Liputan6.com, Bandung - Pemerintah Jawa Barat (Jabar) menargetkan sebanyak 121.871 rumah tersebar di 1.425 desa untuk dipasang listrik pada Program Jabar Caang 2025.
Menurut Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jabar Bambang Tirtoyuliono, target tersebut bekerja sama dengan PT PLN Persero Unit Induk Distribusi (UID) Jabar untuk memperluas akses listrik masyarakat hingga ke daerah terpencil, terdalam, dan tertinggal.
“Pada tahun ini, kami juga akan melaksanakan Program Jabar Caang melalui skema anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)," ujar Bambang, ditulis Bandung, Senin (2/6/2025).
Bambang menjelasakn tercatat pada triwulan III/2024, rasio elektrifikasi mencapai 99,99 persen. Hingga triwulan II/2025, ribuan warga prasejahtera sudah menikmati listrik melalui pendanaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Kemudian melalui APBD, Bambang menuturkan Dinas ESDM manargetkan 3.403 sambungan listrik di 55 desa dan kelurahan tersebar di 18 kabupaten dan kota.
"Pemdaprov juga sedang menyiapkan program CSR Jabar Caang dengan target tambahan 1.500 sambungan, yang dimulai pada Triwulan II/ 2025. Dan sesuai komitmen Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, 100 persen warga Jawa Barat akan teraliri listrik pada 2026," kata Bambang.
Sementara itu, sejak Program Jabar Caang dicanangkan pada 2018, PLN UID Jabar telah berperan aktif melalui berbagai inisiatif, termasuk program Listrik Desa, Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) untuk masyarakat kurang mampu, program CSR PLN Peduli, serta gerakan employee volunteer Light Up The Dream.
General Manager PLN UID Jawa Barat Tonny Bellamy, menegaskan komitmen PLN untuk mendukung penuh terwujudnya Jabar Caang.
"Pada 2024, kami telah menyalurkan 2.098 sambungan melalui program Light Up The Dream yang berasal dari donasi sukarela pegawai dan mitra PLN. Hingga triwulan I/ 2025, sudah lebih dari 800 sambungan baru direalisasikan, dan kami akan terus menggalang dukungan," jelas Tonny.
Program Jabar Caang 2024
Pada tahun 2024 Pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan sasaran Program CSR Jabar Caang 2024 sebanyak 3 ribu satuan sambungan.
Berdasarkan dokumen proposal yang diajukan oleh Kepala Dinas ESDM pada waktu itu dijabat oleh Ai Saadiyah Dwidaningsih, mengajukan dana Corporate Social Responsibility (CSR) kepada pada pelaku usaha di Jawa Barat.
Dilansir situs resmi Pemerintah Jabar, hal itu merujuk kepada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagalistrikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagalistrikan.
Pasal 56A ayat (1) menyatakan bahwa "Peran Dunia Usaha Meliputi: pemberian kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan tenaga listrik masyarakat disekitar kawasan wilayah izin usaha melalui kegiatan pertanggungjawaban sosial perusahaan atau corporate social responsibility", Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Program CSR Jabar Caang, mengajak para pelaku usaha mitra CSR untuk memberikan kontribusi pertanggungjawaban sosial perusahaan dengan pengutamaan terhadap pemenuhan kebutuhan tenaga listrik yang bersumber dari PT PLN (Persero) bagi masyarakat tidak mampu di wilayah Jawa Barat.
Dengan adanya kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha ini diharapkan dapat mempercepat terwujudnya Rasio Elektrifikasi Jawa Barat menuju 100 persen yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat.
Sejak Tahun 2001 hingga 2018, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah melaksanakan penyambungan listrik terhadap masyarakat tidak mampu sebanyak 298.456 rumah tangga yang tersebar di kabupaten dan kota di Jawa Barat dengan total anggaran yang sudah dialokasikan lebih dari Rp 443 Milyar bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Dengan upaya yang terus menerus dan berkesinambungan, data Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Prognosis Triwulan I Tahun 2024 rasio elektrifikasi Jawa Barat dinyatakan telah mencapai 99,99 persen.
Namun demikian, berdasarkan data hasil Inventarisasi Rumah Belum Berlistrik (IRBB) pada tahun 2023 di Jawa Barat masih terdapat 113.838 tiga puluh delapan) KK Rumah tangga yang belum berlistrik.
