BEI dan OJK Belum Mampu Pulihkan Pasar Modal, Pemerintah Perlu Turun Tangan?

Liputan6.com, Jakarta - Krisis kepercayaan yang melanda pasar modal Indonesia pasca evaluasi Morgan Stanley Capital International (MSCI) memicu desakan reformasi besar-besaran. Pemerintah harus segera melakukan intervensi struktural menyusul mundurnya sejumlah petinggi Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Presiden Direktur Center for Banking Crisis (CBC), Achmad Deni Daruri, peringatan MSCI membuat sejumlah petinggi BEI dan OJK mengundurkan diri. Saat Self Regulatory Organization (SRO) gagal memperbaiki dirinya sendiri dan OJK tidak mampu melakukan oversight substantif, maka pemerintah harus turun tangan melakukan intervensi struktural.

"Kasus MSCI ini harus menjadi alarm keras. Aturan free float tidak akurat, kepemilikan saham tidak transparan, dan keterbukaan informasi tidak memenuhi standar global," tegasnya, Selasa (3/2/2026).

Karena itu, ia mendorong pemerintah segera melakukan reformasi struktural demi menjaga kredibilitas pasar modal Indonesia di mata dunia.

Ia mengusulkan sejumlah langkah, mulai dari reformasi kepemimpinan OJK dan BEI, audit nasional free float dan beneficial ownership, pembentukan badan supervisi independen, penguatan penegakan hukum pasar modal, hingga revisi Undang-Undang Pasar Modal.

Menurut dia, gejolak pasar modal akibat sikap MSCI bukan sekadar persoalan teknis. Ia menyebutnya sebagai bukti kegagalan struktural regulator pasar modal Indonesia, yakni BEI dan OJK.

Deni menfatakan, keputusan MSCI menahan rebalancing indeks Indonesia serta meninjau ulang aspek free float dan transparansi kepemilikan saham telah memicu koreksi tajam di pasar saham nasional, dengan IHSG anjlok nyaris 7 persen.

"Ini bukan sekadar isu teknis. Ini indikator kegagalan regulator domestik OJK dan BEI dalam memastikan keterbukaan informasi, akurasi data kepemilikan, serta kualitas tata kelola emiten," ujar dia.

Lembaga sekelas MSCI, lanjut Deni, menemukan bahwa data free float emiten Indonesia tidak kredibel, kepemilikan saham tidak transparan, serta banyak perusahaan publik tidak memenuhi standar global terkait material information.

Menurut Deni, pasar modal Indonesia memang tumbuh pesat, namun kualitas pengawasan tidak mengimbangi pertumbuhan tersebut. BEI sebagai SRO dinilai memiliki konflik kepentingan yang melekat, sementara OJK beroperasi dengan kapasitas investigatif yang lemah.

"Kasus MSCI menunjukkan kegagalan ini bukan lagi isu domestik. Ini sudah berdampak pada persepsi global terhadap kredibilitas pasar modal Indonesi," imbuhnya.

Deni juga menyoroti konflik kepentingan BEI yang dinilai gagal mengawasi dirinya sendiri. Padahal, BEI memperoleh pendapatan signifikan dari biaya pencatatan (listing), transaksi, hingga keanggotaan.

"BEI punya insentif menjaga citra, bukan mengungkap pelanggaran. Kasus MSCI membuktikan BEI gagal memverifikasi free float, memastikan transparansi kepemilikan, dan menegakkan standar global," pungkasnya.

Untuk diketahui, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) masih mengalami tekanan yang dalam pada perdagangan hari ini. IHSG dibuka anjlok pada perdagangan saham Selasa, (3/2/2026). Mengutip data RTI, IHSG hari ini dibuka turun ke posisi 7.888,77, dibanding penutupan sebelumnya di angka 7.922,73.

Pada pukul 09.18 WIB, IHSG masih terbakar. IHSG turun 0,76 persen atau 60 poin ke posisi 7.853,17. Indeks saham LQ45 juga merosot 0,43% ke posisi 802,672. Sebagian besar indeks saham acuan memerah.

Pada awal sesi perdagangan, IHSG berada di level tertinggi 7.919,67 dan level terendah 7.712,34.

Sebanyak 296 saham tertekan sehingga mendorong IHSG ke zona merah. Sebanyak 284 saham menguat dan 128 saham diam di tempat.

Total frekuensi perdagangan 515.768 kali dengan volume perdagangan saham 11,6 miliar saham. Nilai transaksi harian saham Rp 5,7 triliun. Posisi dolar Amerika Serikat terhadap rupiah di kisaran 16.757.