Perjumpaan Terakhir di Mako Brimob Kwitang, Menanti Kabar 2 Orang yang Masih Hilang

Liputan6.com, Jakarta - Imrony hanya bisa pasrah. Adiknya yang bernama Farhan Hamid belum juga ditemukan usai demo rusuh yang pecah di Jakarta akhir Agustus silam. Di tengah kepasrahan itu, Imrony masih menyimpan sedikit harap: bisa menemukan sang adik, kalau pun sudah meninggal di mana makamnya. 

Untuk menjemput harapan itu, Rabu (1/10/2025), Imrony bersama Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendatangi Polda Metro Jaya. Dirinya ingin melapor, sudah lebih dari satu bulan, sang adik, yang bernama lengkap Muhammad Farhan Hamid (23) belum juga ditemukan. 

Farhan bukan seorang aktivis. Hari itu, Farhan hanya ikut-ikutan dengan kerumunan massa pendemo di Kwitang, Jakarta Pusat. Berangkat berdua dengan temannya. Mereka sempat bertahan hingga sore. 

Kericuhan pecah. Situasi tak terkendali. Temannya memilih pulang. Sedangkan Farhan tetap bertahan. Hari itu, terakhir kali Farhan terlihat. Lalu, hilang tanpa jejak.

"Sebulan lebih dua hari tidak ada kabar," ucap Imrony Hamid di Polda Metro Jaya, Rabu (1/10/2025).

Saat kericuhan terjadi di Mako Brimob Kwitang, beberapa saksi mata sempat melihat orang yang mirip Farhan. Ada yang menyebut Farhan lari ke arah ambulans untuk mendapat oksigen.

Ada pula yang melihatnya di pos medis. Terakhir, ada saksi melihat Farhan digotong dua pengemudi ojek online menuju RSPAD, karena kakinya terluka.

Keluarga sudah mencari ke kantor polisi, juga bertanya ke kerabat. Termasuk, mendatangi RSPAD. Namun hasilnya nihil. Nama Farhan tak ditemukan.

"Pas dapat info itu saya datang langsung ke sana dan ternyata nggak ada," katanya.

Sementara itu, Koordinator KontraS Dimas Bagus Arya mengatakan, kedatanganya untuk menyerahkan surat yang ditujukan kepada Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Suheri. Terkait masih ada dua orang yang belum ada kabarnya, yakni Farhan dan Reno.

"Jadi kami meminta kepolisian menindaklanjuti dengan serius tindakan-tindakan yang berkenaan dengan upaya pencarian terhadap Farhan dan juga Reno," katanya.

Menurut Dimas Bagus, hilangnya Farhan dan Reno bukan sekadar orang hilang biasa. Mereka menilai ada dugaan 'penghilangan paksa' dalam konteks pengamanan unjuk rasa.

Selain ke Kapolda Metro Jaya, surat desakan juga dikirim ke Panglima TNI, Komnas HAM, LPSK, hingga Kemenko Polhukam. 

"Lagi-lagi yang kami ingin ingatkan bahwa peristiwa penghilangan orang secara paksa ini tidak boleh lagi terjadi dalam konteks pengamanan unjuk rasa kedepannnya karena sekali lagi penghilangan orang secara paksa ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia," kata Dimas.

Sementara itu, Kepala Divisi Impunitas KontraS, Jane Rosalina mengatakan, pihaknya mendesak aparat keamanan membuka akses data lokasi penahanan, baik resmi maupun informal.

"Kami belum tahu apa saja yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian dan tim yang melakukan pencarian orang hilang sehingga informasi terkait dengan proses investigasi atau proses pencarian orang hilang itu wajib dibuka ke masyarakat mauapun ke keluarga," katanya.

Di tempat lain, Abraham Firmansyah mendatangi Polres Metro Jakarta Pusat untuk melapor bahwa kakaknya yang bernama Reno Syachputra belum juga ditemukan, usai terakhir diketahui ada dalam kerumunan rusuh di Kwitang. 

Polres Metro Jakarta Pusat membenarkan pihaknya menerima laporan satu orang hilang saat terjadi demo rusuh di kawasan Kwitang, Senen, Jakarta Pusat. 

"Hasil pengecekan bantuan pencarian orang hilang dilaporan Polres Jakarta Pusat, ada satu pelapor bernama Abraham Firmansyah, lapor kehilangan kakak kandungnya yang bernama Reno Syachputra," kata Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Iptu Ruslan, medio September silam.

Saat itu polisi hanya mengatakan perkembangan akan diinfokan lebih lanjut. Namun sampai sekarang tidak ada perkembangan apa-apa, dan Reno masih belum juga ditemukan.

Polda Metro Jaya membenarkan adanya laporan dua orang yang masih hilang usai demo rusuh yang pecah di Jakarta beberapa waktu lalu. Keduanya adalah Reno Syachputra Dewo dan Muhammad Farhan Hamid. Pihak kepolisian mengaku masih terus melakukan pencarian terhadap kedua orang tersebut.

