PTPP Klarifikasi Soal Proses Hukum yang Sedang Berjalan di KPK

Liputan6.com, Jakarta - PT PP (Persero) Tbk (PTPP) memberikan penjelasan resmi menanggapi pemberitaan mengenai penahanan dua pihak oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang saat ini tengah menjalani proses hukum atas dugaan kasus pada periode 2022–2023.

Manajemen PTPP menyampaikan pemeriksaan terkait dugaan penyimpangan tersebut sudah berlangsung sejak Desember 2024 dan kini memasuki tahap lanjutan di KPK. Perseroan menegaskan komitmennya untuk menghormati dan mendukung seluruh tahapan penegakan hukum.

Corporate Secretary PTPP, Joko Raharjo, menekankan proses hukum yang berlangsung tidak memberikan dampak signifikan terhadap operasional maupun layanan bisnis perusahaan. 

“PTPP tetap menjalankan seluruh kegiatan usaha secara normal dan profesional. Komitmen kami adalah menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan dan memastikan seluruh proyek serta fungsi bisnis berjalan dengan baik,” ujar Joko dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (27/11/2025).

Sebagai emiten, Joko menyebut PTPP terus mengutamakan praktik Good Corporate Governance (GCG) dalam setiap aktivitasnya. Perusahaan juga bersikap kooperatif terhadap langkah-langkah yang dilakukan KPK dan memastikan seluruh pihak yang dimintai keterangan baik yang masih bekerja di PTPP maupun yang sudah tidak aktif akan memberikan penjelasan sesuai aturan hukum yang berlaku.

Dalam beberapa tahun terakhir, PTPP telah memperkuat penerapan tata kelola melalui digitalisasi proses bisnis, peningkatan pengendalian internal, serta pengawasan berlapis untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas.

Perseroan juga menegaskan bahwa asas praduga tidak bersalah tetap dijunjung terhadap semua pihak yang terlibat dalam pemeriksaan. Hingga kini, belum ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap terkait kasus tersebut.

Sebelumnya, PT PP (Persero) Tbk (PTPP), resmi menandatangani kontrak proyek strategis pembangunan jalan di Kawasan Kompleks Yudikatif IKN. Nilai proyek tersebut mencapai Rp 1,947 triliun (termasuk PPN) dan dilaksanakan melalui skema Joint Operation (JO), dengan porsi PTPP sebesar 25%. 

Pekerjaan proyek dijadwalkan berlangsung selama 793 hari kalender mulai 31 Oktober 2025 hingga 1 Januari 2027, diikuti masa pemeliharaan selama satu tahun.

Corporate Secretary PTPP, Joko Raharjo, menyampaikan pekerjaan mencakup sejumlah ruas penting di Kawasan Kompleks Yudikatif, di antaranya Ruas 36, Ruas 16 & 2, Ruas 17, Ruas Botanical, dan Ruas Gerbang Barat, serta pembangunan jembatan penghubung antar-ruas utama.

“Infrastruktur jalan ini akan menjadi tulang punggung konektivitas bagi kawasan lembaga peradilan dan hukum negara di jantung IKN. Keberadaannya akan memperkuat peran IKN sebagai pusat pemerintahan dan simbol tata kelola nasional yang efisien dan modern,” ujar Joko dalam keterangan resmi, dikutip Selasa (4/11/2025).

Ia menambahkan, proyek ini menjadi bukti nyata kontribusi PTPP terhadap pembangunan IKN yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

“PTPP berkomitmen menghadirkan infrastruktur berkualitas tinggi dengan menerapkan prinsip green construction, efisiensi sumber daya, pemanfaatan teknologi digital, dan keselamatan kerja yang menjadi roh utama pembangunan IKN. Kami ingin memastikan setiap ruas jalan yang dibangun tidak hanya fungsional, tetapi juga ramah lingkungan,” tambahnya.

Proyek ini juga merupakan bagian dari upaya mendukung Asta Cita Pemerintah, khususnya dalam memperkuat infrastruktur nasional, pemerataan pembangunan yang berkeadilan, serta mewujudkan IKN sebagai kota dunia yang berkelanjutan. 

Melalui proyek tersebut, PTPP ingin memastikan pembangunan infrastruktur dasar dilakukan dengan memperhatikan ketahanan, keberlanjutan, dan efisiensi jangka panjang.

Dengan pengalaman luas dalam menangani berbagai proyek strategis nasional dan internasional, PTPP terus menegaskan posisinya sebagai kontraktor nasional unggulan yang mengedepankan pembangunan hijau berbasis teknologi tinggi. 

Lewat partisipasinya di IKN, PTPP tak hanya membangun infrastruktur, tetapi juga kepercayaan, reputasi, dan masa depan Indonesia yang berdaya saing global.

“Kehadiran PTPP di IKN menjadi cerminan konsistensi kami dalam mendukung transformasi Indonesia menuju pusat pemerintahan yang efisien, hijau, dan berkelanjutan,” tutup Joko.