Profil Bimo Wijayanto, Ditunjuk Prabowo Jadi Dirjen Pajak

Liputan6.com, Bandung - Presiden RI Prabowo Subianto dikabarkan menunjuk Bimo Wijayanto sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan menggantikan Suryo Utomo.

Kabar tersebut disampaikan langsung oleh Bimo Wijayanto usai menemui Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa (20/5/2025). Bimo juga diketahui mendapat sejumlah arahan tentang pembenahan sistem perpajakan.

Adapun salah satu yang diperintahkan oleh Presiden adalah membenahi sistem aplikasi pelaporan pajak Coretax. Bimo juga menuturkan bahwa pihaknya akan mempercepat pembenahan.

“Coretax akan kita percepat pembenahannya, supaya bisa memberikan kepastian pelayanan kepada wajib pajak,” ucapnya mengutip dari Antara.

Selain itu, Bimo juga menjelaskan bahwa target dan strategi terkait pembenahan Coretax tersebut akan dibicarakan terlebih dahulu dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Namun menegaskan bahwa percepatan dalam penyempurnaan sistem Coretax akan dilakukan.

Pihaknya juga menyinggung bahwa pemanggilannya oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi bentuk pengakuan terhadap pentingnya peran Dirjen Pajak. Terutama dalam mengamankan penerimaan negara.

“Ada beberapa hal yang diberikan arahan kuat oleh Bapak Presiden untuk melakukan hal-hal yang memang diperlukan untuk membuat martabat Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea Cukai untuk bisa lebih kuat dalam mengamankan penerimaan negara,” ujarnya.

Kemudian, dia juga mengaku telah diminta menghadap Presiden Prabowo sejak 20 Maret 2025 untuk tahap penilaian atau assesment.

Melansir dari beberapa sumber, Bimo Wijayanto merupakan pria kelahiran 5 Juli 1977 di Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT). Bimo sebelumnya dikenal sebagai Komisaris Independen Phapros yaitu anak perusahaan PT Kimia Farma TBK sejak 25 Mei 2022.

Pria berusia 47 tahun itu pernah menempuh pendidikan di SMA Taruna Nusantara pada 1995. Kemudian menempuh pendidikan perguruan tinggi di Universitas Gadjah Mada (UGM) dan lulus pada 2000 sebagai Sarjana Akuntansi.

Selain itu, Bimo juga dikenal memiliki latar pendidikan yang mentereng dan melanjutkan pendidikannya ke jenjang Magister of Business Administration (MBA) di University of Queensland, Australia pada 2005.

Dia juga mengambil pendidikan Postdoctoral Fellowships-Inaugural Hadi Soesastro Prize-Australia Awards di National Center for Social and Economic Modeling (Natsem) and Duce Center of International Development (DCID), Duke University, Amerika Serikat.

Bimo juga melanjutkan studi Doctor of Philosophy (Ph.D) di bidang ekonomi di Natsem, University of Canberra, Australia.

Bimo Wijayanto memiliki perjalanan karier yang cukup panjang sebelum menjadi petinggi di salah satu anak perusahaan BUMN. Dia pernah memulai karier sebagai dosen paruh waktu di Pendidikan Profesi Akuntan (PPA), Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) di UGM.

Bimo diketahui menjalani kariernya sebagai dosen paruh waktu sejak Maret 2007 hingga Agustus 2009. Kemudian dia juga pernah menjadi Staf di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada Januari 2003 hingga Januari 2010.

Selain itu, dia juga sempat menjadi Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) RI pada 2015 hingga 2016. Bimo juga pernah menjadi Asisten Deputi Investasi Strategis, Kedeputian Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan, Kemenko Marves.

Bimo juga dikenal sebagai Komisaris Independen di PT Phapros Tbk yang merupakan anak perusahaan PT Kimia Farma TBK sejak 2022.

Berdasarkan informasi dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara elektronik (e-LHKPN) Bimo Wijayanto telah tiga kali menyampaikan total hartanya. Pertama kali ia menyerahkan LHKPN ketika menjadi Tenaga Ahli Utama KSP.

Saat itu Bimo menyampaikan harta kekayaannya dan tercatat dengan jumlah Rp 5.970.000.000 pada 2019. Kemudian yang kedua ia melaporkan harta kekayaannya ketika menjabat sebagai Asisten Deputi Investasi Strategis, Kedeputian Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves.

Melalui laporan keduanya, Bimo mempunyai total harta sebesar Rp 6.170.000.000 pada 2020. Adapun laporan terakhirnya di LHKPN ketika ia menjadi Asisten Deputi Investasi Strategis, Kedeputian Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves.

Berdasarkan laporan terakhir total kekayannya mencapai Rp 6.670.000.000 pada Selasa, 15 Maret 2022. Melalui LHKPN tersebut Bimo mengakui kepemilikan atas lima bidang tanah dan atau bangunan yang diklaim berasal dari hasil sendiri.

Kemudian aset-aset properti tersebut tersebar di Yogyakarta, Sleman, dan Gunungkidul. Bimo juga diketahui memiliki satu unit alat transportasi roda empat yang juga diklaim dari hasil sendiri berupa Toyota SUV Fortuner TRD (2017) senilai Rp 370 juta.