Pemkot Bandung Buka Suara soal Kabar Kebocoran Data 1 Juta Penduduk, Yakin Bukan dari Server Disdukcapil

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung buka suara menanggapi kabar kebocoran data 1 juta lebih penduduk. Informasi itu pertama kali diunggah akun keamanan siber di media sosial pada 29 Maret 2026.

Pemkot Bandung mengatakan memastikan tidak ada kebocoran data penduduk yang berasal dari server Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Pemkot mengaku sudah melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap sistem dan database pada server di lingkungan Disdukcapil Kota Bandung serta berkoordinasi dengan pihak terkait, termasuk Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

"Berdasarkan hasil telaah teknis serta merujuk pada surat dari BSSN kepada Computer Security Incident Response Team (CSIRT) Kota Bandung melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung, ditemukan sejumlah ketidaksesuaian mendasar pada data yang diklaim beredar tersebut," kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kota Bandung, Henryco Arie Sapiie, dalam keterangannya, Selasa (7/4/2026).

Henryco sangat meyakini data tersebut bukan dari pihaknya karena yang beredar tidak secara spesifik dan tidka hanya memuat warga Kota Bandung. Di data tersebut ada beberapa warga dengan alamat wilayah Kabupaten Bandung. Atas dasar itulah dia yakin data tersebut bukan berasal dari satu sumber administrasi kependudukan milik Kota Bandung.

"Kedua, struktur dan penamaan elemen data tidak sesuai dengan standar Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang digunakan secara resmi dalam pengelolaan administrasi kependudukan," jelas Henryco.

Alasan lain penyanggahan yang diterbitkan Pemkot Bandung adalah terdapat perbedaan format penulisan tanggal, di mana sistem SIAK menggunakan format angka dua digit untuk bulan.

Henryco mengatakan sedangkan pada data yang beredar ditemukan format berbeda. Perbedaan ini semakin memperkuat indikasi bahwa data tersebut tidak berasal dari sistem resmi Disdukcapil.

Henryco optimistis kemungkinan kebocoran data penduduk kecil terjadi. Sebab, sejak tahun 2021 pemerintah telah menerapkan SIAK yang terpusat di Kementerian Dalam Negeri. Sehingga seluruh penyimpanan database kependudukan dilakukan di pusat.

"Pemerintah daerah, termasuk Disdukcapil Kota Bandung, tidak lagi menyimpan database kependudukan secara lokal di server daerah," ungkap Henryco.

Henryco menambahkan, hingga saat ini asal-usul data yang beredar tersebut masih memerlukan penelusuran lebih lanjut.

Hal ini mengingat elemen data kependudukan, khususnya Nomor Induk Kependudukan (NIK), digunakan secara luas di berbagai layanan publik seperti layanan kesehatan, perbankan, bantuan sosial, maupun administrasi lainnya.

"Pemerintah Kota Bandung bersama instansi terkait akan terus melakukan koordinasi dan pendalaman guna memastikan keamanan sistem serta menjaga kepercayaan publik terhadap layanan administrasi kependudukan," tutur Henryco.

Pemerintah Kota Bandung mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi.

Masyarakat juga diharapkan tetap berhati-hati dalam membagikan data pribadi di berbagai platform digital, serta memastikan hanya memberikan informasi kependudukan kepada pihak yang memiliki kewenangan dan kebutuhan layanan yang jelas.

"Pemkot Bandung memastikan bahwa pelayanan administrasi kependudukan di Kota Bandung tetap berjalan normal dan aman, serta akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan lembaga terkait untuk menjaga keamanan data masyarakat," sebut Henryco.

Dugaan kebocoran ini pertama kali diungkapkan oleh VECERT Analyzer, sebuah akun keamanan siber dan Cyber Threat Intelligence (CTI), melalui unggahan di media sosial X (Twitter) pada 26 Maret 2026.

Dalam peringatannya, VECERT Analyzer menyebutkan bahwa database tersebut berisi informasi pribadi rinci yang diduga diambil secara ilegal dari catatan resmi kependudukan.

Berdasarkan analisis VECERT Analyzer, pelaku di balik aksi pembobolan ini menggunakan identitas "petrusnism". Kelompok atau individu ini diklaim telah merilis database yang mencakup lebih dari 1.000.000 baris data individu milik warga Bandung.

Dalam unggahannya mereka mendeteksi kebocoran data besar yang berdampak pada Kota Bandung, Indonesia. Pelaku ancaman dengan nama 'petrusnism' telah merilis sebuah database yang berisi informasi pribadi rinci.

VECERT Analyzer dikenal sebagai lembaga yang berfokus pada analisis kritis terhadap ancaman digital.

Mereka memiliki rekam jejak dalam mengunggah peringatan kebocoran data yang menimpa berbagai sektor, baik perusahaan swasta maupun instansi pemerintahan di berbagai negara.

Hingga saat ini, pihak berwenang masih berupaya memastikan validitas data yang bocor tersebut serta dampak yang mungkin ditimbulkan bagi warga Kota Bandung.