"Saudara F dan R, Farhan dan Reno, belum ditemukan. (Pencarian) masih terus kami lakukan," kata Kepala Bidang (Kabid) Hubungan Masyarakat (Humas) Polda Metro Jaya Brigjen Pol Ade Ary Syam Indradi di Jakarta, Selasa (30/9/2025).

Ade Ary menyebut, polisi hingga kini masih aktif berkomunikasi dengan pihak keluarga dari kedua orang tersebut untuk mencari keberadaan mereka.

Selain Farhan dan Reno, sebelumnya juga terdapat dua orang lainnya yang dilaporkan hilang pascademo di Jakarta pada akhir Agustus 2025, yaitu Bima Permana dan Eko Purnomo.

Namun, Bima dan Eko kemudian diketahui merantau ke Malang dan Kalimantan Tengah agar dapat hidup mandiri. Bima meninggalkan Jakarta pada 1 September 2025 menuju Malang, Jawa Timur, sementara Eko pergi ke Kalimantan Tengah dan bergabung dengan kapal penangkap ikan. 

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyoroti dengan sangat serius tindakan represif aparat keamanan dalam merespons aksi demonstrasi 25-31 Agustus 2025, yang menyebabkan ribuan penangkapan sewenang-wenang, kekerasan terhadap warga sipil dan Pembela HAM, serta munculnya dugaan kuat terkait terjadinya praktik penghilangan paksa. 

Berdasarkan data yang dihimpun melalui Posko Pengaduan Orang Hilang KontraS sejak 1 September 2025, tercatat sebanyak 44 orang dilaporkan hilang. Hingga saat ini, 42 orang telah berhasil ditemukan. Namun, 33 di antaranya ditemukan dalam kondisi penahanan diam-diam oleh aparat keamanan, khususnya di sejumlah kantor kepolisian tanpa adanya akses terhadap keluarga maupun pendamping hukum.

Fakta ini secara jelas memenuhi unsur 'Penghilangan Paksa' dalam Pasal 2 dan Pasal 17 ayat (1) Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa (ICPPED), yang menyatakan bahwa tidak boleh ada satu orang pun ditahan secara rahasia dan negara wajib mengambil tindakan efektif untuk mencegah terjadinya praktik penghilangan paksa.

Saat ini, terdapat dua orang yang masih belum diketahui keberadaannya, yakni:

1. Muhammad Farhan Hamid

2. Reno Syachputra Dewo

Keduanya terakhir kali terlihat di sekitar kawasan Mako Brimob, Kwitang, Jakarta Pusat, dan sampai saat ini belum ada kejelasan informasi, ataupun upaya resmi yang memadai dari aparat penegak hukum untuk melakukan pencarian dan investigasi menyeluruh atas keberadaan mereka.

KontraS melalui surat resminya yang diterima Liputan6.com, mendesak dengan segera dan tegas kepada seluruh lembaga negara yang memiliki mandat perlindungan HAM dan pengawasan terhadap aparat keamanan, untuk segera:

1. Melakukan pencarian intensif dan menyeluruh terhadap Muhammad Farhan Hamid dan Reno Syachputra Dewo.

2. Membuka akses atas data dan proses investigasi di seluruh lokasi penahanan resmi maupun non-resmi yang berada di bawah kewenangan Polri dan TNI.

3. Menindak secara tegas dan transparan seluruh pihak yang bertanggung jawab atas praktik penghilangan paksa, baik pelaku langsung maupun atasan dalam rantai komando, sesuai prinsip akuntabilitas hukum dan HAM.

4. Melibatkan lembaga independen seperti Komnas HAM dan LPSK dalam proses investigasi, pencarian, serta perlindungan terhadap korban dan keluarga, guna menjamin independensi dan transparansi.

5. Menjamin keterbukaan informasi secara berkala kepada publik dan keluarga korban, serta memastikan seluruh proses pencarian dan penegakan hukum dilakukan dengan prinsip transparansi dan partisipasi.

6. Memastikan pemulihan hak-hak korban dan keluarga, termasuk hak atas keadilan, kebenaran, dan reparasi menyeluruh sesuai dengan standar HAM internasional.

7. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan dan prosedur pengamanan aksi massa oleh aparat keamanan, guna mencegah terulangnya penggunaan kekuatan berlebihan, penangkapan sewenang-wenang, dan pelanggaran terhadap kebebasan sipil.

8. Menghentikan segala bentuk intimidasi, kekerasan, dan kriminalisasi terhadap Pembela HAM, pendamping hukum, dan masyarakat sipil, serta menjamin ruang aman bagi mereka yang menjalankan mandat konstitusional dalam memperjuangkan HAM.