Membedah Tiga Opsi Pengelolaan Kebun Binatang Bandung

Liputan6.com, Jakarta - Masa depan Kebun Binatang Bandung atau Bandung Zoo tengah menjadi pembahasan pemerintah kota hingga tingkat pusat. Pembahasan itu diklaim menyangkut konsep pengelolaan hingga fungsi kawasan kebun binatang.

“Kami bertiga, pemerintah kota, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat sedang mendiskusikan masa depan Kebun Binatang ini,” kata Wali Kota Bandung Muhammad Farhan lewat siaran medianya di Bandung, Senin (12/1/2026).

Menurutnya, saat ini ketiga level pemerintahan masih intensif mendiskusikan arah kebijakan terbaik bagi Kebun Binatang Bandung.

“Apakah tetap menjadi kebun binatang dengan konsep seperti sekarang, dengan konsep yang berbeda, atau bahkan bukan kebun binatang,” ujar Farhan.

Ia menjelaskan, pembahasan tersebut memerlukan kehati-hatian karena menyangkut kewenangan lintas pemerintah.

Aset Kebun Binatang Bandung merupakan milik Pemerintah Kota Bandung. Sedangkan pengawasan satwa dilindungi berada di bawah kewenangan pemerintah pusat dan provinsi.

“Saat ini aset masih dijaga dan dikuasai 100 persen oleh pemerintah kota, sementara pengelolaannya disupervisi oleh Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi. Satwa-satwa dilindungi merupakan titipan negara dan makanannya masih ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah pusat,” jelasnya.

Farhan menegaskan, selama proses pembahasan berlangsung, Kebun Binatang Bandung tetap berfungsi sebagai ruang terbuka hijau (RTH) yang dapat diakses masyarakat dengan tetap mematuhi aturan yang berlaku.

“Sekarang tetap menjadi ruang terbuka hijau untuk publik, di dalamnya ada satwa-satwa dilindungi yang kita jaga bersama. Masyarakat masih bisa berkunjung selama mengikuti peraturan keluar-masuk,” katanya.

Terkait arah kebijakan ke depan, Farhan menyebut terdapat tiga opsi yang tengah dikaji bersama. Opsi pertama mempertahankan kebun binatang seperti kondisi saat ini.

Opsi kedua mengembangkan taman margasatwa dengan jumlah satwa lebih sedikit namun memperluas ruang terbuka hijau. Sementara opsi ketiga adalah menjadikan kawasan tersebut sepenuhnya sebagai ruang terbuka hijau.

“Opsi kedua dan ketiga ini sejalan dengan target kita untuk meningkatkan ruang terbuka hijau Kota Bandung hingga dua kali lipat,” ungkap Farhan.

Dia menambahkan, ketiga opsi tersebut masih terbuka dan belum ada keputusan yang mengerucut pada salah satu konsep. Hasil kajian masih dalam proses penelaahan dan akan dibahas lebih lanjut oleh ketiga pihak.

“Belum tahu arahnya ke mana. Tiga-tiganya masih terbuka. Targetnya, paling lama dalam dua bulan ke depan kita sudah punya keputusan bersama,” pungkasnya.

Pada pertengahan tahun lalu, kisruh dua kubu pengelola Kebun Binatang Bandung atau Bandung Zoo mencapai klimaksnya. Rabu, 6 Agustus 2025, sekelompok orang datang memaksa masuk dengan menjebol gerbang depan Bandung Zoo yang sebelumnya ditutup sementara.

Keributan pun tak terhindarkan, massa yang memaksa masuk kebun binatang terlibat baku hantam dengan petugas jaga dari manajemen baru. Gerbang lobi utama kebun binatang pun rusak akibat situasi yang tidak terkendali.

Terkait ribut-ribut itu, Pemkot Bandung membuka opsi melibatkan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) untuk mencabut izin lembaga konservasi Yayasan Margasatwa Tamansari selaku pengelola.

