Suntikan Danantara ke Garuda Indonesia Turun Jadi Rp 23,6 Triliun

Liputan6.com, Jakarta - PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk mengumumkan perubahan keterbukaan informasi terkait aksi korporasi Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD), di mana total dana yang akan diterima perseroan dikoreksi menjadi Rp 23,67 triliun. 

Angka tersebut lebih rendah dibandingkan rencana awal yang sebelumnya sempat disampaikan dalam rangkaian rencana restrukturisasi penyehatan perusahaan yaitu senilai Rp 30 triliun.

Melansir keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa (11/11/2025) pendanaan Rp 23,67 triliun tersebut mencakup setoran modal tunai dari PT Danantara Asset Management (DAM) sebesar Rp 17,02 triliun serta konversi pinjaman pemegang saham senilai Rp 6,65 triliun. Seluruh pendanaan akan dilakukan melalui penerbitan 315,61 miliar saham Seri D dengan harga pelaksanaan Rp 75 per saham.

Koreksi nilai pendanaan ini menjadi poin utama dalam pembaruan informasi yang dirilis menjelang RUPSLB pada 12 November 2025. Meskipun turun dari estimasi awal, manajemen menegaskan bahwa nilai tersebut masih memadai untuk menopang agenda pemulihan keuangan dan operasional Garuda Indonesia Group.

Dana tersebut akan dipergunakan untuk mendukung perbaikan keuangan dan operasional Garuda Indonesia Group. Sekitar 37% dialokasikan untuk modal kerja, termasuk perawatan dan perbaikan pesawat Garuda Indonesia. 

Sementara 63% lainnya dialokasikan untuk memperkuat modal PT Citilink Indonesia melalui konversi utang dan setoran modal tunai. Citilink akan memanfaatkan dana itu untuk membiayai kebutuhan operasional, perawatan armada, serta pelunasan utang pembelian bahan bakar kepada Pertamina senilai USD 225 juta.

Setelah PMTHMETD, ekuitas konsolidasi Garuda diproyeksikan berbalik positif pada akhir 2025, sejalan dengan penambahan modal dan rencana inbreng aset dari entitas anak. Aksi ini juga dipastikan tidak mengubah pengendalian perseroan, dengan Negara Republik Indonesia tetap menjadi pemegang saham pengendali melalui struktur kepemilikan di DAM.

Sebelumnya diungkapkan bahwa PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) berencana melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) senilai sekitar USD 1,84 miliar atau setara Rp 30,4 triliun (asumsi kurs Rp 16.569 per dolar AS) .

Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari restrukturisasi lanjutan untuk memperbaiki posisi keuangan dan memperkuat struktur permodalan maskapai pelat merah tersebut.

Melansir keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa (7/10/2025), tambahan modal akan dilakukan melalui dua skema, yakni setoran tunai dan konversi pinjaman pemegang saham oleh PT Danantara Asset Management (Persero) atau DAM, yang merupakan pemegang saham utama Garuda Indonesia.

Pelaksanaan PMTHMETD ini bertujuan memperbaiki nilai ekuitas dan likuiditas perusahaan. Pelaksanaan transaksi ini diharapkan memperkuat struktur permodalan dan mengurangi liabilitas secara konsolidasi sehingga dapat mendukung keberlanjutan usaha perseroan di masa mendatang.

Dari total dana yang akan diterima, sekitar 29% akan dialokasikan untuk pembiayaan modal kerja dan operasional Garuda, 37% untuk peningkatan modal Citilink, 22% untuk ekspansi armada, serta 12% untuk pembayaran utang pembelian bahan bakar Citilink kepada Pertamina periode 2019–2021.

Setelah transaksi ini, total ekuitas Garuda Indonesia diproyeksikan berbalik positif menjadi sekitar USD 349,9 juta dari posisi negatif USD 1,49 miliar per 30 Juni 2025. Rasio lancar (current ratio) juga diperkirakan membaik dari 0,44x menjadi 1,53x, dengan debt-to-equity ratio beralih ke level 21,74 kali.

Pelaksanaan PMTHMETD akan dimintakan persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dijadwalkan pada 12 November 2025 di Tangerang. Setelah aksi korporasi ini, porsi kepemilikan publik diproyeksikan terdilusi dari 27,46% menjadi sekitar 5,03%.

DAM sebagai pihak yang melakukan penyetoran modal tunai dan konversi pinjaman disebut berkomitmen untuk mendukung restrukturisasi dan keberlangsungan bisnis Garuda Indonesia. Manajemen memastikan pelaksanaan transaksi ini dilakukan secara wajar dan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tanpa menimbulkan benturan kepentingan.