Kisruh Bandung Zoo, Geopix Layangkan 4 Tuntutan Kepada Pemerintah

Liputan6.com, Bandung - Organisasi pemerhati lingkungan dan satwa Geopix melayangkan empat tuntutan kepada pemerintah menanggapi kisruh internal pengelolaan Kebun Binatang Bandung atau Bandung Zoo yang puncaknya terjadi pada 6 Agustus 2025.

Menurut Co-Director dan Senior Wildlife Campaigner Geopix Annisa Rahmawati, jika tuntutan kelompokya dipenuhi, menjadikan momentum bagi negara untuk menunjukkan komitmennya yang kuat terhadap perlindungan satwa dan tata kelola konservasi yang baik.

"Menteri Kehutanan untuk segera menginstruksikan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem beserta jajarannya melaksanakan pengawasan khusus dan intensif terhadap Bandung Zoo selama proses sengketa masih berlangsung," ujar Annisa dalam siaran media yang diterima oleh Liputan6, Bandung, Sabtu 9 Agustus 2025.

Annisa mengingatkan satwa liar adalah milik negara, oleh sebab itu negara memiliki wewenang penuh untuk segera menetapkan kondisi darurat pengelolaan kepada kebun binatang yang bermasalah demi keselamatan satwa.

Dia juga menyebutkan berbagai langkah darurat harus diambil segera oleh negara, termasuk evakuasi, relokasi atau translokasi satwa-satwa ke lembaga konservasi lain yang lebih siap, memiliki dukungan fasilitas yang memadai dan memenuhi standar kesejahteraan satwa (animal welfare).

"Distribusi logistik pakan darurat dan pemeriksaan kesehatan satwa secara menyeluruh untuk mencegah kematian akibat kelaparan atau stres lingkungan yang berkepanjangan," kata Annisa.

Dia menuturkan harus ada pembentukan tim independen evaluasi kondisi satwa, yang melibatkan pakar konservasi, lembaga konservasi yang kredibel, dan organisasi masyarakat sipil, untuk memastikan proses penanganan dilakukan dengan baik dan transparan.

Kawasan Lembang, Bandung Barat, Jawa Barat, punya beragam obyek wisata. Salah satunya yang kini tengah populer adalah kebun binatang dengan konsep modern, yang memungkinkan pengunjung untuk berinteraksi dengan satwa langka.

Annisa meminta keterlibatan aktif Pemerintah Kota atau Pemkot Bandung dan aparat keamanan dalam menjamin stabilitas, keselamatan staf lapangan, serta akses logistik bagi satwa.

"Satwa bukan objek kepemilikan. Mereka bukan komoditas yang bisa dipertaruhkan di tengah konflik. Mereka adalah makhluk hidup yang memiliki hak untuk dilindungi dan hidup layak," ungkap Annisa.

Organisasi lingkungan dan satwa yang berabsis di Yogyakarta itu menyatakan keprihatinan yang sangat serius atas situasi genting yang kini terjadi di Bandung Zoo.

Annisa beranggapan sengketa kepemilikan yang terus berlarut sejak tahun 2016 di pengadilan, tidak hanya menciptakan kekacauan yang kompleks.

"Tidak hanya tata kelolanya, tetapi juga telah mengancam langsung keselamatan dan kesejahteraan puluhan jenis satwa yang berada di dalamnya termasuk satwa-satwa dilindungi titipan negara," ungkap Annisa.

Puncaknya lanjut Annisa, kericuhan kembali terjadi pada 6 Agustus 2025, di mana gerbang Bandung Zoo dijebol oleh massa hingga akses pakan tertutup, adalah indikasi nyata bahwa situasi di lapangan sudah tidak lagi aman dan tidak dapat ditoleransi.

Annisa beranggapan seluruh satwa kini dalam ancaman kelaparan dan stres akut akibat gangguan distribusi pakan dan situasi lingkungan yang tidak stabil.

"Ini bukan lagi urusan sengketa administratif. Ini sudah menjadi kondisi darurat bagi satwa yang terjebak dalam konflik manusia. Setiap detik keterlambatan adalah tambahan penderitaan bagi satwa," kata dia.

"Negara sudah semestinya membuka mata terhadap penderitaan ini dan tidak bisa bersikap netral, melainkan harus segera bertindak tegas dan tidak boleh menutup mata atau bersikap netral terhadap penderitaan ini," tegas Annisa.

Geopix menegaskan bahwa diam berarti membiarkan penderitaan itu terus berlangsung.

"Ini adalah momentum bagi negara untuk menunjukkan komitmennya yang kuat terhadap perlindungan satwa dan tata kelola konservasi yang baik," tutup Annisa.