Ayah Prada Lucky Namo Ditahan Denpom Atas Laporan Sang Istri, Kuasa Hukum Surati Presiden

Liputan6.com, Jakarta - Ayah Prada Lucky Namo, Pelda Chrestian Namo dijemput paksa anggota Denpom Kupang, Rabu 7 Januari 2026. Ia kini ditahan setelah dilaporkan oleh istrinya, Sepriana Paulina Mirpey atas dugaan perbuatan tidak menyenangkan termasuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Kuasa hukum Pelda Chrestian Namo, Rikha Permatasari, mengaku sudah melapor ke Presiden atas tindakan terhadap kliennya. Laporan disampaikan melalui surat resmi. Selain Presiden, tim kuasa hukum juga menyurati Komandan Pusat Polisi Militer TNI AD di Jakarta.

Dalam suratnya, ia memohon perhatian langsung dari Presiden Republik Indonesia terkait situasi hukum yang saat ini terjadi dalam penanganan perkara hukum militer yang melibatkan Pelda Chrestian Namo, seorang prajurit TNI sekaligus ayah korban meninggal dunia dalam perkara pidana militer.

Ia mengaku, surat dari Pusat Polisi Militer TNI AD yang menyatakan bahwa pendampingan advokat sipil harus atas izin atau perintah Papera/Ankum. Kondisi ini, menurutnya, menimbulkan kekhawatiran serius terhadap jaminan hak konstitusional warga negara, khususnya hak atas bantuan hukum yang bebas dan independen.

"Sebagai warga negara yang mencintai TNI, saya justru menyampaikan keprihatinan mendalam bahwapembatasan peran advokat sipil berpotensi menciderai marwah TNI, tindakan yang bersifat otoriter dan represif berisiko menciptakan persepsi publik bahwa hukum tunduk pada kekuasaan, bukan sebaliknya," jelasnya.

Menurutnya, penghalangan proses hukum adalah perbuatan yang pada hakikatnya melawan negara dan konstitusi. Padahal TNI adalah alat negara, bukan alat kekuasaan, dan seharusnya menjadi teladan utama dalam ketaatan terhadap hukum.

Oleh karena itu, kuasa hukum Pelda Chrestian Namo memohon agar Presiden Republik Indonesia memberikan perhatian langsung terhadap perkara ini untuk menegaskan setiap warga negara, termasuk prajurit TNI berhak atas bantuan hukum yang bebas, memastikan tidak ada penyalahgunaan wewenang dalam proses hukum militer. Komitmen ini dinilai penting untuk menjaga marwah TNI agar tetap dicintai rakyat sebagai institusi profesional, humanis, dan taat hukum.

Anggota kuasa hukum lainnya, Cosmas Jo Oko, juga memprotes kejadian saat kliennya dijemput paksa di pelabuhan Tenau Kupang oleh beberapa anggota Denpom berpakaian preman.

Awalnya, ia menolak kliennya dibawa. Bahkan Pelda Chrestian sendiri juga sempat melakukan perlawanan dengan membuka pakaian seragamnya di hadapan anggota Denpom.

"Saya sempat adu argumen dan bertanya alasan klien saya ditangkap dan surat-surat penangkapan, tapi tidak ditunjukan," ujar Cosmas, Kamis 8 Januari 2026.

Ia mengaku situasi saat itu tidak kondusif, lantaran adanya perintah penembakan dari salah satu anggota berpakaian preman. Ia kemudian meminta Chrestian Namo agar kooperatif dibawa ke Denpom Kupang.

"Kemarin Pelda Chrestian sempat berusaha menghindar namun saya menahan karena ada anggota berpakaian preman mengeluarkan perintah tembak. Untuk keselamatan klien, saya memintanya untuk ikuti saja ke Denpom," jelasnya.