Rights Issue Saham INET Oversubscribed, Investor Antusias

Liputan6.com, Jakarta - PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk (INET) mengumumkan bahwa perusahaan infrastruktur teknologi tersebut mencatat kelebihan permintaan (oversubscribed) saat menggelar Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PM-HMETD) atau rights issue dengan total nilai emisi Rp 3,2 triliun.

Melansir siaran pers INET, Selasa (3/2/2026), Direktur Utama PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk (INET) Muhammad Arif  menyampaikan bahwa dalam pelaksanaan rights issue, sebanyak 99,3% pemegang HMETD menggunakan haknya.

Adapun sisa 0,7% HMETD yang tidak ditebus, kemudian direspons melalui pemesanan tambahan (additional subscription) oleh para pemegang saham, dengan total dana yang masuk mencapai 52 kali dari jumlah saham yang tersedia.

Aksi korporasi ini pun mengalami oversubscribed, yang sekaligus menunjukkan kuatnya keyakinan investor terhadap strategi jangka panjang WIFI serta komitmen perseroan dalam memperluas pembangunan infrastruktur digital yang terjangkau di berbagai wilayah Indonesia.

Sebagai informasi, dalam rights issue senilai Rp 3,2 triliun tersebut, INET melepas 12,8 miliar saham baru dengan harga pelaksanaan Rp 250 per saham. Dana yang dihimpun dari aksi ini akan dimanfaatkan untuk ekspansi jaringan serta modal kerja INET beserta entitas afiliasinya.

Lebih lanjut, manajemen INET menyebutkan bahwa pendanaan dari rights issue tersebut ditujukan guna menunjang target kinerja jangka panjang perseroan.

Merujuk pada prospektus INET, sekitar Rp 2,94 triliun dari total dana rights issue akan disuntikkan sebagai tambahan modal kepada anak usaha baru perseroan, PT Garuda Prima Internetindo (GPI).

GPI berencana memanfaatkan dana tersebut untuk membangun jaringan Fiber to the Home (FTTH) berbasis teknologi WiFi 7 bagi 2 juta pelanggan di Bali dan Lombok, sekaligus memperkuat kebutuhan modal kerjanya.

Selain itu, sebesar Rp 215,38 miliar akan disalurkan kepada anak usaha INET lainnya, PT Pusat Fiber Indonesia (PFI), guna melunasi kewajiban Indefeasible Right of Use (IRU) atas jaringan kabel bawah laut kepada PT Jejaring Mitra Persada (JMP). Sisa dana akan digunakan sebagai tambahan modal kerja perseroan.