Suksesor Pakubuwono XIV, Maha Menteri Tedjowulan Kaget Ada Penobatan Hangabehi Saat Rembug Keluarga

Liputan6.com, Jakarta Maha Menteri Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, KGPAA Tedjowulan, menegaskan dirinya tidak mengetahui adanya rencana penobatan KGPH Hangabehi sebagai Sampeyandalem Ingkang Sinuhun Kanjeng Susuhunan (SISKS) Pakubuwono XIV (PB XIV) dalam pertemuan keluarga besar Keraton Surakarta yang digelar pada Kamis (13/11/2025) siang.

Tedjowulan mengatakan, undangan yang ia terima hanya memuat agenda diskusi mengenai masa depan Keraton Surakarta bersama putra-putri dalem PB XII dan PB XIII. Ia mengaku telah mengimbau sejak awal agar pembahasan suksesi menunggu selesainya masa berkabung 40 hari setelah wafatnya PB XIII pada Minggu (2/11/2025) lalu.

“Intinya, pertemuan tadi itu saya mengundang putra-putri dalem PB XII dan PB XIII untuk berbicara tentang masa depan Keraton. Saya dari awal sudah bilang, tunggu 40 hari dulu. Tapi mungkin ada yang tidak sabar,” kata Tedjowulan saat menggelar jumpa pers di Sekretariat Maha Menteri,Badran, Solo pada Kamis (13/11/2025) malam.

Ia mengaku terkejut ketika dalam pertemuan keluarga besar keraton itu muncul prosesi penetapan Hangabehi sebagai PB XIV yang secara tiba-tiba dilakukan dalam forum tersebut. Padahal sejak awal tidak ada pemberitahuan sebelumnya mengenai prosesi itu dalam rembug keluarga yang dihadiri puluhan orang tersebut.

“Tahu-tahu saya dimintai jadi saksi, memberi restu, lalu ada pengikraran penobatan menjadikan Hangabehi jadi pewaris PB XIII. Saya tidak mengerti ada agenda itu,” ucapnya.

Meski mengaku tidak tahu menahu tetapi Tedjowulan tetap memberi restu karena menghormati posisinya sebagai sesepuh dalam rembug keluarga putra-putri dalem PB XII dan PB XIII.

"Saya ini wong tuwek, sesepuh. Ya sudah saya pangestoni saja. Tapi prinsipnya, saya tidak tahu ada tambahan acara seperti itu. Tidak tahu tentang perencanaannya,” jelasnya.

Seperti diketahui adanya penetapan KGPH Hangabehhi sebagai PB XIV dapat memunculkan dua raja kembat di Keraton Kasunanan Surakarta. Karena adiknya yang merupakan beda ibu itu telah mengikrarkan sebagai PB XIV saat prosesi tutup jenazah ayahnya mendiang PB XIII sebelum diberangkatkan menuju tempat peristirahatannya di Pajimatan Imogiri pada Rabu (5/1/2025) lalu.

Tedjwolan pun menyingung bahwa ikrar KGPH Hangabehi sebagai PB XIV dalam pertemuan kemarin harusnya melalui mekanisme adat yang helas serta lembaga yang berwenang. Pengangkatan kemarin disaksikan oleh Gusti Moeng yang merupakan Ketua Lembaga Adat Keraton Kasunanan Surakarta, sentana dalem dan lainnya.

“Kalau penobatan itu kan duduk bersama, membahas siapa leluhurnya dan seterusnya. Harus ada lembaganya. Ini belum ada penobatan apa-apa. Ya belum sah,” ucapnya.

Ia menilai proses suksesi tidak boleh dilakukan tergesa-gesa, mengingat sejarah Keraton menunjukkan penetapan raja dapat berlangsung berbulan-bulan setelah raja sebelumnya wafat.

“Contohnya Sri Sultan Hamengku Buwono X itu tujuh bulan baru dinobatkan. Kalau sekarang kesusu-susu, ngoyak apa?” katanya.

Tedjowulan menyatakan akan tetap berpegang pada masa tunggu 40 hari, atau diperpanjang hingga 100 hari bila belum tercapai kesepakatan. “Kalau 40 hari belum rukun ya 100 hari. Yang penting rukun dulu siapa yang pantas Nanti bicara visi misi lima tahunn ke depan,” kata dia.

Lebih lanjut, Gusti Tedjowulan mengungkapkan bahwa pada pertemuan keluarga di Keraton Kasunanan Surakarta itu juga turut mengundang putra-putri mendiang PB XIII seperti GKR Timoer RUmbay Kusuma Dewayani dan adik-adiknya. Tetapi dalam pertemuan itu mereka tidak hadir. Rencananya pertemuan keluarga itu akan digelar kembali dengan mengundang semua putra-putri dalem.

“Sebenarnya tadi sudah mengundang semuanya tapi belum bisa. Pasti nanti saya undang lagi di pertemuan keluarga lanjutan,” ujarnya.

Ia juga memastikan tidak bahwa dirinya berpihak pada Hangabehi maupun Purboyo. “Nggak ada dukung-dukungan. Dari awal sudah saya sampaikan saya itu dunungke,” ujarnya.

Saat ditanya apakah ia merasa dijebak karena tiba-tiba diminta menjadi saksi, Tedjowulan menjawab singkat, “Ya saya tidak diberitahu. Tahu-tahu diminta jadi saksi dan memberi restu di hadapan banyak orang. Wes ngono tok,” tegasnya

Tedjowulan menutup dengan menegaskan bahwa penetapan raja Keraton Kasunanan Surakarta harus memenuhi tiga unsur, yakni adat, agama, dan hukum negara. “Semua itu harus lulus dari tiga hal itu,” bebernya.