Kepala Sub Bidang Pengamanan Barang Milik Daerah dan Pencatatan Barang Persediaan BKAD Kota Bandung, Herman Hari Rustaman mengatakan, opsi itu diambil apabila konflik internal antara dua manajemen yang berselisih berlanjut dan tidak kunjung diselesaikan.

Lalu bagaimana sebenarnya duduk perkara kasus ini hingga memunculkan ketegangan dan gesekan antara dua kebu pengelola? Berikut fakta-faktanya:

Usai dua petinggi Yayasan Margasatwa Tamansari (YMT), yakni Bisma Bratakoesoema dan Sri, menjadi tersangka kasus penguasaan lahan, pengelolaan Bandung Zoo dipegang kembali oleh John Sumampau terhitung mulai Maret 2025. Lalu belakangan muncul masalah karena manajemen lama tidak mau pergi dari Bandung Zoo.

Kemudian pada 2 Juli 2025, YMT kembali menduduki Bandung Zoo, hingga akhirnya pada 18 Juli 2025, pengelolaan Bandung Zoo kembali dipegang manajemen lama. Lama tidak muncul, YMT era John Sumampau pun mengambil sikap tegas dengan menutup sementara operasional Bandung Zoo.

Sedangkan di pihak lain, Humas Bandung Zoo dari YMT atau manajemen lama, Sulhan Safii mengaku seperti diusir dari tempatnya. Padahal pihaknya sangat mengkhawatirkan kondisi satwa yang terancam terlantar akibat penutupan Bandung Zoo.

Sulhan mengklaim, pihaknya masih berhak mengelola Bandung Zoo, mengingat pengurus YMT era manajemen baru tidak bisa menunjukkan surat legalitas sebagai pihak yang ditunjuk untuk mengelola area wisata edukasi satwa tersebut.

Kepala Sub Bidang Pengamanan Barang Milik Daerah dan Pencatatan Barang Persediaan BKAD Kota Bandung, Herman Hari Rustaman mengatakan, opsi itu diambil apabila konflik internal antara dua manajemen yang berselisih berlanjut dan tidak kunjung diselesaikan.

"Kalau dua kubu yayasan tidak bisa berdamai, Pemkot Bandung akan bersurat ke Kementerian Kehutanan untuk mengajukan pencabutan izin lembaga konservasi," ujar Herman di Bandung, Rabu (6/8/2025).

Herman juga mengatakan, opsi tersebut merupakan tindak lanjut dari kesepakatan dalam rapat bersama Kemenhut pada 10 April 2025.

Dalam rapat tersebut disepakati bahwa apabila proses pemanfaatan aset secara damai tidak dapat dilakukan, maka Pemkot Bandung dapat mengusulkan pencabutan izin pengelolaan.

Selanjutnya, kata dia, Kemenhut akan menunjuk tim pengelola sementara melalui Surat Keputusan Menteri dengan melibatkan Pemkot Bandung dan pihak-pihak terkait lainnya.

"Kalau sudah deadlock, pemerintah harus turun tangan. Karena urusan satwa itu menjadi kewenangan Kementerian Kehutanan. Sedangkan kami di Pemkot hanya mengelola aset tanahnya," katanya.

Herman menegaskan, pemkot tidak ingin terjadi kerugian daerah akibat konflik internal yayasan, terutama apabila ada bisnis berjalan namun tidak ada kontribusi terhadap pendapatan daerah dari sisi pemanfaatan lahan.

"Kami tidak ingin gara-gara ada kisruh atau alasan apapun, ada bisnis yang berjalan tapi tidak ada pemasukan untuk pendapatan dari sewa tanah dan pemanfaatan tanahnya," katanya.

Lebih lanjut, ia berharap konflik internal tersebut dapat segera diselesaikan, mengingat pentingnya keberlangsungan hidup satwa-satwa yang ada di Bandung Zoo.

"Namun kami kembalikan kewenangan satwa ada di Kemenhut ya, kita harus segera berkoordinasi dengan Menhut karena ada kisruh internal yayasan yang ada satwa di dalamnya itu. Memang penting sekali untuk ke Kemenhut," pungkasnya.