Musim Kemarau 2025 di Indonesia Diprediksi Datang Lebih Cepat, Waspada Karhutla

Liputan6.com, Jakarta - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan musim kemarau 2025 di Indonesia diprediksi akan datang lebih cepat di beberapa wilayah, dimulai pada April, hingga Mei dan Juni. Meskipun durasi musim kemarau diprediksi lebih pendek dari biasanya, potensi risiko tetap ada dan perlu diwaspadai oleh seluruh masyarakat dan sektor terkait.

Kepala BMKG Dwikorita Karnawati seperti dikutip dari laman resmi BMKG mengatakan, secara umum puncak musim kemarau 2025 di sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi terjadi pada Juni, Juli dan Agustus 2025.

BMKG telah menganalisis data iklim dan cuaca, mempertimbangkan berbagai faktor yang memengaruhi musim kemarau di Indonesia. 

Meskipun sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi mengalami musim kemarau yang lebih pendek, sekitar 26% wilayah, terutama di sebagian Sumatera dan Kalimantan, diperkirakan akan mengalami musim kemarau yang lebih panjang. Sekitar 60% wilayah diperkirakan mengalami kemarau dengan sifat normal, 26% lebih basah dari normal, dan 14% lebih kering dari biasanya. Kondisi ini perlu dipertimbangkan dalam berbagai perencanaan, terutama di sektor pertanian dan pengelolaan sumber daya air.

Pada bulan April, sekitar 115 Zona Musim (ZOM) memasuki musim kemarau. Jumlah ini akan meningkat pada Mei dan Juni, meliputi sebagian besar Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, dan Papua. Nusa Tenggara diperkirakan mengalami kemarau lebih awal. Puncak musim kemarau diprediksi terjadi antara Juni hingga Agustus 2025. Wilayah Jawa bagian tengah dan timur, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, dan Maluku diperkirakan mengalami puncak kekeringan pada bulan Agustus. Wilayah Indonesia bagian barat diperkirakan mengalami puncak kemarau lebih awal, yaitu Juni-Juli.

BMKG juga memprediksi potensi peningkatan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama di Sumatera dan Kalimantan. Hal ini perlu diantisipasi dengan langkah-langkah pencegahan dan kesiapsiagaan yang memadai. Masyarakat diimbau untuk selalu waspada dan mengikuti arahan dari pihak berwenang.

Perlu diingat bahwa prediksi cuaca dapat berubah seiring waktu, sehingga penting untuk terus memantau informasi terkini dari BMKG. 

Pemerintah Indonesia melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memastikan kesiapsiagaan nasional dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan, menjelang musim kemarau 2025. BNPB juga telah menggelar Apel Gelar Pasukan dan Peralatan Kesiapsiagaan Penanganan Karhutla di Pekanbaru, Riau, Selasa kemarin (29/4/2025).

Kepala BNPB Suharyanto mengatakan apel tersebut melibatkan 28 kementerian/lembaga serta jajaran forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda), dan dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan.

Hadir pula Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Wakil Menteri Lingkungan Diaz Hendropriyono, Kepala Basarnas Mohammad Syafii, dan para pimpinan kementerian/lembaga lainnya.

"Apel ini sebagai bentuk kesiapsiagaan pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi musim kemarau yang diproyeksikan dimulai pada akhir April hingga awal Mei," kata Suharyanto dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Selasa (29/4/2025).

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3/2020 dan Keputusan Menko Polkam Nomor 29/2025, Kemenko Polkam bersama BNPB ditunjuk sebagai unsur utama dalam penanganan karhutla.

Sebagaimana mandat dari Presiden Prabowo, kata dia, BNPB bertanggungjawab dalam memberikan dukungan pendampingan penanggulangan karhutla, fungsi komando untuk pengerahan sumber daya penanggulangan karhutla, kolaborasi kegiatan peningkatan sosial ekonomi masyarakat hingga memberikan dukungan Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian Kehutanan untuk penyelesaian tumpang tindih peraturan.

Sementara untuk Kemenko Polkam, memiliki tanggung jawab atas tertibnya pelaksanaan tugas-tugas keanggotaan Desk Karhutla berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh ketua pengarah dan pengendali.

Suharyanto menjelaskan bahwa Provinsi Riau menjadi tempat digelarnya apel kesiapsiagaan nasional mengingat "Bumi Lancang Kuning" menjadi salah satu daerah prioritas penanganan karhutla bersama Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

BNPB mencatat dalam satu dekade terakhir (2014–2024), Riau mengalami 374 kejadian karhutla atau setara 41,75 persen dari total bencana, menempati urutan kedua setelah banjir. Puncak kejadian karhutla terjadi pada 2023 dengan 176 kasus, namun turun drastis menjadi 10 kejadian pada 2024.

Hingga awal 2025 ini sudah ada 11 kejadian karhutla di Riau. Kondisi ini langsung direspons cepat oleh Gubernur Provinsi Riau dan diikuti sejumlah bupati-wali kota dengan menetapkan status tanggap darurat karhutla.

Dengan begitu, Suharyanto menekankan kesiapsiagaan menjadi tugas yang dilakukan secara bersama-sama demi meminimalkan risiko dari potensi bencana hidrometeorologi kering ini.

Sebagai bentuk mitigasi, BNPB akan memulai operasi modifikasi cuaca (OMC) pada 1 Mei 2025. Langkah ini dilakukan mengingat masih adanya pertumbuhan awan di wilayah Riau pada dasarian ketiga April. OMC difokuskan untuk pembasahan lahan gambut dan pengisian embung sebagai cadangan air.

BNPB selain itu juga menyiapkan bantuan logistik dan peralatan untuk satgas darat, seperti sepeda motor khusus karhutla, pompa, genset, alat pelindung diri, tenda, makanan siap saji, sembako, hingga hygiene kit.

"Respons cepat dari pemerintah daerah dan satgas darat menentukan. Sekali ada api yang masih kecil, segera padamkan agar tidak meluas," katanya.