Strategi Tangani Banjir di Kota Batam

Liputan6.com, Jakarta - Banjir masih menjadi persoalan yang dihadapi warga Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Hal ini juga menjadi sorotan dalam rapat Komisi VI DPR dengan Badan Pengusahaan (BP) Batam.

Anggota Komisi VI DPR Sturman Panjaitan menilai pentingnya peningkatan kapasitas saluran drainase di sejumlah kawasan, yang mengalami pertumbuhan pembangunan cukup pesat.

“Saya melihat di beberapa tempat saluran airnya masih kurang sehingga ketika hujan dapat menyebabkan banjir. Pembangunan sekarang juga sudah mengarah ke Batu Aji. Di beberapa kawasan, termasuk sekitar K-Square, saluran airnya masih perlu diperhatikan karena curah hujan di Batam cukup tinggi,” kata Sturman dalam rapat di gedung DPR, Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Menanggapi hal tersebut, Kepala BP Batam yang juga Wali Kota Batam Amsakar Achmad mengungkapkan telah menyiapkan berbagai langkah memperkuat infrastruktur pendukung, sebagai respons terhadap perkembangan Kota Batam yang berlangsung masif.

Menurut Amsakar, kebijakan evaluasi dan pencabutan alokasi lahan yang tidak dikelola selama dua tahun telah mendorong percepatan pembangunan di berbagai kawasan secara bersamaan. Kondisi tersebut menuntut kesiapan infrastruktur yang memadai agar pertumbuhan kota tetap berjalan secara berkelanjutan.

“Batam merupakan kota yang sedang membangun secara masif. Saat ini terdapat kebijakan bahwa apabila lahan tidak dikelola selama dua tahun, kami akan melakukan pencabutan. Hal ini membuat pembangunan di berbagai lahan berlangsung dalam periode yang relatif bersamaan,” kata Amsakar dalam rapat.

Sebagai bentuk antisipasi, BP Batam juga menyiapkan 24 kegiatan pembangunan dan peningkatan prasarana konektivitas darat. Selain itu mengalokasikan anggaran sebesar Rp 17,3 miliar untuk empat kegiatan di bidang sumber daya air dan irigasi.

“Program dan kegiatan tersebut kami siapkan sebagai bagian dari upaya untuk meminimalkan titik-titik banjir di Kota Batam. Pembangunan infrastruktur pendukung harus berjalan seiring dengan penggunaan dan pengelolaan lahan,” jelasnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Infrastruktur BP Batam Mouris Limanto menjelaskan bahwa integrasi kepemimpinan antara Pemerintah Kota Batam dan BP Batam turut mempercepat koordinasi dan pengambilan keputusan dalam penanganan persoalan.

“Ketika pimpinan mulai menjabat, perintah pertama kepada kami adalah turun langsung ke lapangan. Kami bersama para camat dan kepala dinas terkait menghimpun laporan masyarakat, mendata titik-titik banjir, kemudian melakukan analisis terhadap setiap permasalahan yang ditemukan,” ujar Mouris.

BP Batam kemudian melakukan pendataan intensif terhadap seluruh titik banjir, termasuk melalui peninjauan lapangan pada akhir pekan. Setiap lokasi dianalisis berdasarkan kondisi drainase, kontur wilayah, perkembangan kawasan, serta kebutuhan infrastruktur pendukung.

Dari hasil pendataan tersebut, kemudian disusun basis data titik banjir pada awal tahun 2026 yang kemudian menjadi landasan dalam penyusunan program dan penganggaran pembangunan infrastruktur tahun berjalan.

“Kami menyadari seluruh persoalan tidak dapat diselesaikan dalam satu tahun. Karena itu, kami melakukan klasterisasi berdasarkan tingkat urgensi dan dampaknya. Kami menentukan kawasan mana yang harus lebih dahulu ditangani,” jelas Mouris.

Ia menambahkan bahwa BP Batam telah menyiapkan berbagai kajian teknis dan alternatif solusi untuk sejumlah titik banjir prioritas yang akan ditangani secara bertahap sesuai tingkat kebutuhan dan kemampuan anggaran.

Melalui pendekatan berbasis data lapangan, pemetaan titik prioritas, penyusunan kajian teknis yang komprehensif, serta sinergi antara BP Batam dan Pemerintah Kota Batam, percepatan penanganan permasalahan infrastruktur diharapkan dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran dan berkelanjutan.

Rapat tersebut dihadiri Wakil Ketua Komisi VI DPR Andre Rosiade serta anggota Komisi VI DPR Kawendra Lukistian dan Sturman Panjaitan. Sementara itu, BP Batam diwakili Amsakar Achmad, Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra, Mouris Limanto serta jajaran anggota atau eputi dan pejabat terkait.