Kematian Bocah SD di NTT dan Lemahnya Perhatian Pemerintah Daerah

Liputan6.com, Kupang- Anak SD berusia 10 tahun berinisial YBR tewas gantung diri di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT). Peristiwa memilukan ini diduga berkaitan erat dengan kondisi kemiskinan yang membelenggu kehidupan korban.

Sebelum mengakhiri hidup, bocah tersebut sempat meminta uang kepada ibunya untuk membeli buku dan pulpen. Namun, sang ibu tak bisa memenuhi permintaan korban karena tak memiliki uang.

Anggota Komisi X DPR RI, Anita Jacoba Gah menilai, peristiwa ini menunjukkan masih lemahnya perhatian pemerintah daerah terhadap anak-anak dari keluarga miskin di NTT.

"Saya secara pribadi sedih dan prihatin, bahkan ingin menangis, karena masih ada anak NTT yang nasibnya bisa seperti itu," ujar Anita, Jumat, 6 Februari 2026.

Kondisi kemiskinan ekstrem yang dialami korban, menurut Anita, seharusnya sudah terdeteksi oleh pemerintah daerah.

"Orang tuanya sangat miskin, beli buku saja tidak bisa. Saya marah dengan diri saya sendiri, juga dengan pemerintah daerah. Harusnya data anak-anak miskin hingga sangat miskin itu sudah ada," tegasnya.

Anita menilai, pemerintah daerah seharusnya memiliki data yang akurat terkait jumlah anak yang masih bersekolah, putus sekolah, serta anak-anak yang berasal dari keluarga miskin, rentan miskin, hingga sangat miskin. Data tersebut menjadi dasar penting dalam penyaluran berbagai program bantuan sosial.

"Putus sekolah berapa, yang sekolah berapa, anak miskin sampai sangat miskin itu harus jelas dan akurat. Ini yang harus diprioritaskan pemda," ujarnya.

Dia mencontohkan Program Keluarga Harapan (PKH) yang sudah berjalan sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Menurutnya, apabila anak tersebut terdata dan menerima bantuan PKH, tragedi ini seharusnya tidak terjadi.

"Kalau dapat PKH, mestinya tidak kejadian seperti itu. Tapi kenyataannya, anak itu sangat miskin dan tidak dapat PKH. Artinya, dia tidak didata," kata Anita.

Selain PKH, dia juga menyoroti program bantuan lain seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Program Indonesia Pintar (PIP). Anita menegaskan bahwa korban seharusnya menjadi prioritas penerima bantuan pendidikan melalui PIP.

"Anak itu masih sekolah. Harusnya kepala sekolah tahu kondisi muridnya. Kalau miskin, seharusnya diinput di Dapodik (Data Pokok Pendidikan) sebagai anak yang layak menerima PIP," jelasnya.

Dia juga mengkritik peran Dinas Pendidikan setempat yang dinilainya kurang cermat dalam mengusulkan penerima bantuan.

"Kepala dinas juga harus buka mata, jangan asal klik-klik saja. Anak-anak miskin itu harus benar-benar diusulkan dan diperjuangkan," pungkasnya.

Sekretaris Komisi II DPRD NTT, Junaidin Mahasan menilai, kasus bunuh diri bocah YBR tidak bisa dilihat secara sederhana. Menurutnya, peristiwa tragis tersebut merupakan akumulasi dari berbagai persoalan yang dihadapi korban, bukan semata karena tidak mampu membeli buku atau alat tulis.

“Persoalan anak-anak itu kan kompleks. Jadi bukan hanya karena tidak ada pena atau buku. Ini sebenarnya akumulasi dari banyak masalah,” ujar Junaidin.

Dia mengungkapkan, berdasarkan kronologi yang disampaikan pemerintah daerah, korban hidup dalam kondisi keluarga yang sangat terbatas. Ayah korban diketahui telah merantau selama sekitar 10 tahun dan tidak tinggal bersama keluarga. Sementara itu, korban sehari-hari hidup bersama nenek dan kakeknya di kebun dengan kondisi ekonomi yang memprihatinkan.

Selain faktor keluarga, Junaidin juga menyoroti tingginya biaya pendidikan di daerah tersebut. Dia menyebutkan, biaya sekolah tingkat SD di kampung korban mencapai sekitar Rp 1,2 juta per anak. Namun, korban baru mampu membayar Rp 500 ribu.

“Beberapa kali guru juga menagih biaya sekolah. Ini tentu bisa menjadi tekanan bagi anak,” katanya.

Menurut Junaidin, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan tekanan psikologis yang berat bagi korban. Akumulasi masalah ekonomi, keluarga, dan beban sekolah diduga menjadi faktor yang memicu tindakan bunuh diri.

Dia menegaskan, pemerintah perlu melakukan intervensi kebijakan secara serius dan sistematis, khususnya dalam mendata masyarakat tidak mampu. Pendataan, kata dia, tidak boleh hanya dilakukan di wilayah tertentu, tetapi harus menyeluruh agar bantuan tepat sasaran.

“Kita butuh pendataan yang sistematis supaya benar-benar tahu siapa yang membutuhkan,” ujarnya.

Meski demikian, Junaidin menegaskan bahwa pihaknya tidak bermaksud saling menyalahkan. Dia berharap tragedi ini menjadi pelajaran bersama bagi semua pihak.

“Ini bukan untuk mencari siapa yang salah siapa yang benar, tapi sebagai bentuk kepedulian. Semoga kejadian ini cukup terjadi pada almarhum dan tidak terulang di tempat lain,” tutur Ketua Fraksi PSI NTT ini.

Dia pun mendorong adanya evaluasi menyeluruh, mulai dari tingkat paling bawah hingga pemerintah pusat, agar kasus serupa tidak kembali terjadi di masa depan.

Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Melki Laka Lena menilai, tragedi bunuh diri siswa SD tersebut merupakan bentuk kegagalan pemerintah. Baik provinsi dan kabupaten, termasuk peran sosial, agama dan budaya.

"Saya malu sebagai gubernur. Masih ada anak-anak meninggal gara-gara urusan buku dan pena, serta tagihan uang sekolah," ujarnya, Kamis (5/2/2026).

Dia tidak segan mengakui kegagalan sistem yang sudah dibangun, ternyata tidak bisa menjangkau dan memastikan bahwa tidak ada anak-anak NTT yang meninggal hanya perkara urusan buku dan pena.

"Faktanya demikian, ini sangat memalukan, saya harus katakan kita semua, juga saya selaku Gubernur kita gagal. Saya mengatakan pemerintah gagal, terutama pemerintah provinsi, kabupaten sampai ke tingkat desa, ungkapnya.

Dia menyayangkan warga miskin tidak menerima bantuan sosial hanya karena administrasi. Melki langsung menginstruksikan agar tidak ada satupun pihak yang memotong dana bansos untuk warga miskin.

"Jangan ada yang main data untuk orang miskin termasuk menyalahgunakan uang untuk orang miskin, itu wajib hukumnya kita tuntut dia sebagai pelaku extraordinari crime juga sebagai pelaku kejahatan kemanusiaan," tegasnya.

Dia meminta sistem yang ada diperbaiki. Masyarakat saat ini terjebak dalam administrasi birokrasi. Padahal, tugas pemerintah wajib turun ke masyarakat dan menfasilitasi segala urusan terkait nasib masyarakat

"Jangan tunggu masyarakat datang menghadap kita. Jangan persulit masyarakat jika mau mengurus administrasi kependudukan sebagai warga negara," ucapnya.

YBR memilih mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri di samping pondok reyot milik neneknya. YBR sempat meminta ibunya membelikan buku dan pena, namun tak dituruti karena ekonomi keluarga.

Selain tak memiliki peralatan belajar, keluarga YBR juga dikabarkan mendapat beban uang sekolah yang cukup besar untuk sekolah negeri.

Kepala Sekolah SD Negeri Rj, Maria Ngene mengatakan, meski sekolah itu berstatus negeri, semua siswa dibebankan uang komite sebesar Rp 1,2 juta setahun. Uang sebesar itu dibayar selama tiga tahap dalam satu tahun.

"Ibu YBR sudah bayar tahap satu sebesar Rp 500 ribu, masih sisa Rp 720 ribu," ungkapnya.

"Dalam setahun bayar tiga kali. Hitungannya setiap empat bulan sekali bayar," sambungnya.

Menurutnya, uang sebesar itu dipakai selain untuk membiayai guru honorer, juga digunakan untuk membiayai kegiatan olahraga antar kecamatan.

"Tahun ini kami sebagai tuan rumah, sehingga uang komitenya dinaikan menjadi Rp 1,2, dari sebelumnya hanya Rp 500 ribu," ungkapnya.

Dia mengaku uang sebesar itu atas kesepakatan pihak komite sekolah dengan orang tua siswa.

"Pungutan itu tidak diketahui Dinas Pendidikan Kabupaten Ngada. Kami hanya berkonsultasi dengan pengawas sekolah," jelasnya.