PCNU Pati Keluarkan Maklumat Desak Bupati Sudewo Minta Maaf Terbuka ke Masyarakat

Liputan6.com, Jakarta - Eskalasi politik di Pati kian memanas buntut kebijakan kontroversial Bupati Pati Sudewo yang kontroversial. Meski rencana kenaikan PBB-P2 250% sudah dibatalkan, sejumlah elemen masyarakat mengancam tetap turun ke jalan pada 13 Agustus mendatang.

Kondisi ini disikapi serius jajaran Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Pati, Jawa Tengah dengan mengeluarkan maklumat.

"Maklumat ini resmi kami keluarkan untuk menyikapi kondisi sosial dan politik lokal belakangan ini. NU sebagai organisasi sosial keagamaan merasa perlu menyampaikan maklumat atas dinamika yang berkembang kepada sejumlah pihak," ujar Ketua PCNU Pati KH Yusuf Hasyim.

Penjelasan maklumat ini terungkap melalui keterangan tertulis yang diterima wartawan pada Senin (11/8/2025). Maklumat ini hasil rapat gabungan antara Syuriyah dan Tanfidziyah PCNU Pati di rumah Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jateng, KH Abdul Ghaffar Rozin.

Rapat tersebut berlangsung di Desa Kajen, Kecamatan Margoyoso, Pati. Dalam rapat itu, Rais Syuriyah PCNU Pati, KH Minanurrohman beserta serta jajaran Tanfidziyah PCNU Pati turut hadir.

Yusuf meminta semua pihak ikut menjaga kondusivitas Pati. Pihak-pihak yang ingin berunjuk rasa diminta tetap bersikap tertib.

"Poin pertama semua pihak harus menahan diri demi menghindarkan potensi konflik horizontal. Kedua, menyerukan kepada peserta aksi 13 Agustus 2025 untuk bersikap santun, tidak anarkis, dan mengedepankan akhlakul karimah dalam menyampaikan aspirasi," kata Yusuf.

Harapan yang sama juga dia sampaikan pada aparat keamanan. Tetap menjaga kondusivitas, tidak represif dan mengedepankan pendekatan persuasif saat unjuk rasa 13 Agustus.

"Sedangkan poin keempat, memberikan nasihat kepada Bupati Pati agar melakukan introspeksi dan menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada masyarakat atas kebijakan yang tidak maslahah, bahkan menimbulkan madharat," ujar Yusuf.

Seperti diberitakan sebelumnya, gelombang desakan agar Bupati Pati Sudewo mundur dari jabatannya terus menguat, meskipun ia telah membatalkan dua kebijakan yang menuai penolakan luas. Massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu memastikan tetap menggelar aksi besar-besaran pada 13 Agustus 2025.

“Kami sepakat 13 Agustus lengserkan Bupati Sudewo. Mau mundur secara kesatria atau dilengserkan rakyat Kabupaten Pati? Merdeka!” tegas Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Surpriyono alias Botok, Sabtu (9/8/2025).

Sejumlah spanduk bertuliskan desakan agar Bupati Sudewo lengser mulai bermunculan, bahkan salah satunya terbentang tepat di depan kantor bupati.

Dari pantauan Liputan6.com pada Senin (11/8/2025), di lokasi posko donasi yang didirikan di sisi barat Kantor Bupati Pati atau di kawasan Alun-alun Kota Pati, sudah dipenuhi tumpukan ribuan dos air mineral.

Tak hanya air mineral, juga tampak bertundun tundun buah pisang sumbangan dari warga. Barang–barang donasi itu dijajar rapi menutup pagar tembok Kantor Bupati Pati.

Di posko tersebut juga terpasang spanduk yang ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto. Spanduk berukuran besar itu dipasang di bawah videotron. Sejumlah tulisan tuntutan massa, di antaranya ‘Pak Presiden Prabowo Pecat Bupati Sudewo atau Jateng Boikot Partai Gerindra’, Pantang Pulang Sebelum Sudewo Tumbang’.