Bupati Pati Sudewo Buka Suara Usai Lolos Pemakzulan

Liputan6.com, Jakarta Bupati Pati Sudewo lolos dari proses pemakzulan yang telah berlangsung di DPRD. Sudewo berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, doa, kesetiaan dan loyalitas kepadanya.

Sudewo mengingatkan para pendukungnya untuk tidak melakukan kegiatan yang bersifat euforia, seperti konvoi atau hiburan-hiburan.

“Tingkatkan rasa syukur kita dengan cara melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat, bukan sekadar berhenti pada ritual selamatan atau tumpengan saja,” kata Sudewo, Minggu (02/11/2025).

Dia juga menekankan bahwa rasa syukur harus ditingkatkan dengan cara yang lebih bermanfaat lagi bagi masyarakat luas.

Secara khusus, Sudewo mengajak untuk melupakan perbedaan dan memfokuskan energi pada pembangunan daerah.

"Saya pun mengajak segenap simpatisan kami untuk merangkul semua pihak agar bersatu bergandengan tangan membangun Kabupaten Pati yang kita cintai,” tambahnya.

Instruksi juga secara khusus ditujukan kepada kepala desa di Kabupaten Pati.

Mereka diminta untuk meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan terbaik tanpa pandang bulu, demi kesejahteraan rakyat.

Sudewo menutup pernyataannya dengan harapan agar perjuangan untuk memajukan Pati senantiasa mendapatkan perlindungan dari Tuhan.

"Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu bersama dalam perjuangan kita membangun Kabupaten Pati," pungkas Sudewo.

Polisi menetapkan dua tersangka dalam kasus pemblokiran jalan Pantura, selama rapat paripurna pemakzulan Bupati Sudewo berlangsung di DPRD, Jumat kemarin. Keduanya adalah Supriyono alias Botok (47) dan Teguh Istianto (49). Mereka diduga sengaja menghentikan kendaraan di jalur utama Pantura untuk menghambat arus lalu lintas.

Polisi menyita barang bukti berupa satu unit mobil Chevrolet dan satu unit Ford Ranger yang digunakan untuk memblokir jalan. Kemudian dua ponsel.

Kedua tersangka dijerat pasal berlapis, yaitu Pasal 192 ayat (1) KUHP tentang menghalangi atau merusak jalan umum. Pelanggaran pasal ini dengan ancaman pidana hingga 9 tahun penjara, atau hingga 15 tahun bila mengakibatkan bahaya besar dan kematian.

Selain itu, kedua pelaku juga dikenakan Pasal 160 KUHP mengenai penghasutan dengan ancaman pidana hingga 6 tahun, Pasal 169 ayat (1) dan (2) KUHP tentang keikutsertaan dalam perkumpulan yang bertujuan melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana hingga 6 tahun penjara, serta Pasal 55 KUHP terkait perbuatan dilakukan bersama-sama.

Selain penangkapan tersebut, tiga orang lain turut diamankan karena membawa ketapel, gotri, dan petasan. Ketiganya dilepas karena unsur pidana belum terpenuhi, namun masih dalam pendalaman penyidik.

Mereka adalah M B alias B (23) warga Kecamatan Margoyoso, S alias PJ (38) warga Kecamatan Margoyoso, serta A S alias N (29) warga Kecamatan Wedarijaksa.

“Setiap tindakan kami dasarkan asas hukum. Bila ditemukan alat bukti tambahan, tentu akan diproses sesuai ketentuan," kata Kapolresta Pati Kombes Pol Jaka Wahyudi.

Dalam perkembangan terbaru, perkara ini kemudian diambil alih oleh Polda Jawa Tengah untuk proses penyidikan lebih lanjut.

Kedua tersangka saat ini telah ditahan di Rutan Polda Jateng, dan seluruh berkas serta barang bukti telah dilimpahkan guna pendalaman dan proses hukum lanjutan.

Hasil paripurna DPRD Pati pada Jumat lalu merekomendasikan perbaikan kinerja kepada Sudewo.

Dalam forum tersebut, terdapat dua opsi yang mengemuka, yakni pemakzulan Bupati Sudewo yang diusulkan Fraksi PDI Perjuangan serta pemberian rekomendasi perbaikan kinerja yang diusulkan enam fraksi lainnya, yakni Fraksi Partai Gerindra, PPP, PKB, Demokrat, PKS, dan Partai Golkar.

Dari 49 anggota dewan yang hadir, sebanyak 36 suara dari enam fraksi mendukung pemberian rekomendasi sehingga opsi itu menang berdasarkan mekanisme voting.

"Secara aturan, diperlukan dua pertiga suara atau 33 anggota untuk mengusulkan pemakzulan. Yang memenuhi syarat adalah enam fraksi yang menghendaki rekomendasi perbaikan," kata Ketua DPRD Kabupaten Pati Ali Badrudin.

Dengan demikian, DPRD Pati tidak melanjutkan proses pemakzulan Bupati Sudewo karena rekomendasi tersebut nantinya akan disampaikan kepada bupati, dengan tembusan kepada Gubernur Jawa Tengah dan Menteri Dalam Negeri.

Pansus hak angket kebijakan Bupati Pati Sudewo bekerja sejak 13 Agustus 2025. Dalam laporannya, Pansus Hak Angket DPRD Pati menyampaikan 12 poin hasil investigasi atas berbagai kebijakan bupati, di antaranya soal kenaikan pajak bumi dan bangunan, mempersulit layanan publik, mutasi aparatur sipil negara, pemecatan pegawai RSUD Pati, proses pengadaan barang dan jasa, hingga proyek infrastruktur serta kebijakan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Kemudian terkait penyelidikan mengenai pembohongan publik, penggantian slogan Kabupaten Pati, melanggar sumpah jabatan dan bersikap arogan, pengangkatan sekretaris daerah yang bermasalah hingga kebijakan pengelolaan Badan Amil Zakat atau Baznas Kabupaten Pati yang dinilai tidak netral.

Hasilnya, Fraksi PDIP mengusulkan pemberhentian (pemakzulan) Bupati Sudewo, sedangkan fraksi lainnya mendorong adanya perbaikan kinerja bupati serta beberapa catatan khusus terkait tata kelola pemerintahan dan transparansi kebijakan.