Anak-Anak SD Terlihat di Tengah Aksi Demo, Panjat Pagar DPRD Lampung

Liputan6.com, Jakarta Aksi unjuk rasa yang digelar ribuan massa dari Aliansi Lampung Melawan di depan Gedung DPRD Provinsi Lampung, Senin (1/9/2025), diwarnai pemandangan tak biasa. Sejumlah anak-anak yang masih duduk di bangku Sekolah Dasar (SD) terlihat berada di tengah-tengah demonstran.

Tanpa pengawasan orang tua, anak-anak itu terlihat memanjat pagar gedung DPRD. Ironisnya, sebagian dari mereka ikut berteriak dan melontarkan kata-kata tidak pantas kepada aparat kepolisian yang berjaga. Padahal, Pemerintah Kota Bandar Lampung sebelumnya telah menetapkan kebijakan meliburkan aktivitas belajar mengajar untuk tingkat SD dan SMP.  

Seluruh sekolah diminta melaksanakan pembelajaran secara daring demi mencegah anak-anak terpapar risiko kericuhan saat aksi berlangsung. Ketika ditanya, salah seorang bocah justru menjawab berasal dari “STM”, meski secara usia jelas masih tergolong anak SD. 

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Bandar Lampung, Mulyadi, menegaskan pihaknya telah mengimbau sekolah agar siswa tidak ikut serta dalam aksi massa.

“Maka kalau anak-anak sudah tidak di lingkungan sekolah, yang bertanggung jawab penuh adalah orang tua,” ujar Mulyadi.

Dia berjanji menelusuri apakah benar anak-anak yang hadir dalam aksi itu berasal dari sekolah di Bandar Lampung. 

“Kalau memang terbukti, akan ada sanksi. Paling tidak berupa pengarahan dan penandatanganan surat perjanjian agar hal serupa tidak terulang,” tegasnya.

Komunitas ojek online (ojol) di Lampung memastikan tidak akan ikut serta dalam aksi demonstrasi yang digelar di depan Gedung DPRD Provinsi Lampung pada Senin (1/9/2025). Mereka menilai aksi tersebut berpotensi ditunggangi pihak tertentu.

Ketua Umum Gabungan Admin Shelter Pengemudi Ojek Online (Gaspool) Lampung, Miftahul Huda mengatakan, keputusan itu diambil setelah musyawarah bersama seluruh ketua komunitas ojol se-Lampung.

"Kami sudah bersepakat tidak hadir atau turun dalam aksi demonstrasi tersebut," kata Miftahul Huda, Senin (1/9).

Dia bilang, salah satu alasan penolakan bergabung dalam aksi karena adanya indikasi gerakan yang ditunggangi pihak tertentu. 

”Kami menilai ada anasir dan penunggang gelap di balik aksi itu. Kami ingin Lampung tetap kondusif," jelas dia.

Sebagai bentuk solidaritas, para driver bahkan disarankan untuk off-bid atau menonaktifkan aplikasi sementara waktu.

"Kalau ada yang memakai atribut ojol saat aksi besok, itu bukan bagian dari ojol Lampung," ujar dia.

Selain itu, dia meminta aparat kepolisian bertindak tegas jika ada pihak yang menyalahgunakan atribut ojol untuk melakukan tindakan anarkis. "Silakan ambil tindakan tegas dan terukur sesuai aturan. Ojol Lampung kondusif," tutup dia.

Dalam aksinya, massa menyampaikan sepuluh poin tuntutan kepada pemerintah dan DPR, yakni:

1. Mendesak pemerintah segera mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset.

2. Memotong tunjangan dan gaji anggota DPR sebagai bentuk efisiensi dan tanggung jawab moral.

3. Meningkatkan kualitas gaji dosen dan guru di seluruh Indonesia.

4. Meminta Presiden Prabowo Subianto segera memecat menteri-menteri yang dinilai problematik.

5. Mendesak Presiden menekan ketua partai yang merangkap jabatan di eksekutif maupun legislatif agar diberhentikan atau direstrukturisasi.

6. Melakukan reformasi total Polri, mengadili pelaku pembunuhan Affan Kurniawan, serta mengevaluasi kinerja Polda Lampung.

7. Menolak Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHAP) yang dianggap merugikan rakyat.

8. Menolak efisiensi terhadap sektor pendidikan dan kesehatan.

9. Menuntut pemerintah berhenti menggunakan pajak rakyat untuk menindas rakyat.

10. Menuntut pembebasan lahan untuk petani serta pelaksanaan reformasi agraria di Lampung.