Upaya PGN Stabilkan dan Perkuat Pasokan Gas

Liputan6.com, Jakarta - PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) didukung oleh Kementerian ESDM, SKK Migas, PT Pertamina (Persero) dan pemangku kepentingan terkait lainnya secara intensif telah mengambil langkah-langkah yang dibutuhkan untuk menjaga keandalan dan stabilisasi pasokan gas bagi pelanggan di wilayah Jawa Barat dan sebagian Sumatera. 

Saat ini tekanan gas di dalam infrastruktur pipa secara berangsur stabil dengan diperolehnya tambahan gas untuk mengisi stok gas dalam jaringan pipa. 

Kepastian tambahan pasokan gas lainnya juga telah dikonfirmasi dan akan dimanfaatkan untuk meningkatkan keandalan operasional dalam rangka menjaga kestabilan pasokan gas kepada pelanggan. 

"Hal ini merupakan bentuk sinergi PGN dengan berbagai pemangku kepentingan dalam mengupayakan stabilisasi dan penguatan pasokan gas, untuk memastikan keberlangsungan layanan kepada pelanggan,” ujar Corporate Secretary PGN, Fajriyah Usman. 

PGN selalu mengupayakan ketersediaan pasokan gas bumi demi mendukung kelangsungan operasional seluruh pelanggan, khususnya sektor industri, yang memiliki multiplier effect terhadap perekonomian nasional. 

Sejalan dengan upaya menjaga kestabilan pasokan, PGN tetap mengingatkan pentingnya pengendalian pemakaian gas oleh pelanggan. 

“PGN mengapresiasi dukungan penuh pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan terkait serta terus berkoordinasi aktif untuk mendapatkan solusi terbaik dalam mendapatkan pasokan gas secara berkelanjutan,” ujar Fajriyah.

Industri Makanan dan Minuman Desak PGN Pastikan Pasokan Gas Tetap Stabil

Sebelumnya, Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia (GAPMMI) meminta PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) untuk menjamin ketersediaan pasokan gas bagi industri makanan dan minuman.

Ketua Umum GAPMMI Adhi S. Lukman menilai, kebijakan PGN terkait pengendalian pemakaian gas yang mulai berlaku Agustus 2025 berpotensi mengganggu operasional serta menahan laju pertumbuhan industri.

“Surat ini kami terima secara mendadak dan sepihak, tanpa dialog maupun pemberitahuan sebelumnya. Dampaknya sangat signifikan, karena secara langsung akan mengurangi kapasitas produksi anggota-anggota kami,” ujar Adhi dikutip dari Antara, Minggu (16/8/2025).

Adhi menegaskan, industri makanan dan minuman saat ini tengah berjuang keras untuk menopang target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen yang dicanangkan pemerintah.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, pada triwulan II-2025 industri makanan dan minuman tumbuh 6,15 persen (yoy). Sektor ini menyumbang 41 persen terhadap PDB industri pengolahan nonmigas dan 6,94 persen terhadap PDB nasional.

“Langkah PGN ini justru berlawanan dengan semangat tersebut dan dapat menghambat daya saing industri kami,” tambah Adhi.

Menurut GAPMMI, pengendalian pasokan gas bukan hanya menekan kapasitas produksi, tetapi juga berdampak ke rantai pasok seperti pemasok bahan baku, ritel, distributor, hingga ekosistem pendukung lainnya. Kondisi ini bahkan berpotensi menahan laju pertumbuhan ekonomi nasional.

Sejumlah anggota GAPMMI telah mengirimkan surat keberatan kepada PGN, dengan tembusan kepada Kementerian Perindustrian dan GAPMMI. GAPMMI juga mengirim surat resmi untuk meminta PGN meninjau ulang kebijakan serta membuka ruang dialog dengan jajaran direksi.

Harapan untuk Dialog dan Solusi

GAPMMI menekankan bahwa dukungan PGN sangat penting agar pasokan gas kembali berjalan normal tanpa sanksi kepada pelanggan, terutama karena gangguan berasal dari sisi distribusi.

“Kami selalu mengedepankan dialog sebagai jalan terbaik untuk menyelesaikan setiap persoalan. Kami berharap PGN dapat segera meninjau ulang dan memperbaiki kebijakan ini agar pasokan gas kepada anggota kami tetap berjalan normal. Kami juga berharap PGN berkenan menerima permohonan audiensi kami untuk mencari solusi yang saling menguntungkan,” tutup Adhi.