Amanat Perda No 21/2014
Dalam mendukung percepatan peningkatan rasio elektrifikasi di Jawa Barat melalui pembangunan akses listrik bagi masyarakat tidak mampu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat selain menggunakan dana yang bersumber dari APBD juga bekerjasama dengan Badan Usaha melalui mekanisme CSR yang dinamakan Program CSR Jabar Caang.
Masik dicuplik dari situs resmi Pemerintah Jabar, sesuai amanat Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan ketenagalistrikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagalistrikan yang dimuat pada pasal 56 huruf a.
Kegiatan CSR tersebut telah dilaksanakan dari tahun 2019 hingga tahun 2023 dengan penyambungan listrik kepada masyarakat tidak mampu sebanyak 8.005 rumah tangga yang melibatkan 308 badan usaha selaku mitra CSR, 18 Badan Usaha Instalatir dan 8 Badan Usaha Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah (LIT TR).
PLTA Jatigede Jadi Andalan Program Jabar Caang
Dilansir kanal Regional, Liputan6, Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jatigede diharapkan dapat mempercepat realisasi program Jabar Caang sekaligus memenuhi kebutuhan listrik bagi 121.871 rumah di Jawa Barat yang belum teraliri listrik hingga 2025.
"PLTA Jatigede, yang memanfaatkan Waduk Jatigede sebagai waduk terbesar kedua di Indonesia ini diharapkan dapat mendukung program Pemprov Jawa Barat, salah satunya program Jabar Caang," ujar Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Iwan Suryawan, Senin (27/1/2025).
PLTA Jatigede yang telah diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin (20/1/2025), memiliki kapasitas 2x55 megawatt (MW).
Berdasarkan data Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Barat, hingga saat ini masih ada 121.871 rumah di 1.737 desa yang tersebar di 26 kabupaten/kota di Jawa Barat yang belum mendapatkan akses listrik.
Untuk itu, Iwan mendorong Pemprov Jawa Barat untuk segera menyelesaikan persoalan ini sebelum 2025.
"Dengan potensi besar yang dimiliki PLTA dan Waduk Jatigede, masyarakat Jabar optimis bahwa program Jabar Caang dapat terwujud, memberikan manfaat luas bagi rumah tangga, sektor pertanian, hingga industri," kata pria yang menjabat sebagai Bendahara DPW PKS Jabar ini.
Irigasi dan Reduksi Risiko Banjir
Waduk Jatigede, yang dibangun dengan anggaran Rp4,4 triliun, tidak hanya mendukung pembangkit listrik, tetapi juga memiliki berbagai fungsi lain seperti irigasi, penyediaan air baku, pengendalian banjir, dan pengembangan pariwisata.
Untuk sektor irigasi, waduk ini menyuplai air ke Daerah Irigasi Rentang yang melayani 87.840 hektare lahan pertanian di Majalengka, Cirebon, dan Indramayu. Keberadaan irigasi ini telah memberikan dampak signifikan pada peningkatan hasil produksi padi di wilayah tersebut.
Menurut data Dinas Pertanian Jawa Barat, produksi padi di Majalengka meningkat dari 3,6 ribu ton menjadi 11,6 ribu ton. Di Cirebon, produksinya naik dari 121 ribu ton menjadi 266 ribu ton, sementara di Indramayu meningkat dari 450 ribu ton menjadi 1,2 juta ton sejak operasional Waduk Jatigede.
"Manfaatnya harus optimal terutama untuk masyarakat. Dengan fungsi irigasi, listrik, dan air baku, Jatigede diharapkan memberikan dampak positif di daerah seperti Indramayu, Majalengka, dan Cirebon," jelas Iwan.
Selain itu, waduk ini mampu menyuplai air baku sebesar 3.500 liter per detik untuk kebutuhan Sumedang, Indramayu, Cirebon, Kota Cirebon, dan Majalengka. Tidak hanya itu, Waduk Jatigede juga mampu mereduksi risiko banjir hingga 81,4 persen.
"Pengendalian banjir, penyediaan air baku, dan irigasi merupakan kontribusi penting dari Waduk Jatigede. Dengan tambahan listrik dari PLTA, kita harap manfaat ini dapat meningkatkan perekonomian masyarakat," tutup Iwan.
Keberadaan PLTA dan Waduk Jatigede membawa harapan baru bagi masyarakat Jawa Barat untuk meraih kehidupan yang lebih baik, dengan akses listrik, peningkatan hasil pertanian, serta pengendalian banjir yang lebih baik di masa depan.