, Lampung, Rabu (28/5/2025).

Melalui Bimtek tersebut, Bima mengharapkan pengurus Kopdeskel Merah Putih menjadi lebih amanah serta memiliki ide-ide kreatif dan inovatif. Dengan demikian, Kopdeskel Merah Putih dapat meningkatkan taraf ekonomi masyarakat setempat. Hal ini juga sejalan dengan semangat Asta Cita yang digaungkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Sementara itu, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan yang memimpin dialog tersebut memberikan apresiasi kepada Provinsi Lampung yang telah menyelesaikan Musdesus hingga 100 persen. Bahkan, Lampung menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang berhasil menuntaskan agenda besar tersebut.

"Terima kasih Ibu Wagub, terutama tentu gubernurnya, saya kira di seluruh Indonesia yang Musdesusnya sudah seratus persen, baru Provinsi Lampung," imbuhnya.

Menko Zulkifli menjelaskan, dalam menjalankan Kopdeskel Merah Putih, pengurus terlebih dahulu menyusun unit usaha yang bakal dikerjakan. Setelah unit usaha tersebut tersusun, barulah pengurus dapat mengajukan modal usaha.

Ia menegaskan, Kopdeskel merupakan bisnis untuk mengembangkan perekonomian desa. Karena itu, ia meminta kepala desa dan pengurus agar memikirkan jenis usaha yang menguntungkan dan tidak sulit untuk dijalankan.

"Apa kira-kira [usaha] koperasi itu biar hidup dan menguntungkan yang tidak begitu sulit, karena koperasi yang baru berdiri ini ibarat bayi harus diberi makanan, dirawat sampai dia kuat," ungkapnya.

Sebagai tambahan informasi, hadir dalam dialog tersebut Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kemendagri La Ode Ahmad, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela Chalim, kepala daerah se-Provinsi Lampung, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Lampung, serta pejabat terkait lainnya.

Sebelumnya, Zulkifli Hasan dan Bima Arya juga sempat meninjau langsung lokasi Koperasi Desa Merah Putih di Desa Bumisari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan.

Di tempat tersebut, keduanya berdialog bersama masyarakat dan melihat usaha yang tengah dijalankan, seperti pangkalan gas elpiji 3 kilogram dan penjualan pupuk subsidi. Mereka juga menyaksikan penandatanganan serentak dokumen perjanjian kerja sama antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan Koperasi Desa Merah Putih Desa Bumisari.

Sedangkan, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menuturkan, terkait pinjaman dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang akan diberikan kepada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, atau yang dikenal dengan Kopdes Merah Putih.

Anak buah Menteri BUMN Erick Thohir ini, menjelaskan nilai pinjaman yang dikucurkan bervariasi, tergantung kebutuhan masing-masing koperasi yakni kisaran Rp 1 hingga 3 miliar per Kopdes.

Menurut Tiko, perhitungan kebutuhan dana ini masih dalam tahap simulasi. Misalnya saja, untuk koperasi di desa berskala kecil, dana Rp 1 miliar dinilai sudah cukup. Misal dana tersebut umumnya akan dipakai untuk membeli satu unit truk dan membangun gudang berukuran 100 meter persegi.

"Kami kemarin sudah bersimulasi, seandainya katalanlah koperasi yang di skala desanya kecil, dia butuh truk satu, dan bangun gudang skala 100 meter itu mungkin sekitar Rp 1 miliar misalnya gitu. Jadi kita lagi ngukur skalanya, jadi Rp 3 miliar itu tidak semuanya ya, tergantung kebutuhan dan size koperasi dan desanya masing-masing," kata Tiko saat ditemui usai menghadiri rapat koordinasi terbatas, di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat,Rabu (4/6/2025) dicuplik dari kanal Bank, Liputan6.

Ia juga memaparkan, dana pinjaman ini akan terbagi ke dalam dua kategori besar, yang terdiri dari investasi dan modal bisnis. Dana investasi akan digunakan untuk kebutuhan jangka panjang seperti pembangunan gudang, pembelian alat dan mesin pertanian, hingga kendaraan operasional. Sementara modal kerja akan difokuskan untuk pengadaan stok barang di koperasi.

Menariknya, setiap Kopdes Merah Putih akan diwajibkan menjalankan tujuh jenis usaha mulai dari Kantor Koperasi, Kios Sembako, Unit Simpan Pinjam, Klinik Kesehatan Desa, dan Apotek, hingga sistem pergudangan dan logistik.

Tujuannya, agar koperasi ini bisa jadi ujung tombak distribusi barang-barang penting, seperti LPG 3 kg dan pupuk subsidi.

Untuk simulasi awal, pria yang akrab disapa Tiko ini memperkirakan Rp 1-2 miliar akan difokuskan untuk kredit investasi, sementara sekitar Rp 500 juta sisanya digunakan sebagai modal kerja.

"Jadi, itu setelah kita hitung, kita kan belum melihat nasionalnya, kita lagi bikin modal-modal untuk yang skala kecil, tapi range-nya kan, tadi yang saya bilang, range-nya antara Rp 1-3 miliar. Untuk total pembiayanya itu, mungkin Rp 1-2 miliar itu untuk kredit investasi, sekitar Rp 500 jutaan itu untuk modal kerja," jelasnya.

Untuk modal kerja, pemerintah akan memanfaatkan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari Himbara. Sementara pembiayaan investasi akan dibahas lebih lanjut dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani, karena kemungkinan membutuhkan dukungan fiskal tambahan dari negara.

"Untuk model kerja, mengikut dengan skema KUR sekarang. (Kebutuhan untuk investasi) tetap pakai Himbara, tapi didukung oleh Menteri Keuangan. Untuk dukungannya sedang didiskusikan dengan Bu Menkeu," ujarnya.

Agar semua kebijakan ini tepat sasaran, kata Tiko, pemerintah berencana memulai dengan proyek percontohan. Sebanyak 100 Kopdes Merah Putih akan dibentuk sebagai pilot project, dengan target operasional pada akhir Juli 2025.

Nantinya, dari hasil proyek percontohan ini, kebutuhan riil tiap koperasi akan dievaluasi lebih dalam.

"Harus ada percontohan dulu. Kalau belum ada percontohannya, kita belum bisa membayangkan secara lebih akurat, kebutuhan per desanya itu berapa, nanti setelah ada mock-up baru kita lihat. Dan skalanya beda-beda, mungkin ada skala A, B, C," pungkasnya.