OJK Bakal Naikan Free Float Saham Jadi 10%

Liputan6.com, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan  peningkatan free float menjadi salah satu fokus utama pengembangan pasar modal pada 2026. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Inarno Djajadi, menyampaikan langkah ini penting untuk memperdalam pasar serta meningkatkan kualitas perdagangan saham.

Saat ini tingkat free float di Bursa Efek Indonesia tercatat sekitar 7,5%, jauh di bawah negara-negara regional. OJK menilai kondisi tersebut menjadi tantangan yang perlu segera ditangani secara bertahap.

"Kita yang menjadi perhatian kita itu pertama adalah peningkatan free float. Saat ini Bursa Efek Indonesia itu adalah 7,5% ya di bawah regional tentunya ya kita mesti akui dan tentunya ini dengan berbagai tantangannya kita perlu untuk tingkatkan,” ujar Inarno dalam acara Media Workshop, di Ubud Bali, dikutip Minggu (16/11/2025).

Ia menegaskan bahwa OJK tidak akan menaikkan free float secara drastis demi menghindari tekanan bagi emiten. Tahap awal yang disiapkan ialah menaikkan batas minimal free float menjadi 10% untuk IPO baru, kemudian bertahap ke 15%, dan pada akhirnya mengarah pada target 25%.

“Mungkin target kita memang 25% tetapi nggak mungkin kita langsung ke 25%. Jadi kita akan secara bertahap itu kita akan naikkan mungkin dalam waktu dekat itu kita akan naikkan ke 10%,” ujar Inarno.

Selain peningkatan free float, OJK juga memperkuat pengawasan terhadap praktik perdagangan yang berpotensi memicu distorsi harga atau manipulasi pasar. Inarno menjelaskan bahwa OJK bersama Kementerian Keuangan, BEI, SRO, KPEI, dan KSEI telah membentuk task force lintas lembaga untuk mengakselerasi pendalaman pasar dan memperkuat penegakan hukum.

OJK juga mendorong peningkatan suplai instrumen pasar modal dengan menargetkan lebih banyak perusahaan besar untuk go public serta memperluas instrumen berbasis ESG. Dari sisi permintaan, OJK tengah memperluas basis investor melalui skema systematic investment plan (SIP) serta peningkatan partisipasi investor domestik dan institusional.

Inarno turut mengungkapkan bahwa jumlah Single Investor Identification (SID) kini telah mencapai 19,1 juta, mendekati target 20 juta yang dicantumkan dalam roadmap 2022–2027.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah mengkaji ulang kebijakan free float atau porsi saham publik di bursa sebagai bagian dari upaya pendalaman pasar modal. 

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Inarno Djajadi, mengatakan pembahasan mengenai kebijakan tersebut telah dibahas bersama Komisi XI DPR RI dan Self-Regulatory Organization (SRO).

“Dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR bulan lalu, kami menyampaikan usulan perubahan kebijakan free float mencakup inisial free float untuk IPO dan juga kewajiban free float saat menjadi emiten listing di bursa. Saat ini OJK bersama SRO sedang dalam proses review atas rencana implementasi kebijakan tersebut,” ujar Inarno dalam Konferensi Pers Asesmen Sektor Jasa Keuangan dan Kebijakan OJK Hasil RDKB September 2025, Kamis (9/10/2025).

Ia menjelaskan, OJK mengusulkan perubahan pendekatan free float IPO dari yang sebelumnya berbasis nilai ekuitas menjadi berdasarkan kapitalisasi pasar. Langkah ini, kata Inarno, disesuaikan dengan praktik di sejumlah bursa global seperti Malaysia, Singapura, dan Hong Kong.

Selain itu, OJK juga menyiapkan rancangan kebijakan peningkatan free float secara bertahap untuk memperkuat likuiditas pasar. 

“Kebijakan free float akan diiringi dengan insentif dan punishment serta peningkatan peran investor institusi domestik,” jelasnya.

Rencana finalisasi kebijakan free float akan kembali dibahas dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR, bursa, dan asosiasi emiten yang dijadwalkan pada triwulan empat 2025.

Sebelumnya, Bursa Efek Indonesia (BEI) sedang mengkaji penyesuaian regulasi pencatatan saham, termasuk mengenai free float atau saham yang beredar di publik dengan tetap memperhatikan kondisi dari sisi perusahaan tercatat serta kemampuan investor.

Hal itu disampaikan Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna, seperti ditulis Sabtu (27/9/2025).

Ia menuturkan, BEI senantiasa memperhatikan relevansi atas pengaturan yang dilakukan dengan kondisi dan dinamika di pasar modal serta melakukan benchmarking mengenai praktik umum pengaturan yang dilakukan bursa global.

“Seluruh pengaturan juga disusun dengan melewati proses dengar pendapat dengan pemangku kepentingan,” ujar dia.

Seiring hal itu, Nyoman menuturkan, setiap kebijakan mengenai Free Float juga harus dilihat dari dua sisi tersebut demi terciptanya keseimbangan pasar dan likuiditas yang baik. Konsep penyesuaian akan kami publikasikan dalam waktu dekat untuk mendapatkan masukan dari para pemangku kepentingan.

“Terkait peningkatan Free Float bagi Calon Perusahaan Tercatat, Bursa berfokus tidak hanya kepada persyaratan Free Float saja, tapi juga dengan memperbanyak jumlah IPO skala besar yang akan mendukung secara langsung nilai total kapitalisasi Free Float di BEI,” kata dia.

Ia menuturkan, saat ini BEI melakukan kajian dengan tujuan mengetahui hambatan yang dialami oleh perusahaan skala besar untuk melakukan IPO, hasil dari kajian akan menjadi salah satu referensi dalam melakukan penyesuaian peraturan.

BEI juga memiliki unit kerja khusus yang aktif melakukan pendampingan persiapan IPO terhadap perusahaan-perusahaan dengan skala besar baik swasta maupun BUMN dan subsidiaries.

Hal ini dalam bentuk go public coaching clinic, one-on-one meeting atau networking event antara lembaga profesi penunjang pasar modal dan pengusaha dengan tujuan untuk memberikan penjelasan mengenai persyaratan untuk dapat tercatat di Bursa, membantu mempermudah akses perusahaan kepada pemangku kepentingan di pasar modal untuk membantu proses persiapan IPO perusahaan.