Kronologi Demo Mahasiswa di DPRD Batam Ricuh

Liputan6.com, Jakarta - Demonstrasi yang digelar aliansi mahasiswa bergerak (AMB) Kota Batam di depan Kantor DPRD Kota Batam berlangsung ricuh, Kamis (18/6/2026). Ketegangan terjadi antara massa aksi dan kepolisian, saat demonstran berupaya melakukan pembakaran ban usai pembakaran spanduk sebagai bentuk simbolik protes terhadap berbagai kebijakan pemerintah.

Kronologi bermula saat massa datang sekira pukul 13.30 WIB. Mereka membawa berbagai spanduk bertuliskan "Revolusi Dimulai dari Batam", "Setop MBG" dan "Vox Populi Vox Dei" sambil menyuarakan kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah pusat maupun daerah.

Saat tiba di depan DPRD, mahasiswa bersiap membakar ban. Namun upaya tersebut diadang kepolisian yang bertugas mengamankan jalannya aksi. Situasi yang semula berlangsung kondusif, berubah tegang setelah petugas berusaha menggagalkan pembakaran ban.

Dalam upaya mencegah aksi pembakaran, aparat kepolisian menyemprotkan alat pemadam api ringan (APAR) ke arah ban yang telah disiapkan massa.

Tindakan tersebut memicu protes dari para demonstran yang menganggap aparat menghalangi bentuk ekspresi mereka dalam menyampaikan aspirasi.

Adu mulut pun tak terhindarkan. Massa dan aparat sempat terlibat saling dorong di tengah pengamanan ketat yang dilakukan polisi. Suasana semakin memanas ketika mahasiswa mengaku mendengar adanya ucapan kasar yang diduga dilontarkan seorang anggota kepolisian kepada peserta aksi.

Koordinator Lapangan AMB Kota Batam, Alwi Djaelani, menyebut pihaknya memiliki rekaman video yang memperdengarkan dugaan ucapan tidak pantas dari seorang aparat yang bertugas mengamankan demonstrasi.

"Kami memiliki rekaman video. Ada anggota polisi yang mengucapkan kata 'p****k' kepada mahasiswa yang sedang menyampaikan aspirasi. Ini tidak bisa kami terima dan akan kami laporkan ke Propam," kata Alwi usai aksi.

Menurut Alwi, ucapan tersebut tidak pantas keluar dari aparat negara yang seharusnya mengedepankan pendekatan persuasif dan profesional dalam mengawal penyampaian pendapat di muka umum. Massa mendesak Polresta Barelang segera mengusut dan memberikan sanksi terhadap oknum yang diduga melakukan pelanggaran etik tersebut. Mahasiswa bahkan melontarkan ultimatum kepada pimpinan kepolisian di Batam.

"Kami meminta agar oknum tersebut diproses secara tegas. Jika tidak ada tindak lanjut yang jelas, kami akan mendesak pencopotan Kapolresta Barelang karena dianggap gagal menjaga profesionalitas dan kondusivitas pengamanan aksi," tegasnya.

Selain itu dugaan ucapan kasar aparat, mahasiswa juga menyuarakan berbagai tuntutan terkait persoalan lokal yang dinilai belum terselesaikan di Kota Batam. Mereka menyoroti krisis air bersih yang masih dikeluhkan masyarakat, persoalan sampah yang terus meningkat, banjir yang berulang di sejumlah wilayah, hingga aktivitas cut and fill yang dinilai berdampak terhadap lingkungan.

Koordinator Umum AMB Kota Batam, Muryadi Aguspriawan, mengatakan aksi tersebut juga membawa sejumlah tuntutan nasional. Di antaranya meminta pemerintah mengevaluasi program makan bergizi gratis (MBG), menjaga stabilitas harga bahan bakar minyak, serta mengkaji ulang sejumlah regulasi yang dinilai memperluas keterlibatan aparat di ruang sipil.

Menurut dia, anggaran besar yang dialokasikan untuk Program MBG seharusnya dapat dipertimbangkan untuk memperbaiki fasilitas pendidikan, khususnya di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

"Menurut kami, daerah-daerah yang masih kekurangan fasilitas pendidikan justru lebih membutuhkan perhatian anggaran yang besar," ujarnya.

Aspirasi mahasiswa akhirnya diterima Ketua DPRD Kota Batam, Muhammad Kamaluddin, di Ruang Serbaguna DPRD Kota Batam. Dalam pertemuan tersebut, Kamaluddin menyatakan seluruh tuntutan mahasiswa akan diteruskan kepada Pemerintah Kota Batam maupun pemerintah pusat sesuai kewenangannya.

Ia juga menjelaskan bahwa Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, tidak dapat menemui massa aksi karena sedang mengikuti agenda bersama DPR di Jakarta.

"Kami akan menyampaikan seluruh tuntutan mahasiswa kepada Wali Kota Batam," kata Kamaluddin.

Meski demikian, Kamaluddin mengaku tidak sependapat dengan tuntutan penghentian total program MBG. Menurutnya, program tersebut masih memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama anak-anak dan warga pesisir.

"Kalau evaluasi saya setuju. Tetapi kalau dihentikan total, saya kira perlu dipertimbangkan karena masih banyak masyarakat yang merasakan manfaatnya," ujarnya.

Aksi yang berlangsung hingga sore hari itu akhirnya berakhir dengan pengawalan ketat aparat kepolisian. Namun, polemik dugaan ucapan kasar anggota polisi terhadap demonstran akan berlanjut setelah mahasiswa menyatakan siap melaporkan insiden tersebut ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polresta Barelang serta mengawal proses penanganannya hingga tuntas.