Penanganan Bandung Zoo, Ini Kesepakatan Antara Kemenhut dan Pemkot Usai Izin Dicabut

Liputan6.com, Jakarta - Sejumlah penanganan Bandung Zoo atau Kebun Binatang Bandung disepakati oleh Kementerian Kehutanan (Kemenhut) RI dan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung. Hal itu dilakukan setelah izin konservasi dicabut dari manajemen pengelola dan disegel oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Nota kesepakatan yang diteken di Balai Kota Bandung, Kamis 5 Februari 2026 terkait koordinasi upaya penyelamatan satwa dan pengamanan pekerja di eks Lembaga Konservasi Bandung Zoological Garden (Bandung Zoo) membuktikan negara harus hadir untuk menjamin kesejahteraan satwa sekaligus keberlangsungan operasional dasar.

"Intinya adalah menjaga agar satwa yang ada di Bandung Zoo terjamin kesejahteraannya dan karyawan masih tetap bisa bekerja sehingga operasional tetap berjalan. Karena itu, kami berbagi tanggung jawab dengan Pemerintah Kota Bandung," ujar Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kemenhut RI Satyawan Pudyatmoko, dalam keterangannya ditulis Bandung, Jumat (6/2/2025).

Satyawan mengatakan terdapat sekitar 711 satwa di Bandung Zoo yang seluruhnya merupakan satwa dilindungi. Secara hukum, satwa tersebut adalah milik negara dan dititipkan kepada lembaga konservasi.

"Dengan dicabutnya izin pengelolaan, otoritasnya mengambil alih tanggung jawab penuh atas perawatan satwa agar tidak terlantar dan tetap sehat," jelas Satyawan.

Sementara itu, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menjelaskan, kesepakatan ini membagi peran secara jelas antara pemerintah pusat dan daerah.

Farhan menyebut, Kementerian Kehutanan bertanggung jawab 100 persen terhadap penanganan dan kesejahteraan satwa. Sedangkan Pemkot Bandung bertanggung jawab atas operasional serta gaji karyawan.

"Operasional dan gaji karyawan menjadi tanggung jawab Pemkot Bandung. Sedangkan satwa sepenuhnya ditangani oleh Kementerian Kehutanan," ucap dia.

Farhan menambahkan, masa transisi pengelolaan ditetapkan maksimal selama tiga bulan. Dalam kurun waktu tersebut, kata dia, Pemkot Bandung akan membentuk komite bersama yang terdiri dari Pemkot Bandung, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, dan Kementerian Kehutanan untuk menyusun konsep baru pengelolaan kawasan tersebut.

Komite tersebut juga akan bertugas menyiapkan mekanisme penunjukan pengelola baru melalui proses seleksi terbuka. Calon pengelola wajib berbentuk lembaga konservasi berbadan hukum dan memiliki kompetensi profesional di bidang konservasi dan edukasi.

"Dalam tiga bulan ini kita kebut pembentukan komite dan penyusunan konsep. Setelah itu akan dibuka kesempatan bagi lembaga konservasi berbadan hukum untuk mengelola kawasan ini secara profesional," papar Farhan.

Selama masa transisi, kawasan Bandung Zoo tetap disegel dan belum dibuka untuk umum. Menurut Farhan, pembukaan kembali kawasan wisata tersebut akan menunggu hasil evaluasi kesehatan dan kondisi satwa oleh Direktorat Jenderal KSDAE.

Pada hari yang sama, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat Dodit Ardian Pancapana memastikan mendukung penuh pembagian peran lintas pemerintah.

"Hari ini kami berbagi peran, menjaga proses administrasi, pegawai, serta satwa. Kebun binatang penting untuk edukasi interaksi manusia dengan hewan. Keberlanjutan harus dikawal bersama," kata Dodit.

Dodit menyebut, keberadaan kebun binatang sebagai sarana edukasi penting, agar masyarakat memahami cara berinteraksi secara bijak dengan satwa dan alam.

Dodit menyampaikan pesan dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi agar tetap mempertahankan Bandung Zoo sebagai Taman Margasatwa yang ikonik.

"Pemerintah kota, provinsi, dan pusat akan menjaga amanah ini, dengan pengawasan masyarakat," jelas Dodit.

Sedangkan Ketua DPRD Kota Bandung Asep Mulyadi mengapresiasi langkah penyelamatan aset dan satwa yang dilakukan pemerintah.

Asep mendorong jaminan bagi karyawan selama masa transisi serta proses seleksi pengelola baru dilakukan secara transparan dan akuntabel.

"Kami ingin memastikan satwa terjaga, karyawan terlindungi minimal selama tiga bulan ke depan, dan ke depan Bandung Zoo dikelola secara lebih profesional, bahkan bertaraf internasional," ujar Dodit.

Kementerian Kehutanan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Bandung menyiapkan penunjukan pengelola baru Bandung Zoological Garden melalui mekanisme seleksi terbuka. Proses tersebut akan dilakukan selama masa transisi maksimal tiga bulan pasca pencabutan izin lembaga konservasi.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyampaikan, selama masa transisi akan dibentuk komite bersama yang terdiri dari Pemkot Bandung, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, dan Kementerian Kehutanan.

"Komite ini yang akan menyusun konsep dan menentukan tata laksana pemilihan lembaga konservasi berbadan hukum sebagai pengelola baru," kata Farhan.

Farhan menegaskan, pengelola baru wajib berbentuk lembaga konservasi berbadan hukum dan tidak lagi berorientasi bisnis semata. Fokus utama pengelolaan ke depan adalah edukasi dan konservasi.

Farhan menyebutkan, masa kerja sama pengelolaan diperkirakan sekitar 10 tahun agar memungkinkan evaluasi dan revitalisasi berkelanjutan dengan pengawasan pemerintah pusat, provinsi, dan kota.

"Tujuan utamanya dua, edukasi dan konservasi. Soal kemasan, tiket, dan pengelolaan kawasan nanti akan ditentukan oleh komite," ujar Farhan.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bandung, Asep Mulyadi meminta jaminan proses seleksi dilakukan secara transparan dan akuntabel, serta mengakomodasi aspirasi masyarakat.

"Kami berharap Bandung Zoo tetap menjadi taman margasatwa ikonik dengan pengelolaan yang jauh lebih profesional, bahkan bertaraf internasional," kata Farhan.