Sanksi Belum Diputuskan, OJK Tunggu Hasil Penyidikan Kasus Mirae

Liputan6.com, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) belum memutuskan pemberian sanksi berupa suspensi terhadap perusahaan sekuritas PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia terkait penggeledahan yang dilakukan baru-baru ini.

OJK menegaskan, proses yang berjalan saat ini masih berada pada tahap penyidikan untuk menelusuri dugaan pelanggaran pidana di sektor jasa keuangan.

"Kalau  ini sudah dalam konteks penelusuran adanya potensi pelanggaran tindak pidananya. Makanya di OJK-nya sendiri itu departemen yang terkait itu PJK Penyidikan Jasa Keuangan. Jadi sudah dalam masuk ranah pemeriksaan potensi pelanggaran aspek pidana,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi, saat ditemui di Gedung BEI, Jakarta, Jumat (13/3/2026).

Hasan mengatakan, langkah yang dilakukan saat ini merupakan bagian dari proses pemeriksaan untuk mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyidikan. Oleh karena itu, keputusan mengenai sanksi terhadap pihak terkait belum dapat ditentukan.

Ia menjelaskan, penanganan kasus yang melibatkan Mirae berbeda dengan sejumlah kasus pelanggaran di pasar modal yang sebelumnya telah diumumkan OJK. Pada kasus-kasus tersebut, pelanggaran yang ditemukan masuk dalam kategori administratif sehingga sanksinya berupa denda atau pembatasan kegiatan usaha.

Sementara itu, dalam kasus Mirae, pemeriksaan yang dilakukan sudah mengarah pada penelusuran potensi pelanggaran pidana. Karena itu, prosesnya ditangani oleh departemen Penyidikan Jasa Keuangan (PJK) di OJK.

"Jadi, memang proses penyidikan yang dilakukan berbeda, karena pemeriksaannya sudah mengarah kepada pengungkapan adanya potensi pelanggaran tindak pidana tersebut. Dan dalam konteks ini OJK tentu melakukan ini berkoordinasi penuh dan bersama dengan kepolisian dalam hal ini,” ujarnya.

OJK menegaskan belum dapat memastikan apakah kasus ini akan berujung pada sanksi terhadap perusahaan, termasuk kemungkinan suspensi izin kegiatan tertentu seperti yang pernah dikenakan kepada beberapa perusahaan sekuritas sebelumnya.

Menurut Hasan, penggeledahan yang dilakukan sejauh ini masih sebatas pengambilan data dan informasi material untuk kepentingan penyidikan. Data tersebut nantinya akan dianalisis lebih lanjut sebagai bagian dari pengembangan pemeriksaan.

“Nanti kita lihat dari hasil, kan kemarin baru dalam tanda petik ya, baru pengambilan data dan informasi material untuk kepentingan penyidik. Nah, itu tentu akan menjadi bahan untuk pengembangan pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut yang pada saatnya tentu akan melengkapi seluruh rangkaian pemeriksaan dan penyidikan dimaksud sampai ada keputusan akhir. Apakah ada pasal tertentu yang dilanggar dan sebagainya,” pungkasnya.

Sebelumnya, PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia mengonfirmasi menerima kunjungan dari pihak Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait proses klarifikasi dan pengumpulan informasi.

Kunjungan tersebut merupakan bagian dari proses hukum yang sedang berjalan serta pengembangan penyidikan atas perkara yang telah berlangsung sejak beberapa waktu lalu.

Dalam keterangan resminya, Rabu (4/3/2026), perusahaan menyatakan menghormati proses hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum serta bersikap kooperatif dalam pemeriksaan yang sedang berlangsung.

“Perusahaan menghormati dan bersikap kooperatif terhadap pemeriksaan yang sedang berlangsung dan mendukung sepenuhnya permintaan data dan informasi yang diperlukan,” demikian pernyataan perusahaan.

PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia juga menegaskan bahwa kegiatan operasional perusahaan tetap berjalan seperti biasa. Perusahaan memastikan pelayanan kepada nasabah tidak terdampak oleh proses klarifikasi yang sedang berlangsung.

“Kami memastikan bahwa operasional perusahaan tetap berjalan normal dan pelayanan tidak terdampak,” tulis perusahaan dalam keterangannya.

Perusahaan juga menyatakan akan terus mendukung proses hukum dengan menyediakan informasi yang diperlukan oleh pihak berwenang.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan penggeledahan di kantor PT MASI yang berlokasi di kawasan Sudirman Central Business District, Jakarta, pada Rabu, (4 maret 2026). Langkah ini sebagai bagian dari proses penegakan hukum atas dugaan tindak pidana di bidang pasar modal.

"Tindakan ini merupakan langkah tegas OJK dalam menjaga integritas,transparansi, dan kepercayaan publik terhadap industri pasar modal Indonesia," ujar Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK M. Ismail Riyadi di Jakarta, Rabu (4/3/2026). 

Penggeledahan yang dilakukan Tim Penyidik OJK dilakukan dalam rangka pengembangan penyidikan atas dugaan manipulasi informasi fakta material yang melanggar Pasal 104juncto Pasal 90 subsidair Pasal 107 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Ini terkait tidak dilaporkannya pihak afiliasi penerima fixed allotment dalam penawaran umum perdana saham (Initial Public Offering/IPO) serta penyampaian laporan penggunaan dana IPO yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Dugaan manipulasi laporan dan informasi tersebut diduga melibatkan pihak sekuritas.

Selain itu, penyidik OJK juga menemukan dugaan transaksi semu sebagaimana diatur dalam Pasal 104 juncto Pasal 91 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, berupa transaksi antarpihak terafiliasi yang melibatkan 7 entitas perusahaan dan 58 entitas perorangan nominee, yang dieksekusi enam orang operator di bawah kendali tersangka.

Rangkaian transaksi tersebut diduga menyebabkan harga saham BEBS di pasar reguler meningkat secara signifikan hingga sekitar 7.150 